PWMU.CO – Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Gresik menggelar Musyawarah Pimpinan Cabang (Musypimcab) I yang bertempat di Warung Apung Rahmawati, Gresik.
Dalam forum ini, Wakil Ketua Koordinator Bidang Majelis Hukum dan HAM serta Majelis Kesejahteraan Sosial, Nur Hidajati SH MPd memaparkan strategi Aisyiyah dalam mewujudkan masyarakat berkeadilan.
Dalam pemaparannya, Nur Hidajati menyampaikan bahwa Aisyiyah merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah yang berperan sebagai Gerakan Islam yang mengusung misi amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid. Ia juga menjelaskan bahwa organisasi ini berasaskan Islam serta bersumber pada al-Quran dan As-Sunnah.
“Aisyiyah adalah gerakan perempuan Muhammadiyah yang berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah. Dalam kiprahnya yang telah berlangsung lebih dari satu abad di Indonesia, saat ini Aisyiyah telah memiliki 34 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (setingkat provinsi), 370 Pimpinan Daerah Aisyiyah (setingkat kabupaten/kota), 2.332 Pimpinan Cabang Aisyiyah (setingkat kecamatan), dan 6.924 Pimpinan Ranting Aisyiyah (setingkat kelurahan),” ujarnya.
Selanjutnya, Nur Hidajati membahas Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya:
“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun Perempuan sedang ia beriman maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
Ia kemudian mengupas strategi Aisyiyah yang dilihat dari dua aspek utama, yaitu karakter dan kompetensi. Aspek karakter terbagi menjadi dua bagian, yaitu moral, yang mencakup keimanan dan kejujuran, serta kinerja, yang mencakup kerja keras, ketekunan, dan penyelesaian tugas secara tuntas. Adapun aspek kompetensi terdiri dari empat kemampuan utama, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Selanjutnya, Nur Hidajati menjelaskan bahwa strategi Aisyiyah difokuskan pada tiga hal utama, yaitu penetapan tujuan, penentuan cara untuk mencapainya, serta alokasi sumber daya, yang meliputi waktu, sumber daya manusia (SDM), dan dana, secara efektif.
Lebih lanjut, ia juga memaparkan lima langkah menuju terwujudnya masyarakat berkeadilan, yaitu:
• Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya keadilan.
• Peningkatan Kualitas Hukum: Memperbaiki sistem hukum agar lebih adil, transparan, dan akuntabel.
• Pemerataan Pembangunan: Memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
• Penguatan Partisipasi Publik: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
• Penegakan Hukum yang Tegas: Menindak tegas pelaku pelanggaran hukum dan keadilan.
“Adapun prinsip utama dalam tata kelola sumber daya insani terdiri dari empat hal, yaitu amanah, tanggung jawab, uswah hasanah (keteladanan yang baik), dan visioner,” tegasnya. (*)
Penulis Eli Syarifah Editor Ni’matul Faizah
0 Tanggapan
Empty Comments