Kasus Amsal Sitepu, Ancaman Serius bagi Industri Kreatif Indonesia

Kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu menjadi perhatian publik dan memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri kreatif.

Direktur CV Promiseland tersebut sebelumnya didakwa dalam dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Namun, di balik polemik tersebut, muncul persoalan yang lebih mendasar terkait perlindungan terhadap kerja kreatif.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fajar Junaedi, menilai kasus ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berpotensi mencerminkan kriminalisasi terhadap pelaku industri kreatif.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada perbedaan cara pandang terhadap nilai kerja kreatif yang tidak selalu dapat diukur secara material.

Kasus ini bermula dari proposal pembuatan video profil desa dengan nilai Rp30 juta per video. Namun, hasil audit menilai sebagian komponen tidak dapat dibebankan, sehingga nilai produksi diturunkan menjadi Rp24,1 juta per video. Selisih tersebut kemudian menjadi dasar dugaan kerugian negara.

Fajar menilai pendekatan audit yang hanya berfokus pada bukti fisik menjadi masalah utama dalam menilai pekerjaan kreatif.

Ia menjelaskan bahwa dalam industri kreatif, nilai utama justru terletak pada ide, konsep, dan proses produksi yang tidak selalu memiliki bukti material.

Dampak Psikologis dan Chilling Effect

Kasus ini, lanjutnya, menimbulkan dampak psikologis di kalangan pelaku kreatif, terutama pelaku UMKM di bidang videografi, desain, dan konten digital.

Banyak pelaku industri menjadi ragu untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah, khususnya dalam proyek yang melibatkan anggaran negara.

Fenomena tersebut dikenal sebagai chilling effect, yaitu kondisi ketika ketakutan terhadap risiko hukum membuat pelaku industri menahan diri untuk berkarya atau mengambil peluang kerja.

Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

Dorongan Reformasi Kebijakan

Meski demikian, putusan bebas terhadap Amsal Sitepu dinilai menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Fajar mendorong adanya reformasi kebijakan, terutama dalam penetapan Standar Harga Satuan (SHS) yang lebih mengakomodasi nilai kerja kreatif.

Ia juga menyarankan agar proses audit melibatkan asosiasi profesi guna menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan adil.

Selain itu, ia menekankan bahwa penyelesaian administratif atau perdata seharusnya diutamakan sebelum membawa kasus ke ranah pidana.

Pelajaran bagi Industri dan Pemerintah

Lebih jauh, penggunaan dana desa untuk produksi konten kreatif seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran.

Konten seperti video profil desa dapat menjadi sarana promosi yang efektif dalam mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi lokal.

Menurut Fajar, kasus ini harus menjadi refleksi bersama bahwa hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga harus menghadirkan keadilan substantif.

Ia mengingatkan bahwa jika kreativitas tidak dihargai, maka dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan industri kreatif Indonesia.