Ketika SPMB Memasuki Zona Tanpa Etika

Oleh: Arief Hanafi (Guru Sosiologi SMA Muhamamdiyah 2 Sidoarjo)

PWMU.CO – Masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur jenjang SMA/SMK Negeri telah selesai. Namun, praktik jual-beli kursi masih menjadi “hantu” yang menakutkan bagi beberapa sekolah swasta.

Bagaimana tidak, di saat sekolah mulai fokus menyiapkan tahun ajaran baru, justru muncul bayang-bayang “kursi tambahan” di sejumlah sekolah negeri. Kursi-kursi ini bisanya muncul saat injury time (fase kritis) SPMB.

Tidak jarang orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya dan sudah menyetor biaya di sekolah swasta rela membatalkan itu semua demi diterima di sekolah plat merah. Tentunya, dengan mahar yang tidak murah.

Situasi ini tentu merugikan sekolah swasta yang sejak awal mengikuti prosedur dengan tertib dan berupaya meningkatan mutu pendidikan, namun mereka harus menelan pil pahit karena siswa yang sudah tercatat dan dipersiapkan, mendadak berpindah tanpa musyawarah.

Ironisnya, munculnya kursi tambahan bukan sekadar solusi administratif, melainkan bagian dari praktik transaksional yang sarat manipulatif. Jika masalah ini menjadi sebuah habitus, maka akan terbentuk ekosistem pendidikan yang minus nilai etis.

Benar yang dikatakan Herbert Marcuse, Sosiolog dari Jerman ini mengkritik lembaga modern, seperti pendidikan yang menjadi alat reproduksi ideologi dominan. Dalam kerangka pemikiran Marcuse, sekolah harusnya menjadi ruang pembebasan justru berubah menjadi sistem satu dimensi. Sistem yang mempertahankan ketidakdilan dan praktik keculasan.

Ketika akses ke sekolah negeri dipermainkan oleh oknum yang mementingkan keuntungan dan kepentingan, maka pendidikan kehilangan daya kritisnya dan berubah menjadi bagian dari struktur yang menindas.

Jadi, tidak heran jika dalam konteks masyarakat satu dimensi, praktik kecurangan di masa injury time SPMB semacam ini dianggap wajar, bahkan oleh korban sistem itu sendiri (orang tua dan siswa) karena kehilangan kesadaran kritis terhadap kecurangan yang terjadi.

Peran Bersama

Masalah klasik ini harus segera diputus. Seperti infeksi yang menahun, jika tidak segera diamputasi, akan menyebar dan bahkan mengakibatkan komplikasi serius bagi bangsa dan negara ini.

Dalam konteks kecurangan di masa injury time SPMB ini misalnya bisa merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Maka, ada beberapa hal yang perlu diperhtikan dalam memangkas masalah ini.

Pertama, finalisasi hasil SPMB harus bersifat mengikat. Adanya penambahan kursi di masa akhir SPMB menandakan lemahnya aturan. Seolah semua bisa di otak-atik dan dinegosiasikan. Ini membuka celah manipulasi, transaksi, bahkan tekanan politik. Jika hasil akhir sudah ditetapkan, maka tidak boleh ada lagi perubahan dengan dalih “data masuk terlambat” atau “titipan pejabat”. Prinsip keadilan dan kepastian hukum harus dijunjung tinggi.

Kedua, diperlukan pengawasan independen dari luar dinas pendidikan. Masalahnya, selama ini pengawasan SPMB bersifat eksklusif, internal, dan administratif. Padahal praktik curang seringkali tersembunyi dalam legalitas semu.

Pelibatan lembaga masyarakat sipil, organisasi pendidikan, bahkan unsur sekolah swasta dalam tim pemantau SPMB menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan transparansi di lapangan.