State Capture: Akar Gagalnya Pembangunan Inklusif

Korupsi bukanlah bahasa atau agenda terselubung semata, melainkan akar utama yang menghambat kemajuan negara berkembang.

Di negara berkembang, struktur jabatan publik—atau yang sering disebut pejabat publik—bertemu dengan kepentingan kelompok ekonomi dalam agenda kolusi untuk mengamankan kekuasaan dan keuntungan.

Di sinilah tata kelola pemerintahan, yang seharusnya berfungsi untuk melayani kepentingan negara beserta rakyatnya, justru berubah menjadi instrumen bagi sebagian kecil elit. Mereka inilah yang melahirkan fenomena kolusi state capture.

Dampak state capture sangat nyata: institusi demokrasi melemah, kebijakan publik cenderung berpihak pada segelintir pihak pemilik akumulasi modal, serta hilangnya kesejahteraan umum akibat sumber daya negara tidak termobilisasi dengan adil.

Dalam konteks ini, pembangunan yang terjadi bukanlah bersifat inklusif, melainkan eksklusif, karena keuntungan sistem hanya dinikmati kelas elit. Akibatnya, masalah sosial seperti kemiskinan sulit dikurangi, mobilitas sosial terhambat, dan kesenjangan sosial semakin dalam.

Solusi atas persoalan ini tidak cukup dengan kampanye antikorupsi yang bersifat simbolik. Diperlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh serta komitmen politik yang kuat untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah perlu menegakkan prinsip meritokrasi, memperkuat lembaga pengawasan, serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Lebih dari itu, pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan agar rakyat mampu menuntut dan mengawasi pemimpinnya secara kritis.

Pembangunan yang berkelanjutan dan adil hanya bisa dicapai jika negara membebaskan diri dari belenggu kepentingan sempit elit koruptif.

Komitmen terhadap integritas bukanlah pilihan, melainkan keharusan jika kita ingin menciptakan masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

Seperti yang pernah ditegaskan Prabowo, pembangunan harus berorientasi pada “the greatest good for the greatest many”. Maka, pertarungan melawan korupsi elit bukan sekadar soal etika, tetapi juga perjuangan strategis demi keberlanjutan bangsa.

Korupsi di kalangan elit merupakan salah satu akar permasalahan utama yang menghambat kemajuan negara berkembang.

Ketika pejabat publik dan kelompok ekonomi berkolusi untuk mengamankan kekuasaan dan keuntungan, tatanan pemerintahan yang seharusnya melayani rakyat berubah menjadi instrumen bagi segelintir orang.

Kolusi ini melahirkan fenomena state capture, yaitu dominasi kepentingan pribadi atas institusi negara yang berdampak sistemik terhadap pembangunan jangka panjang. (*)