PWMU.CO – Anggota DPR Zainuddin Maliki mengkritik pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek (Mendikbudristrk) Nadiem Anwar Makarim menyangkut penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi.
Nadiem mengatakan, sistem zonasi bukan merupakan kebijakan yang dibuat olehnya. Sebab, saat dirinya menjadi menjadi Mendikbudristek kebijakan itu sudah ada dan merupakan program yang dibuat Mendikbud sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy.
“Waktu saya pertama masuk, itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir,” ujar Nadiem saat memberikan materi pada acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023) seperti dilansir kompas.com.
“Tapi, itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi,” katanya lagi.
Namun, Nadiem mengakui bahwa kebijakan tersebut harus dilanjutkan karena penting. Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan PPDB zonasi meski harus repot. Sebab, ada banyak anak yang sudah belajar dan melakukan les bertahun-tahun untuk masuk ke sekolah tertentu tapi terkendala karena kebijakan zonasi tersebut.
Nadiem mengatakan, anak-anak tersebut dan orangtuanya pasti akan kecewa. Selain itu, ada pula anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk sekolah negeri. “Nah, itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi, ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah,” ujarnya.
Kritik Zainuddin Maliki
Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki mengatakan kewajiban Menteri Nadiem harus mengamankan kebijakan yang sudah ada.
Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, maka kewajiban Menteri sekarang harus perbaiki. Saya sudah tegaskan di Komisi X, kebijakan yang ada sudah relatif bagus,” katanya pada PWMU.CO Ahad (30/7/2023) siang.
“Yang harus diperbaiki menurut saya adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan,” katanya.
Zainuddin juga mengingatkan tentang pentingnya upaya pemahaman kepada masyarakat. “Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu disosialisasikan dengan baik,” katanya. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
