PWMU.CO – Ketegangan dagang kembali mengemuka di Amerika Serikat setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra.
Salah satu alasannya adalah keterlibatan negara-negara tersebut dalam aliansi ekonomi BRICS yang dinilai AS sebagai potensi ancaman terhadap dominasi perdagangan globalnya.
Indonesia, sebagai salah satu mitra dagang yang terdampak, masuk dalam daftar negara yang akan dikenai tarif impor hingga 32 persen mulai 1 Agustus 2025. Menyikapi hal itu, Pemerintah Indonesia bergerak cepat membuka jalur diplomasi untuk meredam dampak kebijakan tersebut.
Diplomasi Ekonomi Diperkuat, Indonesia Terbang ke Washington
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin langsung delegasi Indonesia untuk bernegosiasi di Washington DC. Dalam kunjungan pada Rabu (9/7/2025), Airlangga bertemu dengan U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer.
Pertemuan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan dagang kedua negara. Pemerintah Indonesia menjadi salah satu pihak pertama yang diterima oleh otoritas AS dalam konteks negosiasi tarif.
Airlangga menilai keterbukaan Pemerintah AS terhadap dialog menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kerja sama ekonomi bilateral.
Fokus Negosiasi: Tarif, Digital, hingga Mineral Strategis
Selama tiga minggu ke depan, negosiasi antara Indonesia dan AS akan difokuskan pada sejumlah isu penting. Selain tarif dan hambatan non-tarif, diskusi juga mencakup bidang ekonomi digital, keamanan ekonomi, investasi, dan sektor komersial lainnya.
Kedua pihak disebut telah memiliki kesepahaman awal tentang arah negosiasi. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kesepakatan akan diupayakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
Indonesia juga menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan komersial melalui pembelian produk-produk unggulan AS dan mendorong investasi bilateral yang lebih besar.
Mineral Kritis Jadi Daya Tawar Strategis
Dalam pembahasan tersebut, sektor mineral kritis menjadi sorotan utama. AS menunjukkan ketertarikan kuat terhadap cadangan strategis Indonesia seperti nikel, tembaga, dan kobalt.
Pemerintah Indonesia menilai potensi kerja sama pengolahan mineral ini sangat besar, terutama untuk mendukung kebutuhan industri global yang beralih ke energi baru dan terbarukan.
Airlangga menyebutkan, penguatan kemitraan di bidang ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga strategis untuk mengukuhkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Dua Strategi Pemerintah Hadapi Tarif AS
Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan dua strategi utama untuk merespons kebijakan tarif AS.
Pertama, Indonesia akan menegaskan posisinya sebagai mitra dagang yang strategis bagi Amerika Serikat. Pemerintah berharap posisi ini dapat menjadi pertimbangan AS dalam meninjau kembali kebijakan tarif.
Dalam proposal negosiasi, Indonesia telah menawarkan pembelian produk-produk AS senilai 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp547 triliun, meliputi sektor energi, pertanian seperti jagung, kapas, hingga gandum.
Perluas Pasar Alternatif Lewat CEPA
Strategi kedua adalah membuka dan memperluas pasar alternatif melalui kerja sama dagang dengan mitra lain. Saat ini, Indonesia tengah menjajaki sejumlah perjanjian CEPA, termasuk dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) dan negara-negara lainnya.
Pemerintah menyadari bahwa negosiasi dengan AS tidak dapat bergantung sepenuhnya pada satu arah. AS sendiri sedang mengatur ulang hubungan dagangnya dengan banyak negara secara bersamaan, sehingga proses negosiasi memerlukan waktu dan kesabaran.
Haryo menyampaikan bahwa upaya Indonesia tetap dilandasi sikap terbuka dan itikad baik untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. (*)
Penulis M Tanwirul Huda Editor Wildan Nanda Rahmatullah
0 Tanggapan
Empty Comments