PSIB dan HI UMM Gelar Diskusi Posisi Indonesia dalam Board of Peace

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) kembali menegaskan komitmennya dalam menguatkan diskursus akademik yang relevan dengan dinamika global melalui Roundtable Discussion bertajuk “Menimbang Posisi Indonesia dalam Board of Peace”.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) dan Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM yang dilaksanakan pada Senin (9/2/2026) di Laboratorium HI “Basement GKB IV” UMM, pukul 12.30–15.00 WIB.

Diskusi menghadirkan dua narasumber, yakni Dion Maulana Prasetyo, Ph.D., pakar politik luar negeri Indonesia sekaligus dosen Prodi HI UMM, serta Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., pakar dunia Islam yang juga menjabat sebagai Kepala PSIB dan dosen Prodi HI UMM. Jalannya dialog dipandu oleh Inda Annisya Rahmat, mahasiswa Prodi HI UMM, secara interaktif dan dinamis.

Diplomasi Hati-Hati dan Peran Strategis Indonesia

Pembahasan utama diskusi menyoroti respons Indonesia terhadap inisiatif damai yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Januari 2026. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dalam merespons dinamika tersebut.

Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menegaskan bahwa Indonesia mempunyai leverage atau daya tawar yang unik. Namun, ia mengingatkan agar langkah diplomasi dilakukan secara cermat agar tidak memicu perpecahan di internal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Indonesia harus memosisikan diri sebagai jembatan, bukan sekadar pengikut. Dalam tataran BoP, kita tidak bisa menolak mentah-mentah, tetapi juga tidak bisa menerima begitu saja. Solusinya adalah keikutsertaan bersyarat,” papar Prof. Gonda di hadapan sekitar 70 peserta diskusi.

Ia menambahkan bahwa syarat utama yang perlu diajukan Indonesia adalah jaminan bahwa Board of Peace (BoP) bersifat komplementer atau melengkapi, bukan substitutif atau menggantikan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah ada. Transparansi roadmap rekonstruksi Gaza juga harus menjadi tuntutan utama.

“Dukungan penuh Indonesia hanya dapat diberikan apabila klausul kedaulatan Palestina dijamin secara eksplisit dalam dokumen kerangka kerja BoP,” tegasnya.

UM SURABAYA

Prinsip Bebas Aktif dan Integritas Moral

Pandangan tersebut diperkuat oleh Dion Maulana Prasetyo, Ph.D. Ia menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang “Bebas Aktif” tidak berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif memperjuangkan keadilan.

“Kehadiran Indonesia di BoP harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan rakyat Palestina yang kerap absen dalam forum elite global. Jika syarat-syarat prinsipil tidak dipenuhi, Indonesia harus berani menarik diri demi menjaga integritas moral,” jelas Dion.

Sementara itu, Sekretaris PSIB, Diki Wahyudi, S.Sos., M.IP., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada berbagai pihak, khususnya mahasiswa dan aktivis di lingkungan UMM.

PSIB mengundang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Ortom) serta lembaga intra kampus untuk memperluas wawasan terkait isu politik luar negeri dan keterlibatan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.

Melalui forum ini, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif sekaligus dorongan intelektual dalam menyikapi dinamika politik global secara kritis dan konstruktif.