Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui revitalisasi 71 ribu sekolah dan pengadaan hampir 1 juta Interactive Flat Panel (IFP) pada 2026. Kebijakan ini disampaikan dalam dialog bersama ratusