Keunikan Demokrasi ala Muhammadiyah

[caption id="attachment_3019" align="alignleft" width="268"] Mohammad Nurfatoni (foto Dhaafi)[/caption] oleh Mohammad Nurfatoni PWMU.CO - Sejak digulirkan Nopember 2015, perhelatan Musyawarah Daerah (Musyda) di lingkungan Muhammadiyah Jawa Timur sudah 97 persen rampung. Dari 38 Muysda, tinggal Kabupaten Sumenep yang baru akan melangsungkannya pada 2-3 April 2016. Musyda adalah forum lima tahuhan di tingkat kabupaten dan kota. Untuk level nasional disebut Muktamar dan tingkat provinsi disebut Musyawarah Wilayah (Musywil). Jenjang di bawah Musyda adalah Musyawarah Cabang (Musycab) untuk level kecamatan dan Musyawarah Ranting (Musyran) untuk desa atau komunitas. Salah satu agenda penting dari berbagai level musyawarah itu adalah pergantian kepemimpinan. Yang menarik, pergantian kepemimpinan itu bukan saja berlangsung damai, tetapi juga sangat unik. Keunikan itu ditilik dari mekanismenya yang berjenjang, partisipatif, dan mengedepankan asas musyawarah mufakat. Jika boleh disebut, inilah demokrasi ala Muhammadiyah. Mari kita lihat bagaimana proses berlangsungnya sistem pemilihan khas Muhammadiyah ini, dengan mengambil contoh Musyda Muhammadiyah Lamongan ke-11. baca sambungan hal 2 ... Semula ada 94 bakal calon yang terjaring atas usulan cabang-cabang, anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Organisasi Otonom (Ortom). Dari 94 nama itu akhirnya mengerucut menjadi 68 calon sementara. Sebanyak 26 bakal calon tidak lolos karena tidak bersedia atau di kasus lain, karena tidak memenuhi persyaratan seperti diatur dalam konstitusi Muhammadiyah. Di arena Musyda, ke-68 calon sementara itu ditetapkan sebagai calon tetap. Untuk Muhammadiyah Lamongan, dari 68 calon tetap itu akan dipilih 11 orang menjadi anggota PDM. Di daerah lain mungkin hanya 9 orang, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dan jumlah maksimalnya adalah 13 orang. Tapi, jika dirasa ada yang "kurang", anggota Pimpinan terpilih bisa menambah anggota Pimpinan, maksimal sepertiganya, seperti dicontohkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah hasil Muktamar ke-47, yang memasukkan Marpuji Ali, Bachtiar Effendy, Agus Taufiqurrohman, dan Noordjannah Djohantini dalam unsur pimpinan, sehingga jumlahnya menjadi 17 orang. Yang kurang paham daleman Muhammadiyah, akan menyebut 11 orang ini sebagai tim formatur. Dalam beberapa hal ada benarnya, tetapi yang membedakan, ke-11 orang ini otomatis menjadi anggota Pimpinan Daerah. Sementara anggota formatur bisa bubar setelah terpilihnya ketua dan anggotanya tidak harus menjadi unsur pimpinan. Pemilihan 68 calon sehingga terpilih 11 anggota pimpinan menggunakan sistem pemilihan langsung atau voting . Ke-11 anggota Pimpinan yang terpilih itu kemudian bermusyawarah untuk memilih siapa Ketua dan unsur Pimpinan lainnya. Dalam Musyda Lamongan, kebetulan peraih suara terbanyak yang dipilih secara musyawarah sebagai Ketua. Tetapi di beberapa Musyda, peraih suara terbanyak tidak otomatis menjadi ketua. Seperti Musyda Muhammadiyah Kabupaten Tuban, Sidoarjo, Pacitan, dan Madiun; serta Kota Mojokerto dan Kediri. baca sambungan hal 3 ... Memang, secara etika, peraih suara terbanyak mendapat kesempatan pertama untuk menjadi Ketua, tetapi jika dia tidak bersedia maka secara urut kacang ditawarkan pada urutan di bawahnya. Ketidakbersediaan itu beragam alasannya; ada yang tidak siap memegang tapuk tertinggi kepemimpinan atau ada yang justru sengaja memberi jalan pada koleganya untuk memimpin. Yang juga menarik, tidak mesti Ketua harus dari anggota Pimpinan terpilih. Muktamar tahun 1937 memilih KH Mas Mansur, yang bukan anggota Pimpinan terpilih untuk menjadi Ketua. Dari uraian di atas, bisa kita temukan keunikan demokrasi ala Muhammadiyah itu. Pertama , unsur partisipasi yang sangat dijunjung demokrasi ternyata sangat terakomodasi. Pemilihan langsung ( voting ) menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh jenjang Musyawarah. Bahkan, kini sedang disemarakkan voting secara elektronik ( evoting ) sebagai ciri dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan. Partisipasi itu dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur, sehingga akan menghasilkan kepemimpinan yang alamiah dan tidak ujug-ujug . Kedua , sebagai ormas Islam, tentu, Muhammadiyah tidak mengandalkan partisipasi secara liberal. Karena dalam partisipasi yang berbentuk pemungutuan suara langsung itu, di samping memiliki sisi positif, ada juga kelemahannya. Salah satunya adalah adanya unsur popularitas yang kuat. Sementara popularitas tidak berbanding lurus dengan kapasitas dan kapabilitas. Padahal kepemimpinan berkaitan erat dengan amanah dan tanggungjawab, yang bukan saja di dunia, tetapi juga jauh di masa depan: akherat. baca sambungan hal 4 ... Karena itu sangat tepat, kelemahan partisipasi publik masih "disaring" dengan mekanisme musyawarah. Sebab dalam musyawarah yang terbatas itulah akan dipertimbangkan berbagai hal menyangkut kepemimpinan, termasuk yang sangat personal. Dalam musyawarah itu peraih suara terbanyak bisa curhat soal pribadi, misalnya belum siapnya menanggung kepemimpinan umat dan sebagainya. Ketiga , sistem kepemimpinan Muhammadiyah bersifat kolektif kolegial. Itu bukan sekedar slogan kosong, tetapi benar-benar diterapkan karena sistemnya dirancang seperti itu. Inilah yang dimaksud oleh kepemimpinan yang berjumlah 9, 11, atau 13. Dalam sistem ini, Ketua hanyalah orang yang diajukan satu langkah di depan. Apakah semua proses Musyda mulus-mulus semua. Tentu tidak. Beberapa Musyda diramaikan oleh “persaingan” beberapa pihak dan sempat memanaskan suasana. Tetapi prosentasenya kecil dan bisa diselesaikan dengan asas kebersamaan. Miniatur demokrasi ala Muhammadiyah, yang memadukan partisipasi dan musyawarah serta bersifat kolektif kolegial ini, perlu dipertimbangkan untuk menjadi sistem (pemilihan) kepemimpinan nasional. Bukankah sistem ini sudah teruji beberapa dekade? Semoga! Mohammad Nurfatoni Anggota Lembaga Informasi dan Komunikasi (LIK) PW Muhammadiyah Jatim

