Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) yang akan bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT), membuka sejumlah Program Studi (Prodi) baru mulai Tahun Akademik 2025/2026, salah satunya Prodi Hukum.
Prodi Hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), memiliki keunggulan pada pengembangan hukum siber (cyber law) di bidang bisnis.
Dosen Prodi Hukum UMMAD, Hasibatul Isniar Sepbrina Pratiwi, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa keunikan Prodi tersebut ada pada pengembangan kajian cyber law di bidang bisnis yang didukung fasilitas memadai.
“Keunikan Prodi Hukum UMMAD terletak pada pengembangan keilmuan melalui kajian cyber law di bidang bisnis, yang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya pada Senin (13/10/2025).
Dalam proses perkuliahan, pengembangan ilmu cyber law di Prodi Hukum UMMAD diwujudkan melalui penyelenggaraan mata kuliah Hukum Transaksi Elektronik dan Hukum Cyber Crime yang menjadi mata kuliah penciri atau ciri khas Prodi tersebut.
Program Studi Hukum UMMAD memiliki profil lulusan yang berorientasi pada profesi dan bidang pekerjaan yang relevan dengan keunggulan serta keunikan program studi.
Menurut Isniar, lulusan Prodi Hukum UMMAD memiliki peluang karier sebagai praktisi hukum yang direkrut oleh negara, seperti hakim, jaksa, maupun polisi.
“Ke depan, lulusan Prodi Hukum UMMAD diharapkan menjadi praktisi hukum yang tidak hanya menguasai dasar-dasar ilmiah hukum, tetapi juga memiliki keahlian di bidang hukum cyber law bisnis,” jelasnya.
Isniar berpandangan bahwa keahlian dalam cyber law sangat dibutuhkan oleh para praktisi hukum, terutama hakim, jaksa, dan polisi. Hal ini mengingat semakin masifnya berbagai kasus hukum di era digital yang memerlukan penegak hukum dengan kualifikasi khusus di bidang cyber law.
“Selain itu, profil lulusan Prodi Hukum UMMAD juga memiliki peluang untuk berkarier sebagai praktisi hukum independen, seperti advokat, arbiter, atau mediator,” sambungnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, lulusan diharapkan menjadi praktisi hukum yang menguasai cyber law serta memiliki kemampuan penguasaan teknologi informasi. Praktisi hukum independen tersebut dapat berkarier baik di bidang litigasi maupun non-litigasi.
“Hal ini sekaligus mendukung pembangunan daerah dan nasional, termasuk memberikan kontribusi bagi korporasi atau perusahaan berbasis digital,” terang Isniar.
Dosen Prodi Hukum UMMAD lainnya, Anita Prawardani, S.H., M.Hum., menyampaikan bahwa lulusan Prodi Hukum UMMAD juga memiliki peluang berkarier sebagai notaris pengganti atau staf Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
“Praktisi hukum seperti ini memiliki kemampuan untuk membuat akta otentik terkait berbagai perbuatan dan perjanjian, termasuk yang berkaitan dengan bisnis digital,” kata Anita.
Selain itu, menurutnya, lulusan Prodi Hukum UMMAD juga dapat berkarier sebagai peneliti yang fokus mengkaji permasalahan cyber law di bidang bisnis dengan menjunjung tinggi integritas dan komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.
“Sarjana Prodi Hukum UMMAD juga memiliki peluang berkarier sebagai Pranata Hukum, seperti Legal Drafter, Tenaga Ahli, maupun Contract Drafter. Lulusan dengan profesi tersebut dibekali kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang keahliannya sebagai dasar dalam memecahkan berbagai permasalahan cyber law,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anita menjelaskan bahwa lulusan Prodi Hukum UMMAD juga dapat berkiprah di bidang cyber law in business maupun hukum bisnis berbasis e-commerce
“Lulusan Prodi Hukum UMMAD memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang bisnis hukum di dunia teknologi, mengembangkan ruang publik daring dalam bidang advokasi, serta berperan sebagai analis hukum di sektor telemedicine,” imbuhnya.
Selain itu, kata Anita, bagi yang ingin berkarier sebagai abdi negara, lulusan Prodi Hukum UMMAD juga memiliki peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pemerintah lainnya yang membutuhkan tenaga ahli di bidang hukum. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments