PWMU.CO– PDM Gresik tetap memberlakukan pembelajaran dalam jaringan (daring/online)selama masa pandemi. Sekolah Muhammadiyah dilarang membuka pembelajaran langsung (tatap muka). Hal itu merujuk pada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) yang hingga kini belum membolehkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
”Kami tetap makmum kepada kebijakan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sampai dengan saat ini tidak ada pembelajaran tatap muka,” tegas Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik Dodik Priyambada yang dikuatkan Ketua PDM Gresik Taufiqulloh A. Ahmady.
Dihubungi di kantornya, Selasa (1/12/2020), dia mengatakan, hingga kini sekolah-sekolah di bawah pengelolaan persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan masih konsisten mengikuti kebijakan Pimpinan Pusat.
”Kebijakan itu juga merujuk rekomendasi MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center) agar semua siswa di sekolah-sekolah Muhammadiyah belajar dari rumah secara online,” ujarnya.
Pernyataan itu menanggapi pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyatakan, berdasar kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag, Kemdagri, dan Satgas Covid-19, mulai Januari 2021, pemerintah membolehkan sekolah-sekolah di Indonesia kembali menerapkan model pembelajaran langsung atau tatap muka. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Teknisnya diserahkan kepada masing-masing daerah.
Berbeda Tak Masalah
Disinggung kebijakan PPM ternyata tidak sama dengan keputusan pemerintah, Dodik mengatakan, Majelis Dikdasmen memilih taat kepada kebijakan induk organisasi.
Menurut dia, kalaupun nantinya ada hal yang berbeda dengan yang diputuskan pemerintah, hal itu bukanlah bentuk pembangkangan. Sebab dalam memutuskan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, PPM tentu sudah mempertimbangkan banyak aspek, khususnya keselamatan siswa dan tenaga pendidik dan non-pendidik.
Selain itu, sambung dia, dalam mengambil kebijakan itu dipastikan PPM telah melibatkan banyak pihak. Misalnya, pakar atau ahli pendidikan, kesehatan, dan stake holder lainnya yang kapabel di bidangnya.
Dia tidak khawatir sekolah-sekolah Muhammadiyah ditinggalkan siswanya karena beralih ke sekolah lain yang memberlakukan pembelajaran tatap muka. Sambil mengutip pernyataan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Saad Ibrahim, dia mengatakan,”Pak Saad bilang, gak papa jika karena sikap kita yang memilih daring, lalu ada orang tua yang menarik anaknya lalu memindahkan ke sekolah lain. Itu pilihan yang harus dihormati.”
Diputuskan Lewat Webinar
Dihubungi terpisah, Ketua Layanan Dukungan Psikososial (LDP) MCCC PPM, Budi Santoso, menyatakan, tetap tenang dan tidak perlu resah merespon pengumuman pemerintah. Hingga kini PPM masih memberlakukan kebijakan pembelajaran daring di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena itu, ia minta guru-guru terus berkreasi dalam mengelola pembelajaran dengan tetap mengutamakan keselamatan siswanya.
”Pastikan kondisi anak-anak benar-benar aman. Jika tidak aman, kondisi psikologis anak-anak juga tidak aman dan tidak nyaman dalam menerima pelajaran,” katanya.
Ia mengatakan, dua pekan lagi PPM bersama MCCC akan mengundang Majelis Dikdasmen se-Indonesia untuk melaksanakan webinar nasional. Saat itulah PPM akan mengambil sikap terbaru terkait pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah, apakah tetap daring atau beralih ke tatap muka.
”Sabar ya, dua minggu lagi akan ada webinar mengundang seluruh Majelis Dikdasmen se-Indonesia. Dalam forum itu nanti ada kebijakan yang disampaikan pimpinan kita terkait pembelajaran ini,” ujarnya. (*)
Penulis Hartoko Editor Sugeng Purwanto
