Ketika Kebersamaan Menjadi Beban: Kritik atas Peran FOSKAM

Fenomena komersialisasi di lingkungan lembaga pendidikan Muhammadiyah kini menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius.

Jika merujuk pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), ada penegasan bahwa setiap amal usaha harus berorientasi pada nilai ibadah serta kemaslahatan umat, bukan semata-mata mengejar keuntungan materi.

Ketika berbagai kegiatan siswa mulai menciptakan beban biaya tinggi, yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran orientasi, dari semangat dakwah menuju praktik yang menyerupai bisnis.

Pembentukan Forum Silaturahmi Kepala Sekolah Muhammadiyah (FOSKAM) dengan tujuan mulia, yaitu mempererat kebersamaan, saling menguatkan, dan menjaga arah pendidikan Muhammadiyah agar tetap berjalan sesuai dengan nilai ideologisnya.

Namun, di tengah harapan tersebut, muncul pertanyaan yang semakin relevan: apakah FOSKAM benar-benar membantu meringankan beban sekolah, atau justru tanpa sadar menciptakan sumber beban baru, khususnya dalam hal pembiayaan?

Pertanyaan ini tidak muncul dari ruang hampa. Di lapangan, banyak kepala sekolah menghadapi kenyataan bahwa berbagai program dan agenda FOSKAM seringkali membutuhkan biaya yang cukup besar.

Kegiatan bersama, pelatihan, pertemuan rutin, hingga program kolektif lainnya kerap dirancang dengan standar tinggi.

Sayangnya, perencanaan tersebut seringkali kurang mempertimbangkan kondisi nyata sekolah yang sangat beragam, terutama dari sisi kemampuan finansial.

Masalah ini tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat luas.

Tidak semua sekolah memiliki kekuatan ekonomi yang sama.

Ketika program-program FOSKAM penerapannya secara seragam, sekolah yang memiliki keterbatasan dana akan merasakan tekanan yang cukup berat.

Mereka sering kali tidak memiliki pilihan selain mengikuti program tersebut karena adanya beban moral dan psikologis sebagai bagian dari forum.

Akibatnya, sekolah terpaksa mencari berbagai cara untuk menutup kebutuhan biaya tersebut.

Di titik inilah persoalan menjadi semakin serius.

FOSKAM yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi salah satu pintu masuk komersialisasi pendidikan.

Hal ini bukan karena adanya niat buruk, melainkan karena desain kebijakan yang kurang berpihak pada kondisi nyata di lapangan.

Dalam situasi seperti ini, kegiatan siswa sering menjadi jalan keluar untuk menutup kekurangan dana, meskipun pada akhirnya justru menambah beban bagi sekolah dan wali murid.

Ironisnya, kondisi ini kerap dibungkus dengan narasi peningkatan mutu dan semangat kebersamaan.

Padahal, jika tidak dikritisi secara terbuka, kebersamaan seperti ini dapat berubah menjadi tekanan kolektif.

Sekolah tidak lagi bergerak berdasarkan kebutuhan riil, melainkan karena tuntutan forum yang harus diikuti.

Lebih jauh lagi, keadaan ini bertentangan dengan semangat dasar Muhammadiyah yang diwariskan oleh Ahmad Dahlan.

Pendidikan Muhammadiyah sejak awal hadir untuk mencerdaskan dan membebaskan, bukan untuk membebani.

Pendidikan ini ditujukan bagi semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Ketika biaya pendidikan terus meningkat akibat efek berantai dari berbagai program, maka nilai keberpihakan kepada masyarakat kecil perlahan akan memudar.

Karena itu, FOSKAM perlu melakukan refleksi secara mendalam.

Penting untuk menilai kembali apakah seluruh program yang selama ini dijalankan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan siswa.

Atau justru sebagian program hanya menjadi rutinitas yang dipertahankan tanpa evaluasi yang kritis.

Jika yang terjadi adalah kondisi kedua, maka perubahan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengembalikan orientasi dasar.

FOSKAM harus memposisikan diri sebagai forum yang membantu dan meringankan beban sekolah, bukan sebaliknya.

Setiap program yang dirancang harus berbasis pada kebutuhan nyata, bukan sekadar hasil kesepakatan kolektif yang dipaksakan.

Prinsip fleksibilitas harus dikedepankan, mengingat kondisi setiap sekolah tidaklah sama.

Langkah kedua adalah menetapkan standar etik yang jelas dalam penyusunan program, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan.

Transparansi, efisiensi, serta keberpihakan kepada siswa harus menjadi prinsip utama.

Jangan sampai ada program yang secara tidak langsung memaksa sekolah untuk mencari tambahan dana dengan cara yang membebani.

Langkah ketiga adalah keberanian untuk melakukan penyederhanaan.

Tidak semua program perlu dipertahankan.

Kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan sebaiknya dihentikan, meskipun telah menjadi tradisi.

Dalam sebuah organisasi, mempertahankan sesuatu yang tidak lagi relevan justru dapat menjadi sumber kemunduran.

Pada akhirnya, keberadaan FOSKAM akan dinilai dari dampak nyatanya di lapangan.

Jika forum ini mampu meringankan beban sekolah, maka kehadirannya akan dirasakan sebagai solusi yang nyata.

Namun, jika justru identik dengan program mahal dan tekanan biaya, maka kritik akan terus muncul dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar.

FOSKAM kini berada pada titik penting: menjadi penguat atau justru menjadi pemberat bagi sekolah.

Pilihan tersebut tidak bisa ditunda. Pendidikan Muhammadiyah bukan diukur dari banyaknya program yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana keberpihakan itu diwujudkan.

Jika sebuah forum justru menjauhkan sekolah dari nilai tersebut, maka sudah saatnya melakukan pembenahan demi menjaga marwah persyarikatan dan masa depan generasi yang dididik.***