Gimmick Sekolah Hijau di Tengah Krisis Energi: Kritik Zonasi hingga Inefisiensi BBM

Eskalasi konflik di Iran baru-baru ini telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, memicu kelangkaan pasokan minyak global dan melambungkan harga BBM ke titik yang mencekik.

Di dalam negeri, fenomena ini memicu kepanikan birokrasi yang diwujudkan dalam kampanye hemat energi besar-besaran di instansi pendidikan. Sekolah-sekolah kini sibuk bersolek dengan panel surya, guru-guru menginstruksikan siswa mematikan lampu saat istirahat, bahkan hingga pengadaan bus listrik demi citra “bebas emisi”.

Namun, di balik seremonial “hijau” tersebut, tersimpan persoalan mendasar: ribuan liter BBM tetap terbakar setiap pagi karena sekolah tidak berada dekat dengan tempat tinggal siswa.

Inilah fenomena greenwashing paling nyata—ketika efisiensi energi di dalam kelas diagungkan, tetapi pemborosan energi massal di jalan raya justru diabaikan.

Paradoks Biaya dan “Pajak Jarak”

Persoalan utama dalam perencanaan pendidikan adalah kegagalan membedakan antara biaya modal (capital expenditure) dan biaya operasional masyarakat (operating expenditure).

Membangun Unit Sekolah Baru (USB) memang membutuhkan anggaran besar dalam satu tahun. Hal ini kerap membuat pemerintah memilih mempertahankan kondisi yang ada demi menjaga stabilitas APBD.

Namun, jika ditinjau secara ekonomi, biaya yang ditanggung masyarakat jauh lebih besar.

Di wilayah seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, banyak siswa harus menempuh jarak hingga 15 kilometer menuju sekolah negeri. Dengan biaya transportasi sekitar Rp30.000 per hari, dalam satu tahun ajaran (200 hari), satu siswa menghabiskan sekitar Rp6 juta.

Jika dalam satu kecamatan terdapat 1.000 siswa dengan kondisi serupa, maka total biaya yang “dibakar” di jalan mencapai Rp6 miliar per tahun.

Dalam tiga tahun, angka tersebut sudah cukup untuk membangun satu sekolah baru yang layak. Inilah yang disebut sebagai “pajak inefisiensi” akibat absennya fasilitas pendidikan di wilayah padat penduduk.

Mempertegas Zonasi sebagai Solusi Energi

Kebijakan zonasi dalam SPMB/PPDB seharusnya tidak hanya dipandang sebagai alat pemerataan pendidikan, tetapi juga sebagai solusi efisiensi energi.

Pemerintah perlu berani meningkatkan porsi kuota zonasi agar jarak tempuh siswa semakin pendek.

Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan pembangunan sekolah baru di wilayah blank spot. Tanpa penambahan fasilitas, zonasi hanya akan menjadi kebijakan administratif tanpa solusi nyata.

Keniscayaan ISO 50001: Bukan Sekadar Mematikan Lampu

Pendekatan hemat energi di sekolah sering kali hanya bersifat simbolik. Padahal, standar seperti ISO 50001 menuntut pendekatan yang lebih komprehensif.

Ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan:

• Baseline energi yang jujur: Perhitungan energi harus mencakup transportasi siswa, bukan hanya listrik di sekolah
• Energy Performance Indicators (EnPIs): Indikator keberhasilan harus mengukur berapa banyak siswa yang bisa berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah
• Manajemen spasial: Efisiensi energi terbaik adalah dengan mendekatkan sekolah ke domisili siswa

Akrobat Statistik dan Kemandirian Energi

Birokrasi kerap menampilkan data penurunan penggunaan listrik sekolah sebagai keberhasilan. Namun, di sisi lain, ribuan kendaraan masih memadati jalan setiap hari untuk mengantar siswa ke sekolah yang jauh.

Data dari Dinas Pendidikan Jawa Timur dan BPS menunjukkan adanya ketimpangan distribusi sekolah di wilayah padat penduduk.

Fenomena ini memperlihatkan ironi: kampanye hemat energi dilakukan di dalam sekolah, tetapi pemborosan energi terjadi secara masif di luar lingkungan sekolah.

Penutup: Kedaulatan Jarak

Efisiensi energi sejati bukan sekadar menekan tagihan listrik, melainkan mengurangi kebutuhan mobilitas.

Konsep utama yang harus dibangun adalah kedaulatan jarak—yakni memastikan akses pendidikan tersedia dekat dengan tempat tinggal masyarakat.

Manajemen energi dalam pendidikan harus dimulai dari perencanaan tata ruang, bukan sekadar kebijakan teknis di tingkat sekolah.

Sudah saatnya kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada citra “hijau”, tetapi benar-benar menyasar akar persoalan.

Masyarakat yang maju bukanlah yang mampu membayar mahal untuk mobilitas, melainkan yang mampu merancang lingkungan sehingga jarak tidak lagi menjadi hambatan.