Cuci Tangan Penguasa dalam Tragedi Sumatera

Tragedi kematian rakyat di Sumatera akibat banjir bandang dan longsor kembali menegaskan satu pola umur panjang dalam politik Indonesia: kecenderungan cuci tangan para politisi ketika bencana datang.

Dalam setiap tragedi, narasi yang berulang selalu sama: “curah hujan ekstrem”, “fenomena alam luar biasa”, atau “musibah yang tak dapat dicegah.”

Padahal publik tahu, kerusakan ekologis, pembiaran tambang ilegal, dan tata kelola lingkungan yang buruk adalah bagian dari keputusan politik yang sangat manusiawi. Namun ironisnya, yang pertama kali selamat bukan rakyat, melainkan reputasi para pejabat.

Fenomena ini dapat dibaca melalui kacamata Teori Tanggung Jawab Politik (political responsibility).

Menurut Dennis Thompson, pejabat publik memiliki responsibility for outcomes, bukan hanya responsibility for actions. Artinya, meski bencana bukan sepenuhnya perbuatan langsung pemerintah, dampak dan mitigasinya tetap berada dalam lingkup moral dan politik mereka.

Tetapi dalam praktik politik Indonesia, logika ini dibalik: pejabat menyerahkan tanggung jawab pada alam, lalu menagih simpati publik.

Jika ditarik menggunakan Teori Dramaturgi Erving Goffman, kita melihat bagaimana pejabat mengatur “panggung depan” berupa kunjungan formal, konferensi pers, dan status belasungkawa untuk mempertontonkan kepedulian.

Namun “panggung belakang”—pengabaian izin tambang, pembiaran alih fungsi hutan, dan aliansi kekuasaan dengan pemilik modal—tetap disembunyikan. Cuci tangan adalah bagian dari manajemen impresi: menjaga citra, bukan menyelamatkan nyawa.

Sementara itu, Antonio Gramsci menawarkan perspektif hegemoni: tragedi dijinakkan melalui bahasa. Kata “musibah” diproduksi sebagai wacana resmi agar publik menerima bencana sebagai takdir, bukan akibat struktur kekuasaan yang timpang.

Bahasa menjadi alat untuk mensterilkan tanggung jawab. Ketika alam dipersonifikasi sebagai pelaku utama, politisi terbebas dari interogasi moral.

Bencana Sumatera bukan sekadar peristiwa ekologis, tetapi kegagalan politik yang sistematis. Kematian rakyat adalah akumulasi dari kebijakan jangka panjang yang mengutamakan ekonomi ekstraktif, pembangunan serampangan, dan pengorbanan ruang hidup demi investasi.

Rakyat menjadi korban dua kali: pertama oleh bencana, kedua oleh politik cuci tangan.

Opini publik tak boleh lagi dipuaskan dengan drama simbolik dan retorika belasungkawa. Sudah saatnya tragedi dibaca sebagai indikator governance failure.

Kita perlu menuntut accountability yang nyata—audit lingkungan, evaluasi pejabat, dan revisi kebijakan yang merusak.

Selama pejabat lebih sibuk menyelamatkan citra daripada menyelamatkan rakyat, setiap tragedi akan berulang.

Dan di atas puing-puing rumah warga, politisi akan kembali berkata: “Ini semua karena alam,” sambil diam-diam menghapus noda di tangannya.