PWMU.CO – Prof Dr Ma’mun Murod MSi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FR-PTMA) dalam Musyawarah FR-PTMA yang digelar di Hotel Aston Purwokerto pada Rabu (9/4/2025).
Ma’mun akan menjabat selama periode 2025–2028, menggantikan Prof Dr Ir Gunawan Budiyanto MP, yang sebelumnya memimpin forum tersebut dan telah menyelesaikan masa tugasnya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Dalam pidato perdananya usai terpilih, Ma’mun menekankan pentingnya FR-PTMA mengambil peran strategis, tidak hanya dalam pengembangan pendidikan tetapi juga dalam mendukung sektor-sektor penting lainnya di Indonesia. Ia menyatakan bahwa kampus harus memiliki kontribusi lebih luas, termasuk dalam aspek sosial dan kemasyarakatan.
“Menurut saya, perguruan tinggi tidak bisa hanya fokus pada pendidikan secara sempit. Advokasi sosial dan keterlibatan dalam isu-isu kemasyarakatan juga sangat penting,” ungkapnya pada Kamis (10/4/2025).
Pendidikan Indonesia Masih Belum Optimal
Ma’mun menyoroti bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, baik dari sisi jumlah lulusan maupun mutu pendidikan. Rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia baru setara tingkat SMP, dan jumlah lulusan strata satu hingga doktor masih tergolong rendah. Sementara itu, biaya pendidikan masih cukup tinggi dan pengelolaan dana pendidikan dinilai belum maksimal, meskipun anggaran negara untuk sektor ini mencapai sekitar Rp600 triliun per tahun.
“Jumlah anggaran tersebut sebenarnya sangat besar, namun jika pengelolaannya buruk dan tidak transparan, maka akan tidak berdampak nyata. Ini menjadi salah satu hal yang harus dicermati dan disikapi oleh FR-PTMA,” jelasnya.
Sebagai Ketua Umum PP Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM), Ma’mun berharap FR-PTMA turut berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial.
Akar Permasalahan: Politik
Menurutnya, akar dari berbagai masalah di Indonesia adalah persoalan politik. Jika sistem dan praktik politik berjalan dengan baik, maka dampaknya akan terasa di berbagai sektor lainnya.
Ia menambahkan bahwa FR-PTMA bisa berkontribusi dalam pembahasan revisi sejumlah undang-undang politik seperti UU Pemilu, UU Pilpres, dan UU Partai Politik. Forum ini bahkan telah diundang mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI.
“Ini merupakan peluang baik. Kami perlu menyampaikan pandangan-pandangan kepada DPR, baik dalam bidang pendidikan maupun isu nasional lainnya,” lanjutnya. Ma’mun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menilai partisipasi ini sangat relevan.
Selain itu, ia menganggap penting bagi FR-PTMA untuk memberikan dukungan sekaligus kritik konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
“FR-PTMA perlu mendukung program-program pemerintah yang sejalan dengan kepentingan rakyat dan bangsa, sembari tetap kritis jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” tutup Ma’mun. (*)
Penulis Zahra Putri Pratiwig Editor Wildan Nanda Rahmatullah
