Wacana pemotongan gaji menteri sebesar 25 persen mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Imamudin Yuliadi, menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tepat arah di tengah tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemotongan gaji pejabat merupakan bentuk kebijakan yang berdampak luas karena memberi contoh nyata efisiensi anggaran negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya jika gajinya dipotong hingga 25 persen. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Imamudin, kebijakan ini bukan hanya soal angka penghematan, tetapi memiliki nilai simbolik yang kuat dalam membangun kepercayaan publik.
“Efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi harus dimulai dari pemerintah,” jelasnya.
Ia menilai langkah tersebut penting, terutama saat daya beli masyarakat sedang tertekan akibat kondisi ekonomi.
Meski mendukung efisiensi, Imamudin menegaskan bahwa pemotongan gaji pejabat saja tidak cukup untuk mengatasi tekanan fiskal.
Ia secara tegas menolak opsi penambahan utang luar negeri sebagai solusi defisit APBN.
Menurutnya, sebagian besar utang Indonesia berdenominasi valuta asing. Ketika nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp17.000 per dolar AS, beban utang otomatis meningkat.
“Penambahan utang baru justru berpotensi memperbesar risiko fiskal jangka menengah,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Imamudin mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara dari praktik korupsi.
Ia menilai potensi tersebut selama ini belum dimaksimalkan, padahal dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif dalam kondisi darurat.
Selain itu, ia juga mendukung langkah efisiensi belanja yang telah dilakukan pemerintah, seperti:
- Pemangkasan perjalanan dinas
- Pengetatan pencairan anggaran pembangunan
Ke depan, menurutnya, efisiensi harus diperluas dengan meninjau program yang belum berdampak langsung bagi masyarakat.
Imamudin menegaskan bahwa dalam kondisi fiskal yang menantang, pemerintah perlu lebih selektif dalam mengelola anggaran.
“Penghematan pada sektor nonprioritas menjadi langkah yang tidak dapat dihindari,” pungkasnya.
0 Tanggapan
Empty Comments