Keunikan Demokrasi ala Muhammadiyah

Related Posts

Haedar Nashir: PCIM Adalah Duta Muhammadiyah di Panggung Global

Ketimpangan Demokrasi Prosedural dan Demokrasi Substantif di Indonesia

UU TNI dan Terancamnya Demokrasi di Indonesia

Demokrasi itu Bukan Hadiah, Harus di Perjuangkan

Diamnya Mahasiswa adalah Restu atas Ketidakadilan

10 Pesan Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Puasa Menghadirkan Pencerahan

Terpopuler Hari Ini

Fashmu 2025 Kota Surabaya akan Digelar, Catat Tanggalnya

Dua Atlet Terbaik Smamita Siap Persembahkan Gelar Juara untuk Kabupaten Gresik

Malam Apresiasi Sekolah Kreatif Menganti Hadirkan Nuansa Tradisional Jawa

Bukan Sekadar Perpisahan: Hujan Air Mata warnai Punawiyata SMPM 7

Iran dan Kebangkitannya di Tengah Tekanan

Lima Kader UM Surabaya Resmi Mengikuti MSPP Batch VII

MTs Muhammadiyah 15 Al Mizan Lamongan Gelar Rapat Kerja Tahun Pelajaran 2025/2026

SIRSMA: Target RS Aisyiyah Bojonegoro adalah Bintang 5 Istimewa

Enam Santri MBS Smamuga Lolos SNBP, SPAN PTKIN, dan SNBT 2025

Satu Genggaman, Sejuta Berita: CJF 2025 Bangkitkan Semangat Jurnalisme Generasi Muda

Terkini

Haedar Nashir Ajak Belajar Ijtihad Politik Kasman Singodimedjo

Kokam Jatim Konsolidasi dan Nyatakan Sikap

Buku Saku Mudahkan Praktik Baitul Arqam Muhlibat

Kisah-Kisah dari PCIM Malaysia: Sanggar Bimbingan hingga Wasola

Siswa Disabilitas Smamsatu Borong Juara di Lomba Ini

Kelas Telkom Fiber Optik SMKM 5 Babat Diresmikan Kadindik Jatim

Hubungi Kami

Welcome Back!

Retrieve your password

Add New Playlist