Sultan Bakhtiar Najamudin: Bangun Bangsa Harus dengan Energi Kolektif

Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin menegaskan bahwa membangun bangsa sebesar Indonesia tidak bisa dilakukan seorang diri.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pembukaan Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XXXIII bertema “Energi Kolektif untuk Negeri” di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025).

“Tema Tanwir kali ini memiliki makna yang sangat penting. Kata kuncinya adalah kolektif. Karena membangun bangsa sebesar ini tidak mungkin dilakukan seorang diri,” ujar Sultan.

Ia menambahkan, Indonesia dengan ribuan pulau, hampir 300 juta penduduk, dan keberagaman etnis serta budaya yang luar biasa, tidak mungkin dikelola oleh satu figur atau kelompok saja. “Saya selalu mengatakan, tidak ada lagi yang namanya one man show dalam membangun bangsa. Semua harus bekerja bersama,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Sultan juga menjelaskan peran strategis DPD RI sebagai lembaga parlemen yang mewakili masyarakat daerah secara langsung. “Kalau DPR mewakili rakyat melalui partai politik, maka DPD mewakili daerah secara utuh—termasuk wilayah, ekologi, iklim, sumber daya alam, hingga keberlanjutan lingkungan hidup,” jelasnya.

Mantan aktivis dan wirausahawan ini kemudian memperkenalkan gagasan yang ia tuangkan dalam bukunya berjudul Green Demokrasi. Konsep ini, kata Sultan, merupakan upaya membangun demokrasi yang berkelanjutan dengan menempatkan kelestarian ekologis sebagai bagian dari proses politik dan pembangunan bangsa.

“Dalam Green Demokrasi, setiap kebijakan negara tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kelestarian ekologi dan keberlanjutan lingkungan hidup,” terangnya.

Dari gagasan tersebut, lanjutnya, lahirlah konsep turunan seperti Green Parliament, Green Diplomacy, dan Green Economy. Ia pun mengapresiasi semangat ekonomi hijau yang diperkenalkan UMM melalui simbol syal bertuliskan “Ego”.

Sultan juga menekankan bahwa demokrasi masa depan Indonesia harus berpihak pada generasi muda, masyarakat kecil, dan lingkungan hidup. “Demokrasi harus pro-youth, pro-people, dan pro-environment. Hanya dengan cara itulah demokrasi akan hidup dan memberi manfaat nyata bagi semua,” ujarnya.

Namun ia juga menyoroti realitas politik yang ada. “Kita harus jujur bahwa demokrasi Indonesia hari ini adalah salah satu yang paling mahal di dunia. Untuk menjadi anggota DPRD, DPD, kepala daerah, bahkan presiden, membutuhkan biaya politik yang sangat besar,” ungkapnya.

Karena itu, Sultan mengajak kader IMM untuk ikut memikirkan arah baru demokrasi Indonesia yang lebih terbuka bagi generasi muda.

“Demokrasi tidak boleh hanya milik segelintir orang yang mampu secara ekonomi, tetapi harus menjadi ruang bersama bagi seluruh anak bangsa untuk berkontribusi bagi masa depan Indonesia,” pungkasnya. (*)