Rapat Koordinasi Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim menghasilkan beberapa keputusan strategis demi penguatan tata kelola dan pembinaan jamaah haji Muhammadiyah di Jatim.
Forum yang diikuti perwakilan LPHU/KBIHU PDM se-Jatim itu berlangsung dinamis, penuh musyawarah, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan ibadah haji.
Pada sesi pleno terakhir yang dipandu Sekretaris LPHU PWM Jatim Fathul Mufid, ST, mengesahkan tiga keputusan penting yang disepakati secara mufakat oleh seluruh peserta.
Pertama, menerima penunjukan Drs. H. Imam Subari, Wakil Ketua LPHU PWM Jatim sebagai Amirul Hajj Jamaah Haji Muhammadiyah Jatim.
Penunjukan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan kepemimpinan jamaah berjalan solid, terkoordinasi, dan terarah.
Peran Amirul Hajj bukan sekadar simbolik, melainkan menjadi poros koordinasi, penguatan spiritualitas, serta penjaga kekompakan jamaah selama berada di Tanah Suci.
Dalam kesepakatan pleno, koordinasi dengan jamaah akan dilakukan melalui Pembimbing Ibadah, Ketua Rombongan, dan Ketua Regu. Mekanisme komunikasi akan menggabungkan pola luring (tatap muka) dan daring dengan memanfaatkan media seperti WhatsApp dan Zoom.
“Koordinasi harus berjalan efektif dan adaptif. Kita memanfaatkan teknologi tanpa meninggalkan sentuhan pembinaan langsung,” ujar Mufid yang menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan digital dan kebersamaan tatap muka.
Kedua, menjadikan Buku Panduan Haji dan Umrah yang diterbitkan LPHU PWM Jawa Timur sebagai salah satu referensi resmi pelaksanaan Haji 1447 H/2026 M. Bahkan, forum menyepakati bahwa buku tersebut akan menjadi panduan utama pada pelaksanaan haji 1448 H/2027 M.
Langkah ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah Jatim dalam membangun standar pembinaan ibadah yang sistematis, seragam, dan berkemajuan.
Buku panduan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman manasik yang sesuai tuntunan tarjih, sekaligus memudahkan jamaah dalam menjalankan rangkaian ibadah secara tertib dan khusyuk.
“Panduan ini bukan hanya buku teknis, tetapi instrumen pembinaan. Kita ingin jamaah memahami makna, bukan sekadar menjalankan ritual,” ungkap Mufid.
Dengan menjadikannya referensi utama tahun depan, LPHU PWM Jatim menunjukkan keseriusan membangun kesinambungan sistem pembinaan, bukan sekadar program tahunan yang sporadis.
Ketiga, persetujuan pelaksanaan Manasik Haji Kubra pada tahun 1448 H/2027 M. Kegiatan ini dirancang sebagai manasik akbar yang akan diikuti jamaah haji terdaftar di KBIHU Muhammadiyah se-Jawa Timur.
Diperkirakan sebanyak 1.500–2.000 jamaah akan hadir dalam kegiatan tersebut. Skala besar ini diharapkan menjadi momentum penguatan kebersamaan, penyamaan persepsi, dan pemantapan kesiapan spiritual maupun teknis jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Adapun lokasi pelaksanaan masih akan ditentukan kemudian. LPHU/KBIHU di daerah dipersilakan mengajukan usulan lokasi sebagai bentuk partisipasi dan kebersamaan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Manasik Kubra ini bukan sekadar latihan teknis, tetapi ruang konsolidasi ruhani dan organisatoris jamaah Muhammadiyah se-Jawa Timur,” tegas Mufid.
Menutup rangkaian sidang pleno, Ketua LPHU PWM Jatim Dr. Sam’un, M.Ag menyampaikan closing statement yang menegaskan komitmen untuk terus melakukan inovasi demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
“LPHU PWM Jawa Timur akan terus berupaya melakukan inovasi untuk kelancaran pelaksanaan haji. Pelayanan harus semakin tertata, pembinaan semakin berkualitas, dan koordinasi semakin solid,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa pengelolaan haji di lingkungan Muhammadiyah Jawa Timur tidak berhenti pada rutinitas administratif, melainkan terus bergerak menuju tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah.
Acara kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin Wakil Ketua PWM Jatim Dr. Syamsudin, M.Ag, meneguhkan harapan agar seluruh keputusan yang dihasilkan membawa keberkahan serta kemudahan bagi jamaah haji Muhammadiyah di Jawa Timur.
Dengan berakhirnya pleno tersebut, Rakor LPHU PWM Jatim tak hanya menghasilkan keputusan administratif, tetapi juga menegaskan arah gerak pembinaan haji Muhammadiyah: terstruktur, kolaboratif, dan berkemajuan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments