
Membaca Arah Peta Koalisi Pilpres Oleh: Sufyanto, Peneliti Utama The Republic Institute, dan Dosen Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida)
PWMU.CO – Tahapan pendaftaran Capres/Cawapres masih belum dibuka oleh KPU. Akan tetapi Capres telah mengerucut pada tiga kandidat, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dari ketiganya belum ada yang menemukan pasangan Cawapresnya.
Bila dibaca kekuatan kursi parlemen yang ada, seharusnya empat pasangan Capres/Cawapres bisa dihadirkan untuk dipilih rakyat Indonesia. Sesuai ambang batas pencalonan Presiden membutuhkan 20 persen kursi perlemen yang berjumlah 575 kursi. Artinya butuh 115 kursi saja sudah bisa mengusung Capres/Cawapres sendiri.
Sebagaimana komposisi ini; pertama, koalisi PDIP (128) dan PPP (19) jumlah dukungan 147 kursi; kedua, koalisi perubahan (163 kursi) terdiri Nasdem (59), Partai Demokrat (54) dan PKS (50); ketiga, koalisi Gerindra (78) dan PKB (58) total dukungan 136 kursi; yang kini mendapat tambahan anggota koalisi Golkar (85) dan PAN (44) total dukungan menjadi 265 kursi di parlemen. Sebenarnya Golkar dengan 85 kursi dan PAN dengan 44 kursi berjumlah 129 kursi bisa mengajukan sendiri Capres-Cawapresnya.
“Sulitnya koalisi ini sangat bisa dipahami, karena pertimbangan siapa dan apa latarbelakang sosial keagamaan Cawapres yang hendak disandingkan.”
Meskipun telah mengerucut ke tiga poros koalisi, namun isu Pilpres terasa hambar-mengambang, terkesan saling menunggu dalam memutuskan Cawapresnya. Sulitnya koalisi ini sangat bisa dipahami, karena pertimbangan siapa dan apa latarbelakang sosial keagamaan Cawapres yang hendak disandingkan, seperti berlatar belakang dari NU atau Muhammadiyah.
Ataupun pertimbangan rasional lainnya, meminjam pikiran Marcus E. Ethridge and Howard Handalman (2008) dalam Politics in a Changing World, bahwa koalisi politik berbeda dengan kelompok kepentingan yang melakukan pressure group untuk mempengaruhi keputusan pemerintah terhadap bidang yang menjadi perhatian mereka.
Sementara itu, misi koalisi parpol lebih berorientasi ke depan, yakni mereka bisa mengontrol dan menguasai pemerintahan, lewat penempatan kader-kadernya dalam jabatan strategis pascakemenangan politik nantinya. Sehingga perlu chemistry dan pembicaraan yang panjang.
Baca sambungan di halaman 2: Poros Koalisi





0 Tanggapan
Empty Comments