PWMU.CO – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi membentuk tim independen untuk mengusut peristiwa penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) secara tuntas dan terbuka.
Tetapi Muhammadiyah mengingatkan, jangan sampai persoalan itu melupakan masalah penting lainnya, yaitu kejahatan korupsi yang semakin terstruktur, sistematik, dan masif.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah Dr Busyro Muqoddas SH MHum dalam siaran pers secara daring, Selasa (8/12/2020).
“Hendaknya peristiwa ini satu sisi diusut secara tuntas dan terbuka. Tetapi sisi lain kita memandang bahwa jangan sampai menutup kesadaran kita bersama bahwa ada agenda lain yaitu agenda lain potensi terjadinya kejahatan dalam bentuk lain yaitu kejahatan korupsi yang akhir-akhir ini semakin terstruktur, sistematik, dan masif,” ujarnya.
Busyro Muqoddas mengatakan, saat ini pandemik tidak hanya menyangkut Covid-19 tetapi juga pandemi korupsi. “Empat menteri yang sudah ditangkap atau diproses hukum oleh KPK dalam periode presiden yang sekarang menunjukkan bahwa korupsi tersebut semakin tersistem,” ujarnya tanpa menyebut siapa saja mereka.
Dalam catatan media keempat menteri itu adalah Idrus Marham (mantan Menteri Sosial Kabinet Jokowu-JK), Imama Nahrowi (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Jokowi-JK), Edhy Prabwowo (mantan Menteri KKP Kabinet Jokowi-Ma’ruf) dan Juliari P Batubara (mantan Menteri Sosial Kabinet Jokowi-Ma’ruf).
“Itu artinya ada problem besar, yang problem itu perlu kita cermati bersama karena korupsi merupakan common enemy, musuh bersama semua elemen. Sehingga jangan sampai kasus ini (penembakan enam anggota FPI) menyita perhatian sedemikian rupa sehingga membuat kita lengah,” ujarnya.
“Tetep (penembakan itu) dituntut sampai tuntas tetapi jangan sampai (melupakan) terhadap agenda-agenda besar dan korupsi yang lain. Termasuk korupsi yang paling menyedihkan yaitu korupsi dana bantuan sosial Covid-19. Ketika rakyat terkapar tega-teganya ada korupsi di Kemeterian Sosial,” ujarnya.
“Sehingga kesimpulannya PP Muhammadiyah mendesak, menuntut, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir Joko Widodo untuk membentuk tim independen,” kata dia. (*)
Penulis/Editor Mohammad Nurfatoni.
