PWMU.CO – Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia gencar laksanakan sosialisasi gerakan nasional sensor mandiri (GNSM) di berbagai kota di Indonesia. GNSM bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar pintar memilah dan memilih tontonan sesuai kelompok umur.
“Diharapkan program ini dapat mengurangi pengaruh negatif dari kesalahan memilih film,” terang Ketua LSF RI, Rommy Febri Hardiyanto kepada wartawan di UM Bandung Sabtu (13/7/2024).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Rommy Febri saat jumpa pers dengan wartawan di sela-sela Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) UMJ ke 10 bersama MPI PP Muhammadiyah di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung. Dalam kesempatan ini, Rommy dicecar berbagai pertanyaan oleh para kuli tinta.
Di antaranya masih ditemukannya beberapa kebocoran di lapangan diantaranya, masih banyak film-film luar yang belum lulus sensor yang bisa diakses di internet.
Menurut ketua LSF RI yang energik itu, untuk jaringan informatika domainnya itu ada di kemenkominfo. Jadi segala hal yang berkaitan dengan tata aturan regulasi dan segala macam infrastruktur jaringan informatika melalui kemenkominfo.
“Saya rasa usaha yang bisa dilakukan kominfo lebih spesifik dengan membuat aplikasi-aplikasi penangkal, “ujar Rommy.
Saat ini, Indonesia masih belum lengkap/bolong, ada PR yang harus dikerjakan oleh negara melalui pemerintah. Kita sudah punya undang-undang ITE yang mengatur bahwa semua yang bergerak dijejaringan informatika itu disebut sistem penyelenggara elektronik (PSE). Masalahnya PSE ini dari undang-undang turunannya belum lengkap, yakni belum ada peraturan pemerintah (PP) dan peraturan Menteri (permen).
“Semestinya harus ada PSE Privat yang mengatur dan mengontrol hal ini di dunia maya,“ tutupnya. (*)
Penulis Zulkifli Editor Wildan Nanda Rahmatullah