PWMU.CO — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) harus memiliki peranan dalam membangun pemerataan ekonomi nasional.
Hal tersebut dikatakan Muhadjir saat menyampaikan sambutan dalam Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tahun 2023, di Hotel Four Points Sheraton, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (4/11/2023).
Muhadjir menyampaikan, saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin membaik. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2023 tumbuh sebesar 5,17 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada kuartal I-2023 sebesar 5,04 persen.
Meskipun pertumbuhan ekonomi semakin membaik, namun ketimpangan ekonomi juga semakin meningkat. BPS melaporkan, pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388.
Karenanya, Menko PMK mengatakan, ICMI memili peran penting dalam upaya memeratakan ekonomi nasional supaya bisa dirasakan manfaatnya ke seluruh kalangan Rakyat Indonesia.
“Ini merupakan tanggung jawab ICMI, bagaimana kita betul-betul bekerja keras untuk menciptakan lapangan kerja yang layak, sekaligus pertumbuhan ekonomi itu dinikmati seluruh rakyat Indonesia sesuai sila 5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Menko PMK, ICMI juga harus bisa terlibat dalam ekonomi dan bisnis di samping dalam bidang keilmuan. Menurutnya, gagasan cendekiawan di ICMI bisa digunakan dalam menciptakan roda ekonomi atau binis yang baru, serta bisa mendorong generasi muda dalam memanfaatkan peluang ekonomi.
Muhadjir menyebut, kegiatan yang dilakukan ICMI dalam menciptakan roda ekonomi misalnya saja yang telah dilakukan ICMI Jakarta yang melaksanakan Nasional Leadership Camp ICMI wilayah DKI Jakarta dan bekerja sama dengan perusahaan pengerah tenaga kerja ke Jepang untuk memberangkatkan sebanyak 74 siswa SMK untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan vokasi.
“ICMI memiliki peran yang sangat vital. Karenanya harus memiliki terobosan besar. Saya kira ICMI perlu down to earth. Boleh membangun mimpi besar perlu membuat langkah konkret walaupun kecil. Saya kira ICMI juga harus mulai melihat atau memperhatikan mulai terlibat di sektor bisnis,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Muhadjir yang juga Wakil Ketua Dewan Penasehat ICMI, cendekiawan ICMI yang memiliki kemampuan ekonomi juga bisa membuka lapangan pekerjaan atau bila memungkinkan ikut serta dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam nasional. Karena sudah ada tata aturan yang memperbolehkan organisasi masyarakat ikut dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan.
“Kalau ICMI saya kira pakarnya sudah cukup. Mestinya kita bukan sekadar memberikan saran masukan sebagai wacana, tapi harus terlibat di situ. Kalau misalnya ICMI tidak ikut ambil bagian maka amat disayangkan,” ucapnya.
“Saya harap ICMI tidak hanya sekadar memberikan masukan, tapi ikut turut di gelanggang dan merasakan betul. Saya rasa sekarang pemerintah terbuka untuk keterlibatan ormas apalagi ormas terpercaya seperti ICMI,” imbuh Muhadjir.
Dalam Silaknas ICMI ini hadir PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin; Ketua Umum ICMI Arif Satria; Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Assyiddiqie, dan jajaran pengurus ICMI se-Indonesia, serta jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan. (*)
Editor Mohammad Nurfatoni
