PWMU.CO – Berbagai kebijakan strategis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dikaji oleh Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDMP) Gresik, di Pelataran Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Jum’at malam (14/10). Salah satunya tentang kebijakan industrialisasi yang membawa dampak bagi masyarakat Gresik.
Ainul Muttaqin menyampaikan, sebagai kabupaten yang terkenal dengan kawasan industrinya, sudah seharusnya masyarakat Gresik bisa sejahterah, seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kondisi sebaliknya terjadi, ternyata masih banyak persoalan ditimbulkan akibat kebijakan industrialisasi ini.
(Baca: Pemuda dalam Bingkai Kebangkitan Nasional dan Pemuda Hebat Tolak Korupsi, Narkoba, dan Kekerasan)
Ketua PDPM Gresik ini lantas mengkritik buruknya penyediaan beberapa infrastruktur di Kabupaten Gresik. Salah satunya terkait dengan akses jalan di sepanjang Kecamatan Manyar sampai dengan Kecamatan Bungah. ”Jalan tersebut hingga kini kondisinya rusak parah dan tak kunjung diperbaiki,” kritiknya.
Padahal, menurut Ainul jalan umum yang digunakan sebagai akses menuju kawasan industri itu rusak parah diakibatkan seringnya dilewati kendaraan industri dengan tonase berlebih.
”Jalur itu sampai disebut jalur tengkorak. Karena kondisi jalan yang rusak parah dan acap kali mengakibatkan kecelakaan, serta sudah banyak memakan korban. Baik korban luka maupun meninggal dunia,” tuturnya.
Lain lagi dengan dikatakan Hamim Farhan. Dosen UMG ini mengajak agar Pemuda Muhammadiyah Gresik dan civitas UMG untuk melakukan riset, juga kajian terkait dampak yang ditimbulkan dari industrialasi di Kabupaten Gresik. Baik dari segi sosial, budaya, juga ekonomi dan bisnis.
”Setelah ini Kabupaten Gresik mempunyai pelabuhan kelas internasional, yakni pembangunan JIPEE. Itu perlu dan harus dikaji secara intensif terkait dampak bagi sekitarnya,” ajaknya.
(Baca juga:Amanat Ketua Umum PP pada Milad ke-84 Pemuda Muhammadiyah dan Jelang 84 Tahun, Pemuda Muhammadiyah Harus Konsisten Berdakwah)
Di sisi lain, Kemas Saifur Rizal menyoroti masih rendah kesadaran perusahaan dalam menyalurkan CSR. Padahal, menurut Kemas di Kabupaten Gresik terdapat 2100 industri yang terdaftar, namun hanya 20 perusahaan yang memberikan CSR. Penyaluran CSR itupun di dominasi oleh 2 BUMN saja. ” Total CSR yang diberikan perusahaan hanya senilai Rp 30 Miliar. 70 persen dari total CSR berasal dari PT Petrokimia dan Semen Gresik,” terangnya.
Putra kelahiran Bawean ini mengungkapkan, saat ini sekitar 13,4 persen masyarakat Gresik masih dibawah garis kemiskinan. ”Dan target dari Pemkab sendiri menurunkan angka tersebut dibawah 10 persen,” pungkasnya. (eko/aan)
