Kongres Amerika Serikat gagal menghentikan Operasi Epic Fury yang diluncurkan Presiden Donald Trump bersama Israel terhadap Iran sejak Sabtu pekan lalu. Upaya tersebut kandas setelah Senat—majelis tinggi Kongres—memblokir resolusi yang diajukan anggota parlemen pada Rabu (4/3/2026) waktu Washington.
Resolusi lintas partai itu diajukan oleh Senator Partai Demokrat Tim Kaine dan Senator Partai Republik Rand Paul. Usulan tersebut bertujuan mewajibkan pemerintah menarik pasukan Amerika Serikat dari konflik dengan Iran, kecuali jika Kongres secara resmi memberikan persetujuan terhadap kampanye militer tersebut.
Namun resolusi itu tidak lolos karena Partai Republik menguasai Senat dengan komposisi 53 berbanding 47 kursi dan sebagian besar anggotanya mendukung keputusan Trump untuk menyerang Iran bersama Israel.
Pemungutan suara berlangsung lima hari setelah konflik yang berkembang cepat di kawasan Timur Tengah. Dalam eskalasi tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas bersama sejumlah tokoh penting di Teheran. Di sisi lain, beberapa tentara Amerika juga dilaporkan gugur akibat serangan Iran terhadap pangkalan militer AS di Kuwait.
Partai Demokrat menilai Trump telah melanggar konstitusi karena memerintahkan operasi militer tanpa persetujuan Kongres. Mereka juga menyebut pemerintah tidak memberikan alasan yang konsisten terkait dimulainya perang tersebut.
“Tidak ada bukti yang disampaikan dalam pengarahan bahwa Amerika Serikat menghadapi ancaman langsung dari Iran,” ujar Kaine kepada AFP setelah mengikuti briefing tertutup dari pejabat pemerintahan.
Sebaliknya, sebagian besar anggota Partai Republik tetap mendukung langkah Trump, meski beberapa di antaranya memberi sinyal dukungan dapat berubah jika konflik meluas atau berlangsung terlalu lama.
Senator Republik Lindsey Graham, yang dikenal sebagai pendukung kuat Trump, menegaskan bahwa Iran telah lama menjadi ancaman bagi Amerika.
“Bom pinggir jalan yang berasal dari Iran telah melukai dan membunuh ratusan, bahkan mungkin ribuan warga Amerika. Mereka serius ketika mengatakan ‘Matilah Amerika’. Karena itu saya mendukung langkah menghentikan mereka membangun lebih banyak rudal,” tulis Graham melalui platform X.
Agar resolusi tersebut dapat disahkan, Partai Demokrat membutuhkan sedikitnya empat senator Partai Republik untuk bergabung dengan Rand Paul. Namun satu anggota Demokrat sendiri, John Fetterman dari Pennsylvania, justru menolak resolusi itu.
Bahkan jika resolusi lolos dari Senat dan DPR—yang juga dijadwalkan melakukan pemungutan suara serupa—Presiden Trump masih memiliki kewenangan untuk memveto. Untuk membatalkan veto presiden, Kongres harus mengumpulkan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar, sesuatu yang diperkirakan sulit tercapai.
Di tengah konflik yang terus memanas, berbagai negara berupaya mengevakuasi warga mereka dari kawasan Timur Tengah. Perang yang dipicu oleh serangan AS–Israel yang menewaskan Khamenei tersebut memicu balasan berupa serangan rudal dan drone Iran di berbagai wilayah Teluk.
Beberapa kota yang sebelumnya relatif aman dari konflik regional, seperti Dubai dan Riyadh, kini ikut merasakan dampak krisis seiring meluasnya eskalasi militer.
Perdebatan di Kongres mengenai kewenangan Trump memulai perang juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas di Capitol Hill terkait skala dan lamanya operasi militer tersebut. Dalam pengarahan tertutup, pejabat pemerintahan menyebut operasi bisa berlangsung selama beberapa minggu dan berpotensi memerlukan tambahan anggaran dari Kongres.
Sejumlah anggota parlemen dari kedua partai menilai Pentagon kemungkinan segera mengajukan dana darurat untuk mengisi kembali persediaan senjata sekaligus mendukung kelanjutan operasi militer.
Resolusi tersebut mengacu pada War Powers Act 1973, undang-undang yang disahkan setelah Perang Vietnam. Aturan itu memberi kewenangan kepada Kongres untuk membatasi keterlibatan militer presiden dalam konflik yang tidak mendapat persetujuan legislatif, dengan batas waktu maksimal 60 hari.
Meski menyadari peluang lolosnya kecil, Partai Demokrat menilai upaya ini penting untuk memaksa anggota Kongres menyatakan sikap secara terbuka terhadap perang yang sedang berlangsung. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments