Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat bukan sekadar persoalan lingkungan yang berulang setiap musim kemarau.
Di balik kebakaran dan kabut asap yang mengganggu kehidupan masyarakat, terdapat pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab negara dalam melindungi hak warga negara.
Ketika masyarakat harus menghadapi gangguan kesehatan, terganggunya kegiatan pendidikan, dan hambatan ekonomi akibat kabut asap, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan patut menjadi perhatian publik.
Gugatan masyarakat dan organisasi sipil terhadap sejumlah pejabat pemerintah terkait penanganan karhutla di Kalimantan Barat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak menjadi momentum untuk menguji persoalan tersebut.
Perkara yang diberitakan sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action) ini antara lain melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Kalimantan Barat.
Para penggugat mendalilkan adanya kegagalan dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan karhutla.
Dalil tersebut masih harus dinilai melalui proses hukum, tetapi persoalan yang diangkat jelas menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), perkara ini tidak hanya mengundang pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab setelah kebakaran terjadi. Tetapi juga tentang bagaimana kewenangan pemerintah digunakan untuk mencegah risiko dan melindungi masyarakat.
Karhutla dan Kewajiban Negara Melindungi Warga
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat.
Ketika karhutla menimbulkan kabut asap, dampaknya tidak berhenti pada kerusakan vegetasi atau hilangnya kawasan hutan.
Masyarakat dapat mengalami gangguan kesehatan, aktivitas belajar mengajar dapat terganggu, dan kegiatan ekonomi dapat terhambat.
Bagi masyarakat adat yang memiliki hubungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan wilayah hutan, kerusakan lingkungan juga berpotensi mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.
Karena itu, penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemadaman api setelah kebakaran meluas.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pencegahan, pengawasan, kesiapsiagaan, penegakan hukum, dan pemulihan dilaksanakan secara terpadu.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya, dapat menjadi salah satu landasan untuk mengkaji kewajiban perlindungan lingkungan dan instrumen penegakan hukum.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberikan kerangka hukum untuk membahas upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan bencana.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup dilihat dari jumlah personel yang dikerahkan atau luas lahan yang berhasil dipadamkan.
Efektivitas pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat juga harus menjadi bagian dari evaluasi kebijakan.
Menguji Akuntabilitas Pemerintah melalui Hukum Administrasi Negara
Dalam HAN, kewenangan pemerintahan selalu berkaitan dengan kewajiban untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai hukum.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan untuk mengkaji penggunaan kewenangan dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Dalam konteks karhutla, terdapat beberapa persoalan yang perlu diuji secara objektif. Apakah pengawasan terhadap kegiatan usaha di kawasan rawan kebakaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan?
Apakah langkah pencegahan dilakukan berdasarkan informasi risiko yang tersedia? Kemudian apakah koordinasi antarlembaga berjalan efektif? Lalu apakah masyarakat memperoleh informasi dan perlindungan yang memadai ketika kualitas udara memburuk?
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan asas kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan kualitas pelayanan pemerintahan.
Namun, penerapan setiap asas harus dikaitkan dengan tindakan atau keputusan konkret, kewajiban hukum yang berlaku, dan bukti yang relevan.
Dugaan kelalaian dalam pengawasan tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Penilaiannya harus mempertimbangkan pembagian kewenangan, tindakan yang telah dilakukan, kewajiban yang seharusnya dipenuhi, serta hubungan antara tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan dengan dampak yang dialami masyarakat.
Di sinilah pentingnya akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah perlu dapat menjelaskan dasar kebijakan, langkah pencegahan yang telah dilaksanakan, hasil pengawasan, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan.
Transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sarana agar masyarakat dapat menilai apakah kebijakan publik benar-benar dijalankan secara bertanggung jawab.
Pengawasan Perizinan dan Penegakan Hukum
Persoalan karhutla juga perlu dilihat dari sisi pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Perizinan usaha, kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan, pengawasan kawasan, dan penegakan sanksi merupakan bagian penting dalam tata kelola sumber daya alam.
Penerbitan izin tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemerintah telah memenuhi seluruh kewajibannya.
Setelah suatu kegiatan memperoleh persetujuan atau izin yang dipersyaratkan, pelaksanaan kewajiban lingkungan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tetap perlu diawasi sesuai kewenangan instansi terkait.
Sebaliknya, terjadinya kebakaran di suatu kawasan juga tidak otomatis membuktikan bahwa pemegang izin atau pejabat yang berwenang telah melakukan pelanggaran.
Diperlukan pemeriksaan mengenai penyebab kebakaran, kondisi kawasan, kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, serta bukti yang menghubungkan tindakan pihak tertentu dengan kejadian tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan administratif maupun penegakan hukum lainnya harus dilaksanakan sesuai dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang berlaku.







0 Tanggapan
Empty Comments