Iklan SDM 4 Mudipat 2026

FH UMY Soroti Celah Hukum Pidana Siber di Tengah Berlakunya KUHP Baru dan UU ITE

Iklan Smamda Sidoarjo 2026
FH UMY Soroti Celah Hukum Pidana Siber di Tengah Berlakunya KUHP Baru dan UU ITE
Peserta seminar nasional bertajuk “Kebijakan Kriminal di Era Digital: Rekonstruksi Hukum Pidana Siber dalam Bingkai KUHP Nasional dan UU ITE” di UMY. Foto: M. Rendi Nanda Saputra
BANNER RSI AISYIYAH MALANG
pwmu.co -

Perkembangan kejahatan di ruang digital menuntut pembaruan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu diikuti penguatan regulasi agar mampu menjawab beragam modus tindak pidana siber sekaligus memberikan kepastian hukum.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) dalam seminar nasional bertajuk “Kebijakan Kriminal di Era Digital: Rekonstruksi Hukum Pidana Siber dalam Bingkai KUHP Nasional dan UU ITE”.

Seminar berlangsung di Ruang Sidang Utama, Gedung AR Fachruddin A lantai 5, UMY, Sabtu (14/11/2026). Forum ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar hukum pidana, termasuk Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Wakil Dekan FH UMY, Prof. Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H., Ph.D., mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola kehidupan dan interaksi masyarakat. Perubahan tersebut membawa manfaat, tetapi sekaligus membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan baru.

Menurutnya, teknologi ibarat pisau bermata dua. Kemudahan yang ditawarkan transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas produktif, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana.

“Hampir seluruh aktivitas masyarakat kini bergantung pada teknologi. Akibatnya, tindak pidana semakin marak dengan modus dan bentuk yang kian variatif,” ungkap Yordan.

Dia menilai perubahan tersebut harus diimbangi kemampuan sistem hukum dalam merespons perkembangan masyarakat. Hukum tidak bisa berhenti pada pengaturan pola kejahatan konvensional, sementara aktivitas dan interaksi masyarakat terus berkembang ke ruang digital.

Yordan mengaitkan persoalan tersebut dengan adagium hukum ubi societas ibi ius yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya, perubahan kehidupan masyarakat menuntut hukum untuk terus dikaji agar tetap relevan dalam memberikan perlindungan.

KUHP Nasional dan UU ITE Perlu Dikaji

Yordan menegaskan, pembaruan hukum pidana siber menjadi kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan kompleksitas tindak pidana digital.

Iklan SMPM 5 Surabaya 2026

“Saat ini masih terdapat berbagai celah dan aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan hukum pidana siber di Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, hubungan antara KUHP Nasional dan UU ITE menjadi salah satu persoalan penting yang perlu dikaji. Harmonisasi kedua regulasi tersebut diperlukan agar kebijakan hukum pidana memiliki kejelasan dalam mengatur tindak pidana di ruang digital.

Pembahasan juga perlu memperhatikan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk menjamin hak-hak warga negara dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana siber.

Sementara itu, Ketua Program Studi Hukum Program Magister dan Program Doktor UMY, Prof. Dr. Yeni Widowaty, SH, M.Hum, menjelaskan pemilihan narasumber seminar didasarkan pada kepakaran dan kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu hukum pidana.

Dia menyebut Prof. Barda Nawawi Arief sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran hukum pidana nasional. Karya-karyanya selama ini menjadi rujukan bagi akademisi maupun praktisi hukum.

“Prof. Barda ini adalah guru saya. Beliau merupakan pakar yang pemikirannya selalu menjadi rujukan utama ketika seseorang mendalami hukum pidana,” tutur Yeni.

Seminar tersebut diikuti sivitas akademika UMY dan peserta dari berbagai fakultas hukum perguruan tinggi di Indonesia. Melalui forum ini, FH UMY mendorong pertukaran pemikiran akademisi dan pakar hukum untuk merumuskan gagasan konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum pidana nasional.

Rekonstruksi hukum pidana siber diharapkan tidak hanya mampu merespons perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan penegakan hukum tetap menjunjung perlindungan hak dan kepastian hukum bagi masyarakat. (*)

Revisi Oleh:
  • Agus Wahyudi - 16/11/2026 19:38
SD Kreatif
Adv UMSURA

0 Tanggapan

Empty Comments

Search
Menu