Sejak awal DPD IMM Jatim menolak adanya kebijakan menaikkan harga BBM. Mengingat implikasi kenaikan akan mempengaruhi tarif jasa lainnya dan harga-harga kebutuhan pokok. Kenaikan BBM bakal menjadi beban hidup rakyat kecil semakin berat”.
Pemerintah semestinya dapat lebih berpihak untuk menyejahterakan rakyat, bukan malah menekan rakyat.
Padahal sudah jelas bahwa negara wajib melindungi setiap hajat hidup warga negaranya. Namun sepertinya pancasila hanya sebagai fatamorgana belaka.
Agung Saputra selaku Ketua bidang ESDM Jatim menyatakan, pemerintah mesti memperhitungkan dampak dan efek domino atas kebijakan menaikan harga BBM.
Menaikkan BBM itu memang domain pemerintah, tapi kita mengingatkan dampak dan efek domino, apa sudah diperhitungkan matang? Revolusi sosial bisa saja terjadi akibat berbagai kenaikan di segala sektor termasuk pangan dan BBM.
Namun kenaikan harga BBM bukan sekadar perubahan angka di papan pengisian bahan bakar. Dampaknya merambat ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok berpotensi naik, dan daya beli masyarakat kecil semakin tertekan.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, kebijakan kenaikan BBM perlu dikaji dengan cermat dan mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak.
Penolakan terhadap kenaikan BBM merupakan bentuk aspirasi agar pemerintah mencari solusi yang lebih adil, transparan, dan tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Suara rakyat perlu didengar, karena kebijakan publik seharusnya berpihak pada kesejahteraan bersama.
Kenaikan BBM bukan hanya soal bahan bakar, tetapi tentang keberlangsungan hidup masyarakat. Saat harga naik, rakyat kecil yang pertama merasakan dampaknya.
Kami menuntut kebijakan yang berpihak pada rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, serta membuka ruang dialog sebelum mengambil keputusan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
0 Tanggapan
Empty Comments