Lima bulan sebelum Muhammadiyah resmi berdiri pada 18 November 1912. Sebuah pertemuan penting berlangsung di Yogyakarta. Pertemuan itu dihadiri sekitar 30 tokoh. Agendanya merancang organisasi, menyusun anggaran dasar, hingga mempersiapkan pengajuan status badan hukum.
Malam itu, Rabu, 26 Juni 1912. Suasana di sebuah sudut kota Yogyakarta terasa hangat oleh perbincangan serius. Itu terjadi lima bulan sebelum tanggal izin Muhammadiyah pada 18 November 1912, didapat dari pemerintah kolonial. Pertemuan penting digelar atas undangan sang ketua perkumpulan Islam yang masih seumur jagung itu, KH Ahmad Dahlan.
Di ruangan itu, tiga puluh tokoh duduk sejajar. Ada yang tercatat sebagai pemuka agama pilihan — oleh pers kolonial kala itu disebut priesters–, juga sejumlah bangsawan keraton dan kaum terpelajar bumiputra. Pemandangan yang tidak biasa di awal abad ke-20. Ketika sekat-sekat sosial antara ulama tradisional, priayi, dan intelektual didikan Barat masih begitu tebal.
Tapi malam itu, sekat-sekat tersebut mencair demi satu gagasan besar. Bagaimana menyusun langkah modern bagi sebuah gerakan pembaruan Islam.
Jejak peristiwa bersejarah ini terekam rapi dalam laporan surat kabar berbahasa Belanda, De Express, edisi 27 Juni 1912. Sehari setelah rapat berlangsung. Dengan judul “Opleving van het Mohamedanisme. Vergadering van de Vereeniging Mohamadiah” (Kebangkitan Islam. Rapat Perkumpulan Muhammadiyah).
Kabar itu rupanya dianggap cukup penting. Sehingga dimuat ulang oleh harian Deli Courant di Sumatra pada edisi 9 Juli 1912. Dengan judul yang lebih sederhana tapi tetap mencuri perhatian: “Opleving van het Mohamedanisme” atau Kebangkitan Islam untuk menggambarkan rapat Muhammadiyah itu.
Menurut laporan De Express dan Deli Courant, pertemuan dimulai dengan pembacaan doa. Setelah suasana hening dan khidmat, ketua perkumpulan—yakni KH Ahmad Dahlan—bangkit dan memaparkan arah, tujuan, serta cita-cita Muhammadiyah.
Rapat malam itu bukanlah forum pengajian biasa, melainkan sebuah forum konsultasi strategis. Seperti dicatat dalam berita tersebut, tujuan utama pertemuan adalah “het vragen van adviezen aan intellectueelen, op welke wijze propaganda moet worden gemaakt”. Artinya, meminta saran dan masukan kepada kalangan terpelajar mengenai bagaimana cara melakukan propaganda atau syiar dakwah yang efektif di tengah masyarakat.
KH Ahmad Dahlan menyadari betul bahwa semangat keagamaan semata tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman kolonial. Gerakan Islam membutuhkan tata kelola modern, administrasi yang rapi, serta pijakan hukum yang sah di mata pemerintah Hindia Belanda. Agar tidak mudah dibubarkan atau dicurigai.
Di tengah diskusi, seorang anggota yang disebut surat kabar itu sebagai “een ontwikkeld lid” (seorang anggota yang terdidik/terpelajar) mengajukan usulan krusial. Ia menyarankan agar Muhammadiyah diorganisasi layaknya perkumpulan-perkumpulan modern lainnya yang sudah lebih dulu mapan. Usulan itu disambut dengan perundingan yang berlangsung panjang, mendalam, dan lugas (langdurige en zakelijke beraadslaging).
Hasil dari musyawarah maraton itu bukan sekadar wacana. Sang pengusul langsung menyusun sebuah rancangan atau skema anggaran dasar (schema voor de statuten) sebagai kerangka organisasi.
Dalam rancangan awal itu, disepakati beberapa poin mendasar yang kelak menjadi fondasi keanggotaan Muhammadiyah. Pertama, keanggotaan terbuka. Ditetapkan bahwa setiap pemeluk agama Islam (ieder Mohamedaan) diperbolehkan mendaftarkan diri dan bergabung menjadi anggota tanpa memandang latar belakang golongan.
Kedua, iuran tahunan yang ringan. Untuk menopang roda organisasi secara mandiri, ditetapkan iuran anggota (contributie) yang sangat terjangkau. Yaitu sebesar f 0,50 (lima puluh sen gulden) per tahun. Ketiga, pengajuan badan hukum.Rapat menyepakati bahwa perkumpulan ini akan segera mengajukan permohonan resmi (gerequestreerd) kepada pemerintah kolonial untuk memperoleh status badan hukum (rechtspersoonlijkheid).
Laporan De Express juga menyelipkan sebuah catatan menarik mengenai sosok pengusul skema anggaran dasar itu. Wartawan kala itu menggambarkannya sebagai tokoh yang sangat dihormati secara luas dan telah berjasa besar bagi kemajuan Boedi Oetomo. Namun, akibat posisi atau jabatannya, sosok itu terpaksa harus bekerja di balik layar (achter de schermen te werken).
Jejaring Budi Utomo di Balik Layar
Siapakah sosok-sosok terpelajar yang hadir, memberi saran, dan bahkan merancang anggaran dasar Muhammadiyah malam itu? Catatan De Express memang hanya menyebut adanya “eenige bekende Boedi Oetomo-figuren” (beberapa tokoh terkenal Budi Utomo) tanpa merinci nama mereka. Namun, silang rujuk dari berbagai literatur sejarah Muhammadiyah menyingkap tabir siapa saja tokoh yang berada di balik layar tersebut.
Dalam buku Islam Berkemajuan karya Kyai Syuja’ –murid langsung KH Ahmad Dahlan yang menjadi saksi hidup masa-masa awal perintisan– menjadi salah satu jawabannya. Disebutkan bahwa dua tokoh penting Budi Utomo yang berperan sentral dalam perizinan dan legalitas Muhammadiyah adalah Raden Dwijosewoyo dan R. Budiharjo.
Keterangan serupa diperkuat oleh MT Arifin dalam bukunya, Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah. Arifin tidak hanya menyebut nama, tetapi juga mengungkap posisi strategis keduanya di dunia pendidikan kolonial saat itu. “Dahlan memusyawarahkannya dengan kepala Goeroe Kweekschool Jetis, Budihardjo, dan Sekretaris Budi Utomo yang juga rekan guru, Raden Dwidjosewojo,” tulis MT Arifin.
Kedekatan KH Ahmad Dahlan dengan lingkungan Kweekschool (Sekolah Raja/Sekolah Guru) Jetis, Yogyakarta, memang menjadi kunci. Di sekolah bergengsi tempat calon-calon guru pribumi dididik itulah Ahmad Dahlan mengajar agama Islam. Interaksinya sehari-hari dengan para guru dan siswa Kweekschool melahirkan simbiosis intelektual yang kuat.
Selain Budihardjo dan Raden Dwidjosewoyo, nama tokoh Budi Utomo lainnya yang berjasa memuluskan jalan menuju keluarnya surat izin atau rechtspersoonlijkheid Muhammadiyah pada 18 November 1912 adalah R. Sosrosugondo. Sejarawan Deliar Noer dalam karya klasiknya, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900–1942, mencatat peran Sosrosugondo beserta murid Kweekschool bernama Mas Radji. Sebagai guru bahasa Melayu di Kweekschool Yogyakarta, Sosrosugondo memiliki wawasan keorganisasian dan jaringan birokrasi yang sangat membantu proses legalitas perkumpulan.
Ketiga tokoh Budihardjo, Dwidjosewoyo, dan Sosrosugondo adalah guru pemerintah kolonial (ambtenaar) sekaligus pengurus puncak Budi Utomo. Posisi ini bisa menjelaskan mengapa laporan De Express menyebut sang pengusul skema statuta harus “bekerja di balik layar”. Pada masa itu, keterlibatan pegawai pemerintah kolonial dalam pembentukan organisasi keagamaan baru membutuhkan kehati-hatian politis agar tidak berbenturan dengan regulasi pemerintah Hindia Belanda.
Namun, kerja senyap yang dimulai pada rapat malam 26 Juni 1912 itu membuahkan hasil gemilang. Hanya berselang hampir lima bulan setelah draf anggaran dasar itu dirumuskan, Pemerintah Hindia Belanda secara resmi mengesahkan status badan hukum Muhammadiyah pada 18 November 1912. Tanggal yang kemudian diperingati sebagai milad resmi persyarikatan ini.
Peran vital para tokoh Budi Utomo tersebut tidak berhenti di meja perumusan. Ketika Muhammadiyah menggelar deklarasi terbuka di hadapan publik pada malam 28 Desember 1912 di Gedung Lodge Gebouw Malioboro—gedung yang kini beralamat di Jalan Malioboro Nomor 54 dan menjadi Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta—Raden Dwidjosewoyo tampil ke depan panggung.
“Lalu dipersilahkan Sdr Dwijosewoyo membacakan surat idzin yang berupa Rechtpersoonlijkheid Muhammadiyah dan Anggaran Dasarnya Persyarikatan Muhammadiyah yang masih berbahasa Belanda serta diterjemahkan dengan bahasa daerah (bahasa Jawa), serta dengan penjelasannya, sehingga dapat difahami oleh hadirin pada umumnya,” begitu Kyai Syuja’ merekam momen bersejarah malam deklarasi itu.
Klping koran De Express dan Deli Courant tahun 1912 itu menjadi bukti otentik bahwa kelahiran Muhammadiyah bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari rahim dialog yang matang antara keteguhan visi keagamaan KH Ahmad Dahlan dan kecakapan tata kelola modern kaum intelektual Budi Utomo—sebuah kolaborasi historis yang meletakkan fondasi legalitas dan organisasi modern bagi gerakan Islam di Indonesia.







0 Tanggapan
Empty Comments