Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. H. Suli Da’im, S.Pd, MM menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim.
Dia meminta agar dana publik digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Suli Da’im dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD Jatim bersama mitra kerja terkait pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, yang digelar 10–11 Oktober 2025 di UPT Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan, Bappeda, Dispora, KONI Jatim, Kwarda Pramuka, BPBD, TP PKK, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Disbudpar, serta sejumlah UPT Cabang Dinas Pendidikan dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Dalam forum itu, Suli Da’im menyoroti masih banyaknya alokasi anggaran untuk kegiatan administratif dan seremonial, sementara kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kami meminta seluruh OPD melakukan efisiensi anggaran yang nyata. Sekarang hampir semua proses administrasi sudah digital, jadi pengadaan alat tulis kantor seharusnya bisa ditekan. Fokuskan pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat seperti perbaikan sekolah, peningkatan layanan kesehatan, dan kesejahteraan guru serta tenaga medis,” tegas Suli Da’im.
Dia menambahkan, efisiensi bukan berarti memangkas kegiatan tanpa arah, tetapi menata ulang prioritas anggaran agar APBD benar-benar pro rakyat dan berorientasi hasil.
Menurutnya, masih ada kecenderungan belanja birokrasi yang lebih besar dibandingkan belanja publik yang berdampak langsung.
“Kita ingin setiap rupiah dari APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau masih banyak kegiatan simbolik dan administratif, maka semangat efisiensi tidak akan tercapai,” ujar Wakil Ketua Majelis Pustaka, Informatika, da Digitalisasi (MPID).
Selain menekankan efisiensi, Komisi E juga meminta agar OPD memperkuat sinkronisasi data dan program antarinstansi, terutama antara Bappeda, Dinas Pendidikan, dan Dispora, agar perencanaan anggaran 2026 lebih terukur dan tidak tumpang tindih.
Suli Da’im juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran dan kepulauan Jawa Timur.
Menurutnya, banyak daerah di luar kota besar yang masih tertinggal dalam layanan dasar seperti akses pendidikan menengah, fasilitas kesehatan, kegiatan kepemudaan, serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah.
Rapat kerja di Pandaan ini menjadi bagian awal dari pembahasan Rancangan APBD 2026, sebelum masuk ke tahap pembahasan di Badan Anggaran DPRD Jatim.
Komisi E menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah kebijakan agar anggaran publik digunakan secara efisien, transparan, dan berpihak kepada rakyat Jawa Timur. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments