PWMU.CO — Dalam upaya membangun sistem kaderisasi yang kuat dan berkelanjutan, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Instruktur bagi wilayah barat, (18–20/4/2025).
Bertempat di Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Umpo). Kampus Umpo dipilih sebagai tuan rumah bukan hanya karena fasilitasnya yang memadai, tetapi juga karena nilai historis dan strategisnya dalam gerakan Muhammadiyah di kawasan Mataraman.
Pelatihan ini memasuki sesi ke-6 dengan materi yang sangat strategis “Kurikulum dan Perkaderan Muhammadiyah”, yang disampaikan oleh M. Hanifuddin Hakim ST MT.
Sesi ke-6 berfokus pada bagaimana Muhammadiyah mengembangkan kurikulum perkaderan sebagai fondasi dalam mencetak kader berkualitas.
Kurikulum dipahami tidak hanya sebagai susunan materi, tetapi sebagai keseluruhan sistem yang mencakup tujuan, isi, metode, hingga evaluasi proses kaderisasi.
M. Hanifuddin Hakim menjelaskan bahwa kurikulum dalam sistem perkaderan Muhammadiyah dirancang untuk membentuk Kader Paripurna—anggota inti Muhammadiyah yang memiliki komitmen ideologis, intelektual, sosial, dan organisatoris.
Materi sesi ini menggarisbawahi pentingnya kurikulum sebagai ruh dari setiap bentuk perkaderan, baik utama seperti Darul Arqam dan Baitul Arqam, maupun fungsional seperti pelatihan instruktur dan sekolah kader.
Kurikulum Muhammadiyah dibangun dengan prinsip-prinsip ideologis seperti ketauhidan, kekhalifahan, dan kerisalahan, serta prinsip-prinsip pedagogis modern seperti fleksibilitas, efektivitas, dan rasionalitas.
Pelatihan ini diikuti oleh puluhan calon instruktur dari berbagai daerah di kawasan barat Jawa Timur seperti Madiun, Ponorogo, Pacitan, dan Magetan.
Mereka adalah tokoh-tokoh muda, guru, aktivis, hingga pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tengah dipersiapkan menjadi motor penggerak perkaderan di daerah masing-masing.
M. Hanifuddin Hakim yang tampil sebagai pemateri sesi ke-6 adalah salah satu figur penting dalam pengembangan sistem kaderisasi Muhammadiyah di Jatim.
Dengan latar belakang akademik di bidang teknik dan pengalaman organisatoris yang luas, Hanifuddin dikenal sebagai pemikir sistemik dalam urusan perkaderan.
Sesi ini sangat penting karena menyajikan kerangka kurikulum sebagai panduan utama dalam setiap pelatihan kader, yang jika dijalankan secara sistematis dan terukur, akan menghasilkan kader yang tidak hanya loyal terhadap Muhammadiyah, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman.
Materi sesi ke-6 mengajak peserta untuk memahami bahwa keberhasilan sebuah pelatihan kader tidak bisa dilepaskan dari kurikulum yang terstruktur dan sistemik.
Dalam konteks perkaderan Muhammadiyah, kurikulum bukan sekadar dokumen pelengkap, tetapi menjadi instrumen utama dalam mengatur arah, isi, dan capaian dari proses kaderisasi.
Dalam paparannya, Hanifuddin mengutip beberapa keputusan Muktamar Muhammadiyah, termasuk Muktamar ke-32 (1953), Muktamar ke-35 (1962), dan Muktamar ke-45 (2005), yang menegaskan pentingnya kualitas kader dari sisi kompetensi akademik, keagamaan, sosial kemanusiaan, dan kepemimpinan. 
“Muhammadiyah butuh kader yang tak hanya semangat, tapi juga sistematis. Tanpa kurikulum, perkaderan akan kehilangan arah dan ukuran keberhasilan,” ujarnya di hadapan peserta.
Ia juga menambahkan bahwa sistem perkaderan Muhammadiyah bersifat berjenjang, dengan standar capaian yang meningkat dari tingkat ranting hingga pusat.
Misalnya, kader di tingkat ranting disebut sebagai “Kader Pratama”, sementara di tingkat wilayah menjadi “Kader Madya”, dan di tingkat pusat disebut “Kader Paripurna”.
Sesi ke-6 disampaikan secara interaktif, menggunakan pendekatan presentasi, diskusi kelompok, dan analisis silabus. Peserta diajak membandingkan berbagai jenjang perkaderan dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memahami perbedaan capaian kompetensi di setiap tingkat.
Para peserta juga diberikan tugas untuk menganalisis perbedaan kurikulum Darul Arqam dan Baitul Arqam berdasarkan jenjang pelaksanaan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting). Hasil analisis ini kemudian dipresentasikan sebagai bagian dari asesmen formatif pelatihan.
Penguatan materi dilakukan dengan merinci profil kompetensi kader dalam empat dimensi:
- Keberagamaan (kemurnian aqidah, keikhlasan, ketaatan ibadah)
- Akademik dan intelektual (etos belajar, tajdid, moderasi)
- Sosial dan kepeloporan (teologi al-Maun, keteladanan, keberpihakan)
- Kepemimpinan dan keorganisasian (komitmen ideologis, partisipasi aktif)
Selain itu, peserta juga dikenalkan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis nilai, potensi lokal, serta keberlanjutan organisasi.
Pelatihan ini meninggalkan kesan mendalam bagi peserta. Mereka tidak hanya memahami pentingnya kurikulum dalam proses perkaderan, tetapi juga terdorong untuk menyusun dan menyesuaikan kurikulum kaderisasi di daerah masing-masing.
Peserta merasa terbantu dalam memahami bagaimana struktur kurikulum mampu menjawab kebutuhan kaderisasi yang kontekstual dan terukur.
“Sebelum ini, saya hanya fokus pada penyampaian materi. Tapi sekarang saya sadar, tanpa kurikulum yang kuat, kaderisasi akan berjalan sporadis,” ujar Laili, peserta dari PDM Pacitan.
Di sisi lain, pelatihan ini juga memberi dampak jangka panjang bagi Muhammadiyah. Dengan meningkatnya kapasitas para instruktur, gerakan perkaderan di wilayah barat Jatim diharapkan bisa berjalan lebih terarah dan menghasilkan kader berkualitas tinggi yang siap menjadi pemimpin masa depan Persyarikatan.
Dengan digelarnya pelatihan sesi ke-6 ini, MPKSDI PWM Jatim sekali lagi menegaskan komitmennya dalam mencetak kader Muhammadiyah yang unggul, sistematis, dan ideologis.
Dari Ponorogo, semangat baru dalam pengembangan kurikulum perkaderan menyala, membawa harapan akan lahirnya generasi pemimpin Muhammadiyah yang tangguh di segala medan.(*)
Penulis Nur Maslikhatun Nisak Editor Zahrah Khairani Karim
0 Tanggapan
Empty Comments