PWA Jatim Larang Rangkap Jabatan; Liputan Musyrifah
PWMU.CO – Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur berkoordinasi secara internal antara Pimpinan Harian (PH) dan Ketua Badan Pembantu Pimpinan (BPP), di Dome Theater Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Sabtu (25/3/2023).
Acara diselenggarakan bersamaan dengan Kajian Ramadhan 1444 yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM).
Acara koordinasi internal ini dilaksanakan sesudah shalat Dhuhur yakni pukul 13.00-16.00 WIB. “Kemudian seusai koordinasi selesai kita bergabung kembali dengan kegiatan kajian Ramadhan,” kata Ketua PWA Jatim Dra Rukmini MAp.
“Kita gunakan waktu ini seefisien mungkin mumpung bertemu dengan seluruh PH dan BPP. Apalagi bersamaan dengan pengukuhan jabatan, kemudian personalia PWA Jatim periode 2022-2027 ada beberapa yang baru dan ada regulasi juga,” jelas wanita kelahiran Sumenep ini.
Menurutnya, koordinasi ini penting dan butuh perhatian serius. “Sehingga usai acara kajian, kami jajaran PH dan Ketua BPP PWA Jatim tidak segera pulang, tetapi bermalam dan menambah satu hari lagi untuk berkegiatan,” jelasnya.
Rukmini–panggilan akrabnya–menerangkan ada beberapa agenda penting yang akan diikuti dan didiskusikan serta disampaikan kepada forum pimpinan PWA Jatim.
“Antara lain tentang pengukuhan dan pembacaan SK anggota BPP, pembinaan dan pengarahan dari PP Aisyiyah, penguatan ideologi dan kepemimpinan, kajian Muqaddimah AD/ART, bedah AD/ART, alur tata kelola managemen, serah terima jabatan dan aset yang belum selesai serta rencana tindak lanjut (RTL),” jelasnya.
Jangan Rangkap Jabatan
Rukmini menjelaskan tujuan dari kegiatan ini agar nantinya saat bertemu dengan anggota dibawahnya, para pimpinan sudah satu tujuan yang sama.
Maka, tambahnya, PWA pada siang itu juga mengundang PDA se-Jatim baik yang sudah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musyda) maupun yang belum.
“Pertemuan itu dalam rangka menyamakan persepsi bahwa PWA membuat kebijakan-kebijakan yang lebih pada implementasi dari pemahaman AD/ART,” terang Ketua Majelis Tabligh PWA Jatim periode 2005-2015 ini.
Hal ini dilakukan, imbuhnya, supaya tidak meninggalkan kebiasaan yang kurang baik yang banyak toleransinya.
Karena menurutnya Jatim ini disebut sebagai barometer nasional. “Baik dari kader-kadernya dan amal-amal usaha yang banyak di Jatim,” ungkapnya.
Maka dia berupaya agar di Jatim, PWA tidak rangkap jabatan, baik di politik maupun di organisasi. “Ini pun berlaku bagi PDA maupun PCA, jangan sampai rangkap jabatan, atau mempunyai jabatan yang sama di level bawahnya,” tegasnya.
Dia kemudian memberi contoh, pimpinan di tingkat daerah hanya wajib memberikan pendampingan dan pengarahan pada pimpinan di bawahnya atau di tingkat cabang dan tidak terlibat langsung di dalamnya.
“Misalnya, di tingkat daerah menjadi Ketua Majelis Dikdasmen, di cabang pun juga menjadi Ketua Majelis Dikdasmen, itu yang harus dihindari,” jelas ibu dua anak ini.
Menurutnya, jika sudah terpilih 9 orang pimpinan di PDA, maka diusahakan 9 orang ini tidak mencalonkan lagi di tingkat cabang. “Berikan kesempatan kepada yang lain,” pesannya.
Tim Pengembang Organisasi
Pada koordinasi internal itu Rukmini juga menjelaskan rencana PWA untuk menghimpun mantan ketua PDA se-Jawa Timur yang sudah memimpin selama dua periode.
“Mereka akan kami tunjuk menjadi tangan panjangnya PWA untuk menjadi tim pengembang organisasi pada setiap wilayah kerja (wilker),” jelas wanita kelahiran 18 Desember 1959 ini.
Menurut istri Drs Fadlan Muhsin ini, PDA yang telah memimpin selama dua periode telah mempunyai pengalaman untuk mengembangkan daerah-daerah yang masih tertinggal di Jatim ini.
“Harapannya agar PDA di Jatim ini sama-sama berkembang dan tidak ada yang tertinggal,” harapnya. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
