PWMU.CO – Berita tentang meninggalnya beberapa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja, yang terlibat dalam perjudian online dan penipuan daring, kembali mencuri perhatian di media sosial. Dalam peristiwa ini, pemerintah mengungkapkan kesulitan dalam memberikan perlindungan bagi PMI di Kamboja, karena status mereka yang ilegal.
Dilansir dari web um-surabaya.ac.id Agus Budiman, seorang pakar sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), menegaskan bahwa terbatasnya peluang kerja di dalam negeri menjadi salah satu faktor yang mendorong PMI untuk mencari pekerjaan di luar negeri, meskipun dengan risiko terjerat dalam praktik ilegal
“Kurangnya informasi dan pemahaman tentang risiko pekerjaan di luar negeri juga turut memperburuk situasi ini,” ucap Budi Jumat (18/04/2025).
Kata Budi, fenomena ini bukan soal kriminalitas individu semata, tetapi cermin kegagalan negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Menurutnya, banyak warga Indonesia terpaksa merantau dengan risiko tinggi karena kondisi ekonomi yang memaksa.
Keberangkatan Non-Prosedural ke Kamboja
Menurut laporan dari LSM Migrant Watch Asia, banyak PMI direkrut melalui agen tidak resmi dan dijanjikan pekerjaan di sektor jasa atau teknologi. Namun kenyataannya, mereka dipaksa bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas judi online, penipuan daring, bahkan perdagangan manusia. Beberapa korban mengaku disekap, disiksa, dan tidak menerima gaji sebagaimana dijanjikan.
“Negara tidak cukup hanya memulangkan mereka. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan PMI dan kebijakan ketenagakerjaan nasional,” paparnya.
Diketahui bahwa lonjakan keberangkatan non-prosedural ke Kamboja selama dua tahun terakhir terus meningkat. Sementara itu, angka pengangguran di dalam negeri masih stagnan, terutama di kalangan usia produktif.
Budi menilai bahwa ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja sebagai salah satu faktor kunci.
“Ironisnya, kita membiarkan anak-anak bangsa menjadi korban kejahatan transnasional karena tidak ada ruang kerja yang tersedia di tanah air,” tambahnya lagi.
Budi menyerukan agar pemerintah tidak hanya reaktif, tetapi mulai serius berinvestasi pada pengembangan ekonomi lokal, pelatihan vokasi, dan pembukaan sektor industri berbasis kerakyatan. Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menyediakan lapangan kerja yang layak guna mengurangi ketergantungan pada pekerjaan migran yang berisiko tinggi.
“Kalau tidak ada perubahan fundamental, cerita PMI menjadi korban eksploitasi akan terus berulang,” tutup. (*)
Penulis Amanat Solikah Editor Azrohal Hasan
0 Tanggapan
Empty Comments