Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tanggal 3 April merupakan salah satu penanda penting. 76 tahun silam, di tahun 1950, lahir sebuah mosi tentang keberlanjutan Indonesia yang berkesatuan. Namanya mosi integral: mengembalikan bentuk Indonesia ke Negara Kesatuan setelah sebelumnya Negara Serikat. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI.
Sebagai pengingat, ketika penyerahan kedaulatan ke Indonesia pada 27 Desember 1949, Belanda tidak menyerah begitu saja. Ia masih mencari celah agar pengaruhnya di Nusantara tidak hilang seketika. Salah satu putusan dari perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah Indonesia berbentuk Republik Serikat.
Indonesia Serikat membagi Indonesia menjadi 16 negara: 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan. Republik Indonesia hanya satu bagian dari ke-16 negara itu, bukan Indonesia yang seperti sekarang. Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta meliputi sebagian Banten, Jateng, Yogya, serta sebagian besar Sumatra.
Sejarah mencatat bahwa usai bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan mempertahankannya tidaklah mudah. Belanda masih bercokol di Indonesia, dan tetap berusaha untuk menguasai Indonesia. Agresi militer I dan II, 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948, adalah buktinya.
Namun, perlawanan gigih dilakukan perjuangan Indonesia langsung dari dua sisi. Baik lewat pertempuran di lapangan maupun di ruang diplomasi. Di lapangan menghasilkan strategi perang monumental yang dikenal dengan perang gerilya. Sementara di ruang diplomasi melahirkan setidaknya 4 perjanjian: Linggarjati, Renville, Roem-Royyen, dan KMB.
KMB memang menghasilkan kesepakatan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Selain negara RI, terdapat 15 negara dan kesatuan negara lain dibentuk Belanda. Dalam konstitusi RIS disebutkan, ke-16 negara ini punya kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat atau tidak.
Selain RI, ke-15 negara itu adalah Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Sementara 9 satuan kenegaraan lainnya adalah Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.
“Hanya dalam beberapa hari setelah RIS terbentuk, pecah demonstrasi dan petisi menolak negara federal dan mendukung negara kesatuan,” tulis anggota DPR RI 1997-1999 dan 2004-2009, Lukman Hakiem.
Demonstrasi dan petisi seperti itu muncul di Malang (Negara Bagian Jawa Timur), Sukabumi dan Jakarta (Negara Pasundan), Makassar (Negara Indonesia Timur), dan di Negara Sumatra Timur. Meski maksud demonstrasi di berbagai daerah itu baik, tapi jika dibiarkan tanpa penyaluran sebagaimana mestinya, dapat mengancam negara baru ini.
“Walaupun bagaimana juga ditimbang, ditinjau dan dikupas, tetapi rakyat dalam perjuangannya melihat struktur itu sebagai bekas alat lawan untuk meruntuhkan perjuangan Republik Indonesia. Maka inilah yang menimbulkan reaksi dari pihak rakyat,” begitu kata anggota DPR-RIS sekaligus menjadi Ketua Fraksi Masyumi, M. Natsir.
RIS oleh sebagian besar rakyat Indonesia dinilai sebagai taktik Belanda untuk memecah belah bangsa. Selain itu, negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Melihat kenyataan itu, Mohammad Natsir melakukan upaya penyatuan kembali negara.
Natsir melakukan lobi-lobi politik yang alot dan menyita waktu dengan kepala-kepala negara bagian dan ketua fraksi lainnya di parlemen untuk memusyawarahkan gagasan pemulihan Negara Kesatuan RI. Perjuangan Natsir cukup melelahkan. “Dua setengah bulan saya melakukan lobi, terutama dengan negara-negara bagian di luar Jawa,” cerita Natsir.
Di Parlemen RIS, Natsir tidak hanya melobi politisi Islam, tetapi juga berbicara dengan I.J. Kasimo dari Partai Katholik, A.M. Tambunan dari Partai Kristen, dan Sukirman dari PKI.
“… betapa dalam ikhtiar melicinkan Mosi Integral itu, Pak Natsir berbicara dengan Pemimpin Fraksi dari yang paling Kiri yakni Ir. Sakirman dari PKI, dan dengan yang paling Kanan yakni Sahetapy Engel dari BFO,” tulis Mohamad Roem, dalam “Peralihan ke Negara Kesatuan” halaman 47. BFO adalah Bijeenkomst voor Federaal Overleg, Majelis Permusyawaratan Federal dari 15 Negara RIS selain Republik Indonesia.
Lobi untuk menyatukan 16 negara dalam NKRI tidaklah mudah. Sebab, sebagaimana dengan RI, 15 Negara dalam RIS itu punya kedudukan yang sama. “Mereka berpendapat, mereka mempunyai status yang sama dengan negara bagian RI di Yogya, dan mereka adalah negara bagian dalam RIS,” jelas Lukman Hakiem.
Namun, setelah perjalanan lobi ke pemimpin RIS dan juga berbagai negara bentukan Belanda, akhirnya Natsir mampu meyakinkan mereka. NKRI dapat terbentuk tanpa pertumpahan darah, tapi negara-negara bagian itu membubarkan diri dengan maksud bersatu dalam wadah NKRI.
“Saya bicara dengan fraksi-fraksi. Dengan Kasimo dari Partai Katolik, dengan Tambunan dari Partai Kristen, dengan PKI, dan sebagainya. Dari situ saya mendapat kesimpulan: mereka itu, negara-negara bagian itu, semuanya mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Yogya, asal jangan disuruh bubar sendiri,” lanjut Natsir.
Lobi Natsir ke pimpinan fraksi di Parlemen Sementara RIS dan pendekatannya ke daerah-daerah diformulasikan dalam dua kata: Mosi Integral. Mosi ini mampu menyatukan kembali Indonesia yang terpecah belah dalam pemerintahan negara-negara bagian atau federal buatan Van Mook menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenal sekarang ini.
“Berhubung dengan ini saya ingin memajukan satu mosi kepada pemerintah yang bunyinya demikian…” pidato Natsir dalam sidang Parlemen Sementara RIS pada 3 Apil 1950.
“Menganjurkan kepada Pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian atau sekurang-kurangnya menyusun suatu konsepsi penyelesaian bagi soal-soal yang hangat yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu yang akhir-akhir ini dengan cara integral dan program yang tertentu.”
Mosi diterima baik oleh pemerintah dan PM Mohammad Hatta menegaskan akan menggunakannya sebagai pedoman dalam memecahkan persoalan. Bahkan Bung Hatta menyebut Mosi Integral Natsir sebagai Proklamasi yang kedua setelah Proklamasi yang pertama pada 17 Agustus 1945.
“… dan akhirnya Sumatera Timur dan Indonesia Timur-pun mewakilkan diri kepada Pemerintah RIS dalam perundingan-perundingan memulihkan RIS-RI… 24 Juli 1950 selesailah usaha RIS-RI menyusun Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan,” jelas Soekarno dalam Dibawah Bendera Revolusi Jilid II halaman 104.
Pada 17 Agustus 1950, sewaktu perayaan Hari Ulang Tahun ke-5 Kemerdekaan RI, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya NKRI. ”Hari ini, 17 Agustus 1950, berdirilah kita sudah atas bumi Negara Kesatuan yang tidak mengenal negara bagian dan tidak mengenal RIS, melainkan hanya mengenal satu Republik Indonesia saja, dengan satu daerahnya satu Undang-Undang Dasarnya, satu pemerintahnya.”
Dan untuk pertama kalinya, Soekarno juga menggunakan kalimat “Negara Kesatuan” dalam pidato penutupnya.”Bangkitkanlah ia sehebat-hebatnya, bangkitkanlah ia sebergelora-bergeloranya! Hidup Negara Kesatuan!” kata Bung Karno di buku yang sama halaman 121.
Mosi Integral Natsir menghasilkan satu putusan penting dalam sejarah Indonesia. Dari Mosi itulah, bangsa Indonesia yang hendak dipecah-belah oleh Belanda berhasil digagalkan. Tepat pada 17 Agustus 1950 RIS secara resmi dibubarkan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan kembali.
Baca: 12 Penandatangan Mosi Integral: Muslim, Non-Muslim, PKI Pun Mendukung. Siapa Mereka?
Baca: Inilah Naskah Lengkap Mosi Integral, Pidato Lengkap M. Natsir 3 April 1950 di Parlemen RI
0 Tanggapan
Empty Comments