Kekecewaan terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat dan lebih menguntungkan penguasa — seperti kenaikan pajak di sejumlah daerah sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran, pemblokiran rekening pasif oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan — telah menjelma menjadi aksi demonstrasi massa, mulai pada pertengahan hingga akhir Agustus 2025.
Ironi, berbagai fenomena ketidakberdayaan rakyat oleh berbagai kebijakan pemerintah dan keterhimpitan ekonomi, beberapa pejabat justru menampilkan sikap arogan. Sikap tersebut kemudian memantik rakyat kecewa dan marah.
Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Bupati Sudewo secara arogan menantang rakyat untuk mendemonya. Maka pecahlah demonstrasi besar-besaran di Pati, Rabu (13/8/2025).
Demonstrasi di Pati masih terasa hangat walau mulai mereda. Jakarta mencuatkan berita tentang kenaikan fantastis penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Konon dengan penerimaan berbagai tunjangan, penghasilan anggota DPR RI tembus angka Rp 230 juta per bulan.
Rakyat kembali marah, karena kinerja anggota DPR dinilai buruk. Ditambah lagi dengan munculnya kebijakan-kebijakan regulasi yang mereka buat, justru lebih memberikan keuntungan tersendiri bagi dirinya daripada manfaat kepada rakyat.
Ada ketimpangan yang sangat lebar dan dalam antara apa yang dapat dinikmati anggota DPR dengan kondisi ekonomi rakyat yang kian melemah.
Amarah kembali pecah, rakyat menyerukan “Bubarkan DPR” sebagai ekspresi kekecewaan. Bodohnya, respon balik dari anggota DPR justru menampakkan sikap arogansinya yang berlebihan, dengan mengatakan “yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol”.
Pernyataan ini bagai pemantik api terhadap bahan bakar. Rakyat kembali kecewa dan marah setelah menilai DPR gagal dalam memahami ungkapan kekecewaan tersebut.
Alih-alih mengekspresikan empati dan legowo meminta maaf kepada rakyat yang tidak maksimal dalam memperjuangkannya, justru narasi-narasi melecehkan yang mereka produksi.
Pada Kamis (28/8/2025), pecah demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah dan dihapuskannya sistem outsourcing dan dibentuknya satgas PHK.
Aksi yang semula damai berupa menjadi ricuh karena ulah provokator yang menyusup. Aksi anarkis merebak, dan puncaknya saat Affan Kurniawan — seorang driver ojek online — meninggal setelah dilindas kendaraan rantis Brimob.
Penyusup yang provokatif
Kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian sudah tak terhitung jumlahnya. Dalam kasus demonstrasi, beberapa anggota kepolisian mungkin juga mengalami situasi yang memancing emosi, akibat provokator yang tidak bertanggung jawab dan sengaja menyulut kericuhan.
Namun, menurut penulis, melihat permasalahan hanya dari satu sudut pandang bukanlah hal yang bijak. Penulis justru mengajak pembaca untuk melihat setiap kasus dengan jernih dan adil.
Kita perlu memahami: “Atas alasan apa tindakan ini dilakukan, dan atas alasan apa tindakan itu dilakukan?”
Empati dan rasa saling menghargai harus senantiasa hidup dalam diri setiap warga negara Indonesia, khususnya warga Muhammadiyah.
Dalam praktiknya, mengendalikan massa saat demonstrasi bukanlah hal yang mudah bagi para orator. Jumlah peserta yang besar, latar belakang yang berbeda, serta tingkat pemahaman terhadap prosedur aksi yang tidak merata, membuat situasi rentan terhadap provokasi.
Faktanya, masih banyak peserta demonstrasi yang hanya ikut-ikutan tanpa memahami tuntutan atau tata cara berdemonstrasi yang benar.
Akibatnya, massa mudah terpecah dan terprovokasi, yang kemudian memicu berbagai kerusuhan di sejumlah daerah—mulai dari pembakaran gedung DPR, instansi pemerintah, halte, penjarahan minimarket, hingga perusakan pos polisi.
Lantas, apa bedanya kita dengan para koruptor jika dalam demonstrasi kita justru merusak fasilitas umum dan melakukan penjarahan?
Pemerintah yang bobrok sebagai cermin kita
Pemerintahan saat ini tampak kian bobrok. Tiga pilar utama—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—yang seharusnya saling menguatkan, justru menunjukkan ketidakterpaduan.
Pernyataan Presiden yang terkesan anti-demonstrasi, kinerja DPR yang tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik, hingga lembaga yudikatif yang kehilangan marwah karena hukum terasa tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Hukum pun kerap menjadi alat politisasi untuk melakukan kriminalisasi lawan politik.
Namun, kita tidak boleh naif. Kita harus mengakui bahwa pemerintahan yang ada saat ini adalah cerminan dari sebagian masyarakat kita.
Kurangnya empati, hilangnya rasa kemanusiaan, kejujuran yang menipis, kerakusan akan harta dan jabatan, serta minimnya rasa saling menghargai dan memahami merupakan masalah yang sangat fundamental bagi bangsa ini.
Dalam kondisi seperti ini, baik rakyat, pejabat, maupun aparat, sebagian dari kita telah kehilangan empati dan rasa kasih sayang kepada sesama anak bangsa. Mungkin kita lupa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.” Menurut penulis, akar dari segala permasalahan ini adalah akhlak.
Oleh karena itu, “revolusi akhlak” adalah gagasan yang harus kita perjuangkan bersama. Jika seluruh warga negara Indonesia bersatu dan bergerak melakukan perubahan, penulis yakin masa depan yang cerah akan semakin dekat.
Momentum ini seharusnya menjadi pemantik semangat kita, sebagai warga negara Indonesia, dan sebagai warga Muhammadiyah khususnya, untuk bergerak atas nama revolusi moral.
Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Revolusi bisa kita mulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari: menghilangkan kebiasaan buruk, memperbaiki sikap dalam keluarga, lingkungan pertemanan, dan ruang sosial yang lebih luas, seperti media sosial.
Namun, komitmen terhadap perubahan ini tidak boleh pudar dan harus terus digaungkan. Pemerintah juga memegang peran penting dalam gerakan ini.
Kita semua tahu bahwa Reformasi 1998 tidak akan terjadi tanpa dukungan dari sebagian elemen pemerintah.
Jika pemerintah benar-benar terlibat dalam gerakan revolusi akhlak ini, maka akan terjadi perubahan besar-besaran dalam seluruh instansi pemerintahan—mulai dari DPR, Kepolisian, TNI, kementerian, hingga lembaga-lembaga negara lainnya, agar bisa berjalan dengan profesional dan berintegritas.
Reformasi dalam bidang pendidikan pun akan menjadi kunci penting dalam membentuk karakter masyarakat hari ini, dan membangun generasi yang lebih baik di masa depan.***
0 Tanggapan
Empty Comments