Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, memaparkan tantangan besar yang masih dihadapi lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam memasuki dunia kerja pada Australasian Aid Conference (AAC) 2025. Forum internasional tersebut berlangsung di Acton Theatre, Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU), Canberra, pada Jumat (5/12/2025).
Dalam sesi bertema “Addressing Disability Equity and Rights: Lessons from Indonesia”, Tri menjadi pembicara dengan presentasi berjudul “From Uncertainty to Hope: Promoting Inclusive Employment for Persons with Disabilities.”
Ia menegaskan bahwa hambatan utama lulusan SLB bukan hanya minimnya akses menuju pekerjaan formal, tetapi juga kurangnya pengalaman menghadapi proses rekrutmen dan dunia kerja nyata. Stigma sosial, kecemasan masa depan, serta kepatuhan pemerintah dan sektor swasta terhadap regulasi ketenagakerjaan inklusif yang belum maksimal turut memperburuk situasi.
Program Inklusi
Tri menjelaskan bahwa Aisyiyah melalui Program Inklusi terus memperkuat sistem transisi pendidikan ke dunia kerja bagi penyandang disabilitas.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kesiapan kerja bagi siswa dan alumni SLB, Training of Trainers (ToT) untuk guru mengenai kesiapan kerja dan Social Emotional Learning, pelatihan soft skills, bimbingan karier, advokasi rekrutmen inklusif, hingga penguatan peran keluarga.
Selain itu, kerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha juga digencarkan untuk membuka peluang magang dan penempatan kerja.
“Kami ingin memastikan bahwa transisi menuju pekerjaan dimulai sejak mereka masih di sekolah, bukan setelah lulus dan merasa bingung menghadapi dunia kerja,” ujar Tri.
Ia menambahkan bahwa ketika kesempatan dibuka dan dukungan diberikan secara tepat, pemuda penyandang disabilitas mampu menunjukkan potensi dan produktivitas yang setara dengan pekerja lainnya. Berdasarkan pengalaman di berbagai daerah, mereka bahkan dapat memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan.
Tri juga menyoroti contoh praktik kolaboratif antara Aisyiyah Garut, Dinas Tenaga Kerja Garut, dan SLB Muhammadiyah Bayongbong dalam mendorong kesiapan kerja siswa disabilitas. Menurutnya, keberhasilan inisiatif seperti ini menunjukkan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil sebagai jembatan antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Menutup pemaparannya, Tri menekankan bahwa kebijakan ketenagakerjaan inklusif harus melibatkan seluruh ekosistem pelayanan mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, hingga sektor privat.
“Sekolah, keluarga, pemerintah, dan dunia usaha harus menjadi satu mata rantai yang memastikan bahwa setiap pemuda dengan disabilitas memperoleh akses, dukungan, dan keberpihakan yang nyata,” tegasnya.
Tri berharap praktik baik yang telah berjalan di Indonesia dapat menjadi pembelajaran global.
“Inklusi bukan hanya agenda sosial, tetapi agenda masa depan. Pembangunan sesungguhnya terjadi ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi,” tutupnya. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments