Dalam dunia kedokteran, transfusi darah membutuhkan kecocokan antara pendonor dan penerima. Ada pemeriksaan golongan darah, uji silang (crossmatching), dan prosedur keselamatan yang ketat.
Tujuannya bukan mencari siapa saudara siapa, melainkan memastikan transfusi berjalan aman dan bermanfaat. Bayangkan, seorang dokter menemukan dua orang dengan golongan darah yang sama.
Setelah diperiksa, keduanya cocok untuk transfusi. Tiba-tiba ada orang berteriak, “Wah, ini pasti KKN!
Golongan darahnya sama!” Dokter pun mengernyit. “Lho, Pak, ini transfusi darah, bukan pembagian kursi jabatan!” Aneh, bukan?
Namun, dalam kehidupan birokrasi, logika seperti itu kadang benar-benar terjadi. Seorang pejabat mengangkat adiknya, anaknya, atau kerabatnya untuk menduduki jabatan tertentu.
Masyarakat langsung bereaksi: “Ah, pasti nepotisme!” Bahkan sebelum memeriksa kompetensi, rekam jejak, prestasi, dan proses seleksinya, vonis sudah dijatuhkan.
Seolah-olah hubungan keluarga otomatis menjadi bukti nepotisme. Inilah penyakit sosial yang menarik: diagnosis mendahului pemeriksaan, vonis mendahului bukti, dan prasangka mendahului fakta.
Dalam ilmu sosial, kecenderungan ini dapat berkaitan dengan confirmation bias, yaitu kecenderungan menerima informasi yang menguatkan keyakinan awal dan mengabaikan fakta yang bertentangan dengannya.
Tentu, kita tidak boleh menutup mata terhadap nepotisme. Jika jabatan diberikan karena hubungan keluarga, sementara kompetensi diabaikan atau proses seleksi dimanipulasi, kritik masyarakat sangat beralasan.
Jabatan publik bukan warisan keluarga, apalagi hadiah ulang tahun.
Namun, bagaimana jika sang adik memang kompeten? Bagaimana jika anaknya memiliki pendidikan relevan, pengalaman memadai, integritas baik, dan rekam jejak yang mengesankan?
Bagaimana jika ia memang lebih layak dibandingkan kandidat lainnya dan lolos melalui proses seleksi yang adil? Apakah ia harus ditolak hanya karena memiliki hubungan darah dengan pejabat?
Kalau begitu, kita bukan sedang menegakkan meritokrasi, melainkan membangun diskriminasi berdasarkan silsilah keluarga!
Yang harus diperiksa bukan siapa orang tuanya, melainkan bagaimana kompetensinya diperoleh dan bagaimana jabatan itu diraihnya.
Dalam analogi medis, kesamaan golongan darah tidak otomatis menjamin seluruh aspek kompatibilitas transfusi. Tetap diperlukan pemeriksaan yang tepat. Demikian pula, hubungan keluarga tidak otomatis membuktikan nepotisme.
Yang diperlukan adalah pemeriksaan objektif terhadap kompetensi, transparansi, integritas, konflik kepentingan, dan keadilan proses seleksi.
Namun, kompetensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan proses yang adil. Tentu, analogi ini bukan pembenaran bagi pejabat untuk membagi jabatan kepada kerabat.
Justru, semakin dekat hubungan keluarga, semakin penting transparansi dan pengawasan agar publik tidak kehilangan kepercayaan.
Maka, mari bersikap adil. Jangan sampai kita begitu alergi terhadap KKN hingga setiap orang yang kebetulan punya hubungan keluarga dengan pejabat langsung dianggap tidak layak.
Sebab, nepotisme harus dibuktikan melalui proses dan perilaku, bukan sekadar disimpulkan dari silsilah.
Akhirnya, ada satu pertanyaan jenaka untuk kita semua: Jika anak pejabat tidak kompeten lalu diangkat, kita marah karena KKN. Itu masuk akal.
Tetapi jika anak pejabat kompeten, berprestasi, dan lolos seleksi yang adil, apakah kita tetap marah karena ia anak pejabat? Kalau jawabannya iya, jangan-jangan yang perlu diperiksa bukan hanya sistem rekru
tmennya, tetapi juga golongan prasangka kita sendiri.
Ingat, jangan pilih orang karena hubungan darah. Namun, jangan pula menolak orang hanya karena hubungan darah.
Pilihlah berdasarkan kompetensi, integritas, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nepotisme harus dibedakan dari prasangka. Hubungan keluarga perlu diawasi, tetapi kompetensi dan keadilan proses tetap menjadi dasar penilaian. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments