PWMU.CO – Pandangan bahwa pendidikan tinggi adalah jembatan langsung menuju pekerjaan dinilai menyesatkan. Hal ini disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Narotama Surabaya, Dr Tahegga Alfath SH MH dalam wawancara usai menjadi narasumber dalam agenda Diskulik (Diskusi Publik Ketenagakerjaan) LHKP PDM Kota Surabaya, Ahad (25/5/2025).
Menurutnya, universitas secara filosofis tidak dirancang untuk langsung melahirkan tenaga kerja, melainkan untuk membentuk manusia berilmu yang mampu mengembangkan masyarakat. “Mereka di universitas itu dicetak supaya mereka paham akan ilmu. Paham akan ilmu, mampu mengembangkan ilmu. Mampu memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ada perbedaan fundamental antara jalur akademik dan jalur vokasi. Sayangnya, kata dia, masyarakat masih banyak yang belum memahami perbedaan itu. “Oke, sekarang kita mau ke mana? Kita mau jadi pekerja. Kira-kira syarat pekerja itu apa saja sih? Maka kemudian kita harus memenuhi syarat-syarat itu,” jelasnya.
Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap mindset masyarakat yang menganggap bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin besar peluang kerja. “Saya sering juga ngomong ke mahasiswa saya, ‘Pak saya lanjut S2 atau bekerja?’ Ini kan pertanyaan yang aneh,” katanya sambil tersenyum. “Kamu lanjut S2 itu untuk apa? Untuk bekerja? Enggak mungkin. Sekarang pekerjaan apa yang mensyaratkan S2? Paling dosen, itu pun sekarang harus S3.”
Dr Tahegga juga menyoroti pentingnya peran pendidikan vokasi yang seharusnya diarahkan langsung pada kebutuhan pasar kerja. “Saya juga agak aneh ketika lulusan vokasi ini sulit cari kerja. Harusnya mereka cepat cari kerja. Karena memang mereka diciptakan untuk itu arahnya,” tandasnya.
Ia memuji langkah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang mulai mengarahkan kebijakan berbasis dampak sosial melalui pengembangan kurikulum KKNI ke OBE. “Pemikiran-pemikiran yang ada di universitas itu harus memberikan dampak kepada masyarakat. Harusnya ilmu pengetahuan itu bisa memberdayakan masyarakat,” ungkapnya.
Namun menurutnya, kesalahan pola pikir tentang pendidikan ini tidak bisa diatasi hanya dengan perubahan kurikulum, tetapi juga melalui reformasi bimbingan konseling. “Saya merasa bahwa pembimbingan konseling ini di semua tempat masih kurang sekali,” tegasnya.
Ia menyarankan agar lembaga pendidikan menengah memberikan konseling yang lebih tajam pada pilihan karier, bukan sekadar mengarahkan siswa ke universitas. “BK itu juga harus bisa memahami arah dan minat siswa. Kalau ingin ke pertanian, ya masuk pertanian. Tapi kalau mau kerja di bank, ya jangan masuk pertanian,” ujarnya sambil tertawa kecil.
Dengan adanya pergeseran orientasi generasi muda yang lebih fleksibel, menurut Dr Tahegga, pendidikan harus bisa mengakomodasi keinginan untuk bekerja dari rumah, menjadi wirausahawan, atau membangun inovasi. “Ini yang perlu ditanamkan di masyarakat dan dunia pendidikan. Reorientasi besar dalam pendidikan harus dilakukan supaya tidak ada lagi miskonsepsi antara belajar dan bekerja,” pungkasnya. (*)
Penulis M Tanwirul Huda Editor Azrohal Hasan
0 Tanggapan
Empty Comments