Pada pertengahan Oktober 2025, gema kejutan dari tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi antara Amerika Serikat (AS) dan Britania Raya menyentakkan pusat-pusat keuangan global. Subjek utamanya: Chen Zhi, pendiri dan pimpinan Prince Holding Group (Prince Group), konglomerat yang berbasis di Kamboja, yang kini dituduh sebagai arsitek di balik salah satu organisasi kriminal transnasional (TCO) terbesar di Asia.
Kasus Chen Zhi bukan sekadar kisah kejahatan siber biasa. Ini adalah pengungkapan gamblang mengenai bagaimana kekayaan yang diduga bernilai miliaran dolar dibangun di atas tumpukan penderitaan manusia dan dilindungi oleh perisai pengaruh politik.
Tuduhan AS yang dimeterai di Brooklyn, New York, atas konspirasi penipuan surat elektronik dan pencucian uang, diiringi oleh penyitaan Bitcoin senilai sekitar $15 miliar, menandai tindakan penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman A.S. (DOJ).
Tindakan ini menyorot bagaimana Chen Zhi, yang memiliki paspor dari lima negara termasuk Kamboja, mengendalikan sebuah kerajaan yang beroperasi dalam pandangan mata dunia selama hampir satu dekade.
Anatomi Kejahatan yang Keji
Di balik citra filantropis dan pengusaha terkemuka di Kamboja, Chen Zhi secara rahasia mengarahkan Prince Group untuk mendominasi industri penipuan daring yang berkembang pesat.
Inti dari kekaisaran kriminal ini adalah kamp-kamp penipuan berbasis buruh paksa di Kamboja, tempat ribuan pekerja migran diperdagangkan dan dipaksa menjalankan skema penipuan investasi mata uang kripto yang dikenal sebagai “pig butchering” (sha zhu pan).
Para pekerja, yang sering kali merupakan lulusan muda berpendidikan tinggi (berusia 16 hingga 29 tahun) dan terperangkap oleh janji pekerjaan di bidang TI atau SDM bergaji tinggi, ditempatkan di kompleks berpagar kawat berduri yang berfungsi sebagai penjara.
Dokumen internal yang diselamatkan oleh penegak hukum menunjukkan bahwa Chen Zhi secara pribadi terlibat dalam pengelolaan kompleks ini dan memerintahkan tindakan kekerasan.
Dalam satu insiden, ia menyetujui pemukulan terhadap individu yang “menimbulkan masalah”, namun berpesan agar mereka “tidak dipukul sampai mati,” sembari menekankan pentingnya pengawasan agar mereka tidak melarikan diri.
Keuntungan dari eksploitasi terindustrialisasi ini sangat mencengangkan. Seorang konspirator menyatakan bahwa pada tahun 2018, Prince Group menghasilkan lebih dari $30 juta per hari dari skema sha zhu pan dan kegiatan haram lainnya.
Korupsi sebagai Model Bisnis
Meski Kamboja menindak tegas perjudian daring sejak 2020, Prince Group yang dituduh sebagai TCO tetap beroperasi lancar. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait lemahnya pengawasan.
Tuduhan dari Amerika Serikat menyebut bahwa Chen Zhi memanfaatkan praktik korupsi sebagai bagian dari operasional bisnisnya.
Buku besar suap yang disimpan oleh Chen Zhi merinci pengeluaran jutaan dolar untuk pembelian barang mewah dan kapal layar bagi para pejabat asing senior.
Yang paling mencolok, seorang pejabat senior luar negeri menerima jam tangan mewah bernilai jutaan dolar dari Chen, membantunya memperoleh paspor diplomatik, yang digunakannya untuk bepergian ke AS pada April 2023.
Tuduhan terhadap eksekutif Prince Group yang menyuap pejabat dari Kementerian Keamanan Publik dan Keamanan Negara Tiongkok untuk memperoleh informasi dini terkait operasi penegakan hukum mencerminkan praktik intervensi sistemik terhadap proses hukum.
Pernyataan rekan Chen Zhi mengenai status “tidak tersentuh” (untouchable) Prince Group mengindikasikan pemanfaatan pengaruh politik sebagai instrumen perlindungan terhadap aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.
Jaringan Pencucian Uang yang Rumit
Keuntungan haram ini dicuci melalui jaringan multinasional yang kompleks. Organisasi ini mengaburkan dana melalui lebih dari 100 perusahaan cangkang (shell companies) yang terdaftar di yurisdiksi seperti British Virgin Islands, Cayman Islands, dan Singapura.
Perusahaan-perusahaan tersebut sering kali memberikan keterangan palsu kepada institusi keuangan AS mengenai sumber pendapatan dan aktivitas transaksi mereka, terkadang mengabaikan kompleksitas aktivitas bulanan hingga lebih dari 1.000 persen.
Chen Zhi juga menggunakan mata uang kripto untuk dua tujuan utama: penipuan dan pencucian uang. Ia dituduh mendanai operasi penambangan Bitcoin skala besar, termasuk LuBian yang berbasis di Tiongkok/Iran dan Warp Data yang berbasis di Laos.
Chen Zhi menyombongkan diri bahwa bisnis penambangan ini “keuntungannya besar karena tidak ada biaya”—artinya modal operasionalnya adalah uang curian dari para korban.
Untuk menyamarkan dana, rekan Chen Zhi menggunakan teknik “penyemprotan” (spraying) dan “penyaluran” (funneling) Bitcoin, memecah volume besar mata uang kripto ke puluhan dompet sebelum menggabungkannya kembali—tindakan yang dirancang semata-mata untuk mengaburkan jejak audit.
Huione Group, perusahaan yang beroperasi di Kamboja, telah diklasifikasikan oleh Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Amerika Serikat sebagai entitas dengan risiko tinggi dalam praktik pencucian uang.
Penetapan ini didasarkan pada temuan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam pencucian dana ilegal senilai sedikitnya $4 miliar, yang berasal dari aktivitas penipuan kripto dan serangan siber yang dikaitkan dengan Korea Utara.
Sebagai konsekuensi, akses Huione Group terhadap sistem keuangan Amerika Serikat telah dihentikan.
Pukulan Keras Multilateral
Tindakan serentak pada Oktober 2025—yang mencakup pendakwaan, sanksi (OFAC), dan tindakan regulasi (FinCEN)—telah memberikan pukulan luar biasa. Sementara DOJ menyita 127.271 Bitcoin yang disimpan dalam dompet unhosted yang secara pribadi dikendalikan oleh Chen Zhi, Britania Raya membekukan aset Chen Zhi di London, termasuk mansion senilai £12 juta dan gedung perkantoran senilai £100 juta.
Respons global pun segera menyusul. Pihak berwenang Singapura, yang telah menyelidiki Chen Zhi sejak 2024 setelah menerima laporan transaksi mencurigakan, menyita aset bernilai lebih dari S$150 juta (sekitar $115 juta AS), termasuk properti, mobil, dan kapal layar mewah.
Taiwan juga menyita aset bernilai NT$4,5 miliar ($145,72 juta AS), termasuk properti dan 26 kendaraan mewah, dalam penggerebekan yang menahan 25 tersangka.
Meskipun Kamboja telah menyatakan akan bekerja sama dan meyakinkan bahwa Prince Group beroperasi sesuai hukum di sana, seorang ahli kejahatan transnasional dari Harvard, Jacob Sims, mengkritik bahwa tanggapan komunitas internasional telah “mendekati ketidakmampuan.”
Menurutnya, kegagalan otoritas untuk melampaui atau menindak praktik persubahatannya menciptakan ruang bagi kelompok tersebut untuk melakukan ekspansi tanpa hambatan di pusat-pusat keuangan internasional, termasuk Hong Kong dan Singapura.
Kasus Chen Zhi adalah momen kebenaran yang mendesak. Keberhasilan operasi global ini menunjukkan bahwa koordinasi antara badan intelijen keuangan, penegakan hukum, dan sanksi dapat secara efektif membongkar infrastruktur kejahatan terorganisasi yang dilindungi oleh negara.
Ini adalah peringatan keras bahwa betapa pun berkilaunya representasi visual suatu korporasi dan betapa pun tingginya perlindungan politiknya, tidak ada tempat perlindungan yang sepenuhnya aman bagi uang haram yang dicemari oleh perbudakan modern. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments