Empat Kepentingan Muhammadiyah dengan Politik, Pengalaman Mantan Bupati; Liputan M. Yazit Nurkhafidhi
PWMU.CO – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Hotel Aston, Gresik, Ahad (4 Juni 2023), menghadirkan tiga narasumber utama.
Yaitu anggota DPR RI Prof Dr H Zainuddin Maliki MSi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Drs Amar Saifudin MM, dan mantan Bupati Bojonegoro Dr Suyoto MSi.
Paparan pertama disampaikan Amar Saifudin dengan topik Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Jawa Timur.
Amar menyampaikan perda tersebut merupakan perda baru dan sejak Indonesia merdeka, di Jawa Timur baru mempunyai perda tentang Pemberdayaan Desa Wisata.
“Pada dasarnya perda tentang Pemberdayaan Desa Wisata adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan legalisasi terkait Desa Wisata yang menjadi sangat potensial sekarang ini di Indonesia termasuk di Jawa Timur,” terangnya.
Dia menambahkan, ada banyak provinsi di Indonesia yang belum mengoptimalkan potensi desa wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.
“Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan perda ini yang pada intinya adalah agar semua pemerintah daerah kabupaten/kota juga membuat perda tentang Pemberdayaan Desa Wisata ini,” harapnya.
“Karena kalau desa wisata tidak disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat maka desa wisata itu tidak bisa menerima anggaran desa,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, diharapkan banyak muncul desa wisata di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Salah satu contoh di Gresik ada satu desa wisata bernama Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah yang dapat menghasilkan pendapatan asli desa (PAD) yang banyak sehingga disebut Desa Miliarder. Kepala Desa Sekapuk pun, untuk kendaraan operasional di lapangan, menggunakan kendaran dinas Alpard.
Pengalaman Bupati Kader Muhammadiyah
Sedangkan Suyoto menyampaikan tentang pengalamannya sebagai kader Muhammadiyah yang sukses menjadi Bupati Bojonegoro dua periode berturut-turut yaitu 2008-2013 dan 2013-2018.
Mengawali paparan, Kang Yoto, panggilan akrabnya, mengajukan sebuah pertanyaan: “Apa sih kepentingan Muhammadiyah dengan politik? Hal ini perlu klirdulu dan sama-sama kita perjelas pemahamannya,” ucapnya.
Menurut dia ada empat kepentingan yakni, pertama kepentingan menjamin misi Muhammadiyah bisa terlaksana dengan baik. “Misi Muhammadiyah tidak bisa terlaksana kalau tidak ada instrumen politik, karena memang misi Muhammadiyah itu pengejawantahannya tidak ada lain ya politik, yaitu politik kebijakan publik dan politik kekuasaan,” terangnya.
“Orang bisa membuat kebijakan publik kalau ada kekuasaan dan kepentingannya adalah bagaimana Muhammadiyah bersama-sama ikut memastikan berelasi dengan kekuatan politik agar misi Muhammadiyah bisa terlaksana dengan baik,” tambah dia,
Selanjutnya, menurut Kang Yoto, kepentingan Muhammadiyah yang kedua adalah kepentingan alokatif yaitu soal alokasi anggaran dari pemerintah.
Dan yang ketiga kepentingannya adalah fasilitasi atau kemudahan. Misalnya kemudahan dalam pengurusan izin-izin di pemerintah daerah.
Kemudian kepentingan yang keempat adalah proses rekrutmen atau alokasi orang. “Cara orang-orang Muhammadiyah rekrutmen politik maupun rekrutmen di struktur jaringan yang sekarang ada misalnya bagaimana masuk KPU, Panwas, dan lain lain. Itu namanya proses alokasi orang atau rekrutmen kader Muhammadiyah,” urainya.
Agar Misi Muhammadiyah Tercapai
Pertanyaan berikutnya kata Kang Yoto: “Gimana agar misi Muhammadiyah bisa tercapai dengan baik? Apakah hanya dengan kader Muhammadiyah yang aktif di politik atau dengan cara yang lain?”
Menurut Kang Yoto, Muhammadiyah sebagai institusi dengan kekuatan kelembagaan dan kekuatan jaringan serta anggota, kalau dikelola dengan baik sudah bisa menjadi kekuatan politik tanpa harus mempunyai orang di partai politik atau di jabatan politik.
“Tinggal bagaimana secara kelembagaan Muhammadiyah punya brand atau citra atau nama dan kalau kemudian bisa dikelola dengan baik serta selalu melakukan komunikasi dengan baik, maka misi Muhammadiyah bisa dicapai,” jelasnya.
Dan yang kedua kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik agar misi Muhammadiyah bisa tercapai adalah perlu menjadi rumah bagi siapa pun, bagi para politisi atau orang-orang yang sementara ini punya posisi politik, bisa menjadi nyaman di Muhammadiyah.
Selanjutnya yang ketiga adalah siapa yang punya passion di politik, melatih, memberikan wawasan, dan proses pengaderan, agar yang punya passion di politik bisa tumbuh dengan dibantu dari berbagai jaringan.
Dan yang terakhir, jelasnya, agar misi Muhammadiyah bisa dicapai, maka kader Muhammadiyah yang berdiaspora di mana-mana kita dukung dengan beberapa pendekatan.Misalnya pendekatan permisif atau pragmatis.
Sementara paparan terakhir disampaikan anggota Zainuddin Maliki MSi. Dia menyampaikan riwayat menjadi politisi lagi.
Zainuddin menceritakan sebenarnya setelah selesai menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur waktu zaman Orde Baru, dia tidak berpikir untuk memasuki wilayah politik lagi, karena ingin lebih fokus ke dunia pendidikan.
Selanjutnya hasil rapat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur yang keputusannya memerintahkan Prof Dr H Zainuddin Maliki MSi untuk maju menjadi Caleg DPR RI Dapil X Jawa Timur: Lamongan-Gresik. Dan Zainduddin berhasil menjadi Anggota Komisi X DRP RI. Kini dia akan maju lagi sebagai cale DPR RI pada Pemili 2024. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
Discussion about this post