PWMU.CO- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama Kementerian Kehutanan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pemulihan Sumber Daya Hutan di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (22/7/2025).
Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir MSi beserta Anggota PP, dan Kementerian Kehutanan, Raja Juli Antoni. Agenda ini menjadi penanda kolaborasi strategis antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendorong pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Haedar Nashir menegaskan pentingnya posisi moderasi dalam membangun Indonesia. Menurutnya, dalam kebijakan kehutanan, terdapat dua pendekatan ekstrem yang kerap berhadapan: developmentalism yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, dan ecologism yang mengedepankan pelestarian secara ketat.
“Dua rezim ini tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau kita tarik ke titik moderat, sebagai sunnatullah, manusia pada dasarnya moderat. Selalu ada keseimbangan antara kanan dan kiri. Maka akan ketemu: bagaimana kita membangun tanpa merusak. Atau jika merusak, maka kita harus melakukan pemulihan,” ujar Haedar dikutip dalam laman Muhammadiyah.or.id.
Ia menambahkan, jika bangsa ini hanya fokus pada pelestarian tanpa pembangunan, maka Indonesia akan tertinggal. Oleh karena itu, perlu dicari titik temu yang adil dan proporsional agar pembangunan tetap berjalan tanpa melupakan aspek keberlanjutan.
Epistemologi Islam dalam Pembangunan
Gru Besar UM Yogyakarta ini juga menekankan bahwa kekayaan hayati Indonesia adalah amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan secara bijak dan tidak merusak. Jika dalam pengelolaan timbul dampak negatif, maka tugas manusia adalah melakukan pemulihan.
Mengutip surah Ali Imran ayat 190-191, Haedar menyampaikan bahwa al-Qur’an telah memberikan dasar epistemologi Islam dalam membangun. “Tuhan menciptakan alam ini tidak sia-sia, artinya untuk kita manfaatkan. Tapi manfaatkanlah dengan ihsan, berbuat yang terbaik terlebih dahulu, kemudian jangan berbuat keburukan,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan bayani, burhani, dan irfani harus dipakai secara utuh dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, agar tidak melompat dalam menafsirkan. “Pemanfaatan hayati harus proporsional, tidak israf, dan caranya benar. Ketika ada dampak, kita pulihkan bersama. Kalau tidak, Indonesia akan tertinggal terus,” tegas Haedar.
Ketua Umum PP dua periode ini mengingatkan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan kerja kolektif. “Jangan berjalan sendiri-sendiri dalam menegakkan kebenaran. Pemerintah, ormas, dan seluruh komponen bangsa harus bersatu. Dengan demikian, kita bisa membangun bangsa ini menjadi besar,” pesan Haedar.
Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan keharmonisan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan semangat keumatan Muhammadiyah. (*)
Penulis Alfain Jalaluddin Ramadlan Editor Azrohal Hasan
0 Tanggapan
Empty Comments