Wakil Ketua MPR RI: Profesionalisme Haji Harus Lahir dari Ketulusan dan Asas Syariah

Suasana di aula tempat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Mudzakarah Perhajian II Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sabtu (8/11/2025), terasa istimewa.

Tidak hanya karena kehadiran para penggerak Muhammadiyah dari berbagai daerah, tetapi juga karena forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas masa depan tata kelola ibadah haji dan umrah di Indonesia.

Salah satu narasumber utama yang menarik perhatian peserta adalah Wakil Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid, MA (HNW). Dengan gaya tutur yang tenang namun tegas, HNW menekankan pentingnya profesionalisme dan ketulusan dalam tata kelola haji dan umrah, dua nilai yang menurutnya harus menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perhajian nasional.

 “Undang-undang tentang Haji sudah kembali menetapkan asas syariah sebagai prinsip utama. Artinya, negara turut memastikan pelaksanaan ibadah haji sesuai Al-Qur’an dan Sunnah. Ini prinsip penting untuk menghadirkan profesionalisme penyelenggaraan haji,” ujar HNW dalam keterangannya, Ahad (9/11/2025).

UU Haji Baru dan Semangat Profesionalisme

HNW menjelaskan bahwa UU No. 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membawa napas baru dalam tata kelola ibadah umat Islam. Regulasi tersebut tidak hanya menegaskan asas syariah, tetapi juga memperkuat prinsip perlindungan dan pelayanan jamaah, sekaligus membuka ruang pengawasan publik agar penyelenggaraan ibadah semakin transparan dan akuntabel.

Menurutnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang terpisah dari Kementerian Agama merupakan langkah strategis yang merefleksikan keseriusan negara dalam meningkatkan profesionalitas layanan.

“Kalau lembaga pengelolanya hanya selevel badan, kewenangan dan koordinasinya terbatas. Dengan kementerian, kekuasaannya menjangkau daerah, komunikasinya dengan pemerintah Arab Saudi lebih kuat, dan pengawasannya lebih efektif,” jelas HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.

Menata Ulang Sistem dan Pelayanan

HNW tak menutup mata terhadap berbagai kendala teknis yang masih muncul di lapangan. Ia menyoroti persoalan kartu Nusuk, dokumen digital yang menjadi syarat masuk ke Masjidil Haram yang sempat menimbulkan keresahan jamaah tahun lalu.

“Alhamdulillah, kini sudah disepakati agar kartu Nusuk diberikan sejak di embarkasi, agar jamaah tenang dan tidak kebingungan ketika tiba di Madinah atau Makkah,” katanya.

Selain itu, HNW juga menyinggung masalah pemisahan jamaah akibat pengaturan syarikah (penyedia layanan di Saudi Arabia) yang kurang terkoordinasi. Ia menegaskan bahwa kesepakatan baru antara Komisi VIII DPR dan Kemenhaj telah memastikan agar masalah serupa tidak terulang.

“Tahun lalu ada suami-istri atau pembimbing yang terpisah dari rombongannya. Sekarang sudah disepakati dua syarikah resmi yang akan memastikan pelayanan jamaah lebih baik dan tidak terpecah,” ujarnya.

Dalam forum yang mengangkat tema “Transformasi Ekosistem Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah yang Berkualitas”, HNW juga mengingatkan peserta tentang akar sejarah perjuangan Muhammadiyah dalam bidang perhajian. Ia menyinggung KH Ahmad Dahlan yang pada 1922 mendirikan Badan Penolong Haji sebagai bentuk kepedulian terhadap umat.

“Penyelenggaraan haji yang baik bukan hanya urusan teknis, tapi juga membawa berkah. Seperti KH Ahmad Dahlan yang peduli terhadap urusan haji, dan dari sanalah lahir berkah Persyarikatan Muhammadiyah yang besar ini,” tutur HNW penuh refleksi.

Hidayat pun mengajak seluruh elemen Muhammadiyah untuk terus menjaga integritas dan ketulusan dalam pelayanan umat, sejalan dengan semangat dakwah yang berorientasi pada kemaslahatan.

Ia menegaskan bahwa profesionalitas bukan semata soal sistem dan teknologi, melainkan juga keikhlasan dalam melayani jamaah sebagai bentuk ibadah.

“Profesionalisme tanpa ketulusan hanya akan melahirkan mekanisme, bukan keberkahan,” ucapnya penuh makna.

Pesan untuk Warga Muhammadiyah

Menjawab pertanyaan dari peserta terkait perbedaan pandangan dalam pelaksanaan ibadah haji, HNW berpesan agar warga Muhammadiyah tetap berpegang pada keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

 “Begitu berada di Tanah Suci, kita akan bertemu dengan berbagai mazhab dan pendapat. Tapi kalau di Muhammadiyah sudah punya rujukan yang disepakati, ikuti saja. Insyaallah itu yang maslahat,” pesannya.

Kehadiran Hidayat Nur Wahid dalam forum ini melengkapi pandangan yang sebelumnya disampaikan Prof. Muhadjir Effendy, Penasehat Khusus Presiden urusan Haji, yang menekankan pentingnya membangun ekosistem haji dan umrah yang kuat dan produktif secara ekonomi.

Sementara KH Muhammad Ziyad, Ketua LPHU PP Muhammadiyah, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan kualitas KBIHU dan travel Muhammadiyah agar berstandar internasional serta berdaya saing global.

Dari pertemuan ini tampak jelas, Muhammadiyah bukan hanya menjaga nilai ibadah dalam haji dan umrah, tetapi juga mendorong transformasi tata kelola yang profesional, mandiri, dan maslahat bagi umat.

Rakernas dan Mudzakarah Perhajian II LPHU PP Muhammadiyah tahun 2025 ini pun menjadi tonggak penting, saat semangat ibadah, profesionalisme, dan ketulusan berpadu dalam visi besar “dari jamaah untuk kemajuan bangsa.” (*)