PWMU.CO – Perhelatan Musyawarah Daerah (Musyda) XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang berlangsung di Jember, Jumat-Ahad (7-9/12/18) diwarnai aksi walk out (WO).
Ada 10 Pimpinan Cabang (PC) IMM yang WO sesaat sebelum proses pemilihan dilangsungkan. Aksi WO terjadi ketika masuk tahapan verifikasi peserta penuh Musyda XX IMM Jatim atau peserta yang memiliki hak pilih, Sabtu (8/12/2018) malam.
Kesepuluh PC IMM di Jatim yang melakukan aksi WO adalah PC IMM Kota Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Kediri, GresiK, Mojokerto, Tuluangagung, Sumenep, Ponorogo.
Menurut Eko Nugroho dari PC IMM Lamongan aksi WO itu karena ada keputusan sidang yang tidak fair menyangkut penentuan peserta penuh yang memiliki hak suara.
“Di mana, Panlih Musyda XX IMM tidak mengesahkan perwakilan 7 Pimpinan Komisariat (PK) IMM di Kota Surabaya dan PC IMM Mojokerto sebagai peserta yang memiliki hak pilih,” ujarnya pada PWMU.CO, Senin (10/12/18)
Pada Musyda kali ini, jelasnya, telah terjadi ketidakadilan. Menurutnya, ada kesalahan adminstrasi yang dibuat untuk kepentingan pihak tertentu. “Kami berharap ada audiensi dengan ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata mantan Sekretaris PC IMM Lamongan itu.
Senada itu, Kabid Hikmah PC IMM Surabaya Doni Milada Romadhoni menyebutkan, ada keputusan presidium sidang dan Panlih yang terkesan janggal dan semberono. “Yakni terkait dengan pengetukan palu keputusan. Padahal, persidangan masih dalam proses dan belum terjadi mufakat,” ujarnya.
Dia menegaskan, hal itu tentu tidak fair. “Kami akan menolak keputusan Musyda kali ini karena banyak ketidakadilan yang dirasakan. “Saya yakin mosi tidak percaya ini akan menjalar pada cabang-cabang yang masih sehat,” ungkapnya.
Doni pun menyayangkan, agenda pemungutan dan pemilihan Musyda XX IMM tetap saja dilanjutkan, dengan mengkesampingkan jumlah kehadiran PC IMM yang hanya sebagian dari total PC IMM se-Jatim.
Menurut dia, ini membuktikan ada tindakan yang tidak beres di tubuh ikatan ini. Pasalanya, perhelatan Musyda XX IMM Jatim telah berlangsung semarak sejak pembukaan itu diikuti oleh sebanyak 330 peserta penuh.
Nah, menjelang pemilihan Panlih dan DPD IMM Jatim mendadak tidak mengikutkan 7 PK IMM Kota Surabaya secara sepihak. “Alasan utamanya adalah faktor administrasi lemah. DPD IMM Jatim dan Panlih Musyda pun saling lempar kesalahan,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat pemilihan, peserta tinggal 133 orang. “Tapi Panlih masih saja melanjutkan hingga terbentuk kepengurusan yang dipaksakan. Sebenarnya itu sudah tidak mencapai kuorum atau suara mufakat yang tertulis jelas dalam AD/ART tentang jumlah peserta,” tegasnya.
Doni menambahkan, sampai sore ini ada dua PC IMM yang setuju dengan aksi WO yaitu Bojonegoro dan Probolinggo.
Dihubungi secara terpisah Senin (10/12/18), Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Musyda XX IMM Jatim Baikuni Alsafah menerangkan salah satu alasan untuk melanjutkan ke tahapan pemilihan ketua umum dan formatur adalah karena aksi WO 12 PC IMM itu dinilai sebagai keputusan politis. Menurutnya, secara khusus tidak ada aturan terkait dengan walk out.
“Kuorum itu kalau saat persidangan berlangsung. Nah, kalau ketika pemilihan tidak hadir atau walk out, itu sama saja dengan menerima hasil pemilihan dan atau golput,” papar Alsa.
Alsa mengungkapkan, pihaknya juga telah memanggil cabang-cabang terkait ketika akan melakukan tahapan pemaparan visi-misi. Juga ketika tahapan pemungutan dan perhitungan suara. “Kami hanya melakukan susuai tahapan yang ada,” urainya.
Sementara itu, Ketua DPD IMM Jatim 2016-2018 Abdul Musyawir Yahya menerangkan, penambahan 7 PK IMM di Kota Surabaya itu tidak pernah dilaporkan sebelumnya kepada DPD IMM Jatim, dan pihaknya tidak pernah menerbitkan SK atas itu.
Padahal, secara aturan organisasi pengesahan PK IMM agar bisa mendapat hak suara dalam Musyda harus ada surat keputusan (SK) DPD IMM.
“Kalau penambahan 7 PK IMM itu kita turuti, maka PC IMM lain juga akan melakukan hal yang sama. Kami harus menjaga aturan organisasi,” terangnya.
Abdul mengungkapkan, sudah melakukan upaya mediasi atas persoalan tersebut dengan berkomunikasi dengan cabang terkait. Tapi mediasi belum ada titik temu dan sayangnya mereka menyatakan walk out.
“Saya berharap ada rekonsialisasi atas polemik ini. Kita tidak boleh berpecah-belah karena ini,” pesannya. (Aan)
Discussion about this post