Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2025.
Ia menilai, capaian makro berupa kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil sektor pendidikan di lapangan.
Menurutnya, IPM Jawa Timur yang mencapai 76,13 atau naik 0,78 poin dari tahun sebelumnya memang patut diapresiasi. Namun, peningkatan tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kalau kita lihat lebih dalam, justru sektor pendidikan mengalami kemunduran. Literasi membaca hanya 49,89 persen dari target 59,94 persen, bahkan turun dari tahun sebelumnya. Numerasi juga stagnan,” tegasnya.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu juga menyoroti tingginya angka anak usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, or Training/NEET) yang mencapai 16,7 persen.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda Jawa Timur.
“Ini alarm keras. Kita sedang menghadapi risiko kehilangan bonus demografi jika tidak ada intervensi serius,” ujarnya.
Suli Da’im juga mengkritisi persoalan tata kelola pendidikan, khususnya terkait penunjukan kepala sekolah.
Ia menyinggung aksi demonstrasi siswa dan Persatuan Guru Republik Indonesia di Ponorogo yang memprotes kebijakan penempatan kepala sekolah.
“Ketika siswa dan guru turun ke jalan, itu artinya ada krisis kepercayaan. Mekanisme penunjukan kepala sekolah harus berbasis merit,” tegasnya.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Selain itu, Suli Da’im juga menyoroti ketimpangan akses pelatihan guru, terutama antara sekolah negeri dan swasta, termasuk madrasah.
“Guru swasta dan madrasah belum mendapatkan perhatian setara dalam peningkatan kapasitas,” katanya.
Ia juga mengkritik lemahnya perhatian terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK), termasuk belum adanya data yang presisi dan terintegrasi dengan sistem nasional.
“Bagaimana kita mau bicara pendidikan inklusi kalau datanya saja tidak akurat?” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan pendidikan Jawa Timur masih terlalu berorientasi pada pembangunan fisik, seperti gedung dan fasilitas, sementara aspek kualitas pembelajaran belum menjadi prioritas.
“Kita terjebak pada pembangunan infrastruktur, tapi abai pada kualitas guru dan metode pembelajaran,” tegasnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Suli Da’im meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan.
Menurutnya, LKPJ tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, tetapi harus menjadi momentum perbaikan kebijakan.
“IPM tidak boleh dijadikan alat pembenaran. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang lebih substantif dan berkeadilan,” pungkasnya.
0 Tanggapan
Empty Comments