Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan satuan pendidikan yang aman, layak, dan inklusif bagi seluruh peserta didik, khususnya di wilayah terdampak bencana.
Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan rehabilitasi sekolah di Provinsi Aceh dituntaskan paling lambat tahun 2026 dan dapat kembali beroperasi secara normal pada tahun ajaran baru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam kunjungan kerjanya ke Aceh, menegaskan bahwa pemulihan sekolah pascabencana merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang bermutu.
Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara.
“Saat ini kami masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Namun yang terpenting, proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi,” tegas Mendikdasmen pada Rabu (28/1/2026).
Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Untuk Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi yang tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak bencana. Rinciannya, pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar.
Pada jenjang SLB, tercatat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Sementara itu, pada jenjang SKB/PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, dengan 7 data terverifikasi dan 2 PKS senilai Rp198 juta. Secara keseluruhan, nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
Dalam kunjungan lapangan, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan proses rehabilitasi. Peninjauan dilakukan di antaranya di SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, dan SMKN Baktiya, dilanjutkan ke SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga pemantauan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik.
Upaya ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketersediaan sarana prasarana dengan jumlah peserta didik, sekaligus membangun lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya karakter, rasa aman, dan kepercayaan diri warga sekolah.
Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan dengan TNI AD untuk pembangunan unit sekolah baru.
“Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa terdapat dua skema yang dijalankan, khususnya untuk kelas darurat, melalui kerja sama dengan kementerian serta organisasi masyarakat guna mempercepat proses pelaksanaannya.
Sementara itu, untuk pembangunan unit sekolah baru dan beberapa bangunan lainnya, pihaknya bekerja sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah pertemuan ini, nota kesepahaman (MoU) akan segera ditindaklanjuti.
“Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru 2026-2027. Untuk sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar, bisa memakan waktu lebih dari setengah tahun. Namun kami berharap tahun ini semuanya bisa ditangani karena dananya sudah tersedia dan sistem pengelolaannya diharapkan bisa mempercepat proses,” pungkasnya.
Melalui percepatan rehabilitasi ini, Kemendikdasmen berharap proses pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan, serta menjadi fondasi kuat bagi masa depan pendidikan anak-anak Aceh. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments