Iklan SDM 4 Mudipat 2026

Buku Menembus Benteng Tradisi – 89

Iklan Smamda Sidoarjo 2026
Buku Menembus Benteng Tradisi – 89
BANNER RSI AISYIYAH MALANG

Tulisan ini adalah salinan dari buku “Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004″, Bab VI berjudul “Kepemimpinan Wilayah Muhammadiyah”, halaman 275 s/d sebagian 279.

Halaman sebelumnya: Buku Menembus Benteng Tradisi – 88

***

Halaman 275

Muhammadiyah menyikapi kekerasan tersebut tidak dengan kekerasan melainkan dengan kearifan dan kedewasaan. Muhammadiyah mementingkan perjalanan organisasi di masa datang. Jika kekerasan dibalas dengan kekerasan, perselisihan antar sesama umat Islam tidak akan selesai dalam satu generasi. Ketua PWM Prof. Dr. Faishal menegaskan bahwa masalah yang muncul sekarang harus diselesaikan oleh generasi sekarang, jangan sampai membebani generasi yang akan datang.

Langkah yang diambil PWM Jawa Timur dalam menyikapi kekerasan politik itu telah menumbuhkan simpati dari banyak pihak, bukan saja dari masyarakat dalam negeri yang beradab, tetapi juga dari luar negeri. Sementara itu bangunan amal usaha yang dirusak segera dapat dipulihkan bahkan lebih baik dari keadaan sebelumnya,

Halaman 276

karena bantuan dari banyak pihak. Kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah semakin bertambah.”

Merespon perkembangan sosial politik di Jawa Timur dan indikasi kuat akan terjadinya kerusuhan yang dipicu oleh usaha dan antisipasi terhadap kemungkinan Muhammadiyah menjadi sasaran teror dan intimidasi, PWM Jawa Timur mengeluarkan pernyataan sikap. Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua PWM Jawa Timur Prof. Dr. Fasich tertanggal 5 Februari 2001, PWM menyatakan: a. mendukung gerakan demokrasi yang damai dan konstitusional; b. menyesalkan pelbagai tindakan yang mengarah kepada anarkisme dan perusakan; c. menghimbau kepada aparat keamanan untuk dapat segera mengantisipasi kerusuhan dan perusakan serta secepat mungkin menindak tegas pelaku perbuatan yang melawan hukum; d. menghimbau kepada masyarakat Jawa Timur agar tetap tenang dan waspada terhadap kemungkinan adu domba dari pihak-pihak tertentu.

Pada 7 Februari 2001, PWM kembali mengeluarkan pernyataan sikap, menanggapi aksi unjuk rasa yang terjadi di Jawa Timur yang berlangsung sangat memprihatinkan dan memalukan moralitas dan peradaban bangsa. Rusaknya gedung-gedung pendidikan, panti asuhan, masjid, teror terhadap anak sekolah sehingga mereka lari ketakutan, perusakan kantor-kantor dan caci maki terhadap sesepuh organisasi keagamaan. Tindakan tersebut menimbulkan trauma psikologis terhadap anak-anak didik dan guru sekolah.

Untuk mengevaluasi akibat dari berbagai tindakan kekerasan yang terjadi pada 7 Februari 2001, PWM mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh 37 pimpinan daerah di kantor PWM pada tanggal 11 Februari 2001. Dalam konteks ini, PWM mengeluarkan himbauan dan menyatakan: a. mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan dalam penyampaian aspirasi; b. menghimbau kepada seluruh masyarakat agar setiap menyalurkan aspirasi selalu dengan cara santun, terpuji, dan berdasar pada akhlak dan moral serta menghimbau kepada pimpinan masyarakat untuk sedapat mungkin mengajarkan umatnya untuk tidak berbuat anarkis serta

Halaman 277

mengedepankan persatuan dan kesatuan; d. menghimbau kepada semua pihak baik masyarakat dan pemerintah agar memperhatikan kepentingan dan kelangsungan pendidikan, kepentingan sosial dan mendukung upaya rehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan anarkis tersebut; e. menghimbau kepada aparat keamanan agar lebih tegas dalam bertindak kepada siapapun yang melakukan tindakan kekerasan, baik secara preventif maupun represif; f. menghimbau kepada seluruh warga dan simpatisan Muhammadiyah agar tetap tegar dan percaya diri dalam menjalankan amar ma’ruf dan nahi munkar serta memelihara ukhuwah.

Peristiwa kekerasan tersebut mengusik PBNU yang menyatakan akan memberikan bantuan kepada Muhammadiyah untuk merehabilitasi bangunan-bangunan lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dimiliki Muhammadiyah. Namun, PWM dalam pernyataan sikapnya pada 17 Februari 2001 menolak bantuan PBNU untuk perbaikan kerusakan fisik yang dialami oleh berbagai amal usaha Muhammadiyah di Jawa Timur. Kerusakan yang dialami masih bisa diatasi warga Muhammadiyah sendiri. Sebaliknya, PWM meminta PBNU untuk melakukan langkah konkret untuk mencegah terjadinya kerusuhan seperti yang terjadi pada 7 Februari 2001.

Iklan SMPM 5 Surabaya 2026

Halaman 278

Rehabilitasi psikis lebih diperlukan sehingga tidak muncul trauma dan tekanan kejiwaan di kalangan warga Muhammadiyah, anak didik, orang tua dan guru-guru Muhammadiyah. Ketua PWM Prof Fasich menyatakan bahwa “kerusakan fisik, saya kira mudah tapi yang sifatnya non-fisik itu lebih sulit, seperti adanya siswi yang sekarang ketakutan kalau ada gerombolan massa.”⁴¹

  1. Kontroversi RUU Sistem Pendidikan Nasional

Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), muncul kontroversi dan penolakan oleh beberapa kelompok masyarakat. Penolakan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti pernyataan sikap di media massa dan unjuk rasa (demonstrasi) menentang disahkannya RUU tersebut.

Penolakan tersebut disebabkan karena adanya beberapa pasal dalam RUU berkaitan dengan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan kewajiban menyediakan guru agama yang sesuai dengan agama murid. Kenyataan memang menunjukkan bahwa tidak sedikit anak-anak Muslim yang menempuh pendidikan menengah di sekolah-sekolah yang dikelola lembaga-lembaga pendidikan non muslim. Muhammadiyah Jawa Timur, bersama beberapa ormas Islam dan tokoh-tokoh Muslim lainnya, mendukung RUU tersebut, seperti yang juga ditetapkan PP Muhammadiyah. PWM melakukan usaha dan langkah-langkah untuk membuat counter-opinion terhadap berbagai demonstrasi yang menolak RUU tersebut.

Salah satu kegiatannya, PWM menggelar tabligh akbar mendukung disahkannya RUU di Gelora Delta Sidoarjo, diikuti sekitar 100.000 orang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Tokoh-tokoh organisasi Islam seperti NU, ICMI, dan beberapa pimpinan pesantren terkemuka di Jawa Timur seperti Pondok Modern Gontor Ponorogo, Pondok al-Amien Prenduan Sumenep, hadir memberikan dukungan terhadap RUU tersebut. Muhammadiyah Jawa Timur menegaskan bahwa RUU telah menampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, berkaitan dengan pentingnya pendidikan agama, dan penolakan terhadap RUU berarti pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia.

  1. Muhammadiyah dan Pemilu 2004

Halaman 279

Sejak 1998, Muhammadiyah sulit menghindarkan diri dari hiruk-pikuk kegiatan politik praktis. Banyak tokoh Muhammadiyah dan angkatan mudanya di daerah-daerah yang menjadi pimpinan partai, dan dalam Pemilu 2004 menjadi anggota legislatif.

Keterlibatan secara tidak langsung Muhammadiyah dalam politik didasari oleh gagasan dan cita-cita mewujudkan tatanan dan kultur politik yang mengedepankan etika dan moralitas, serta komitmen kepada kepentingan rakyat. Muhammadiyah memandang penyebaran gagasan ini sangat penting, dan mendorong perwujudan gagasan tersebut di setiap tingkatan kepemimpinan.

Dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden 2004, Muhammadiyah mendorong warganya untuk menggunakan hak-hak politiknya secara kritis dan bertanggung jawab, serta terlibat dalam pengawasan terhadap proses pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk ikut serta mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil, yang diharapkan dapat menghasilkan wakil rakyat yang memperhatikan aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakili.

***

Buku Menembus Benteng Tradisi: Sejarah Muhammadiyah Jawa Timur 1921-2004, diterbitkan oleh Hikmah Press, Surabaya, Juni 2005. Buku ini ditulis oleh Tim Penulis : Syafiq A. Mughni (Penanggung Jawab), Sjamsudduha (Ketua), dan Ahmad Nur Fuad (Sekretaris). Anggota: Lilik Zulaicha, A. Fatichuddin, Ainur Rofiq Sophiaan, Wisnu, Nadjib Hamid, Yuristiarso Hidayat, Muhsinul Ahsan, Biyanto, dan Ainun Najib. Konsultan: M. Habib Mustopo dan Aminuddin Kasdi.

Revisi Oleh:
  • Muhkholidas - 16/11/2026 23:21
SD Kreatif
Adv UMSURA
Rumah Sakit Umsida

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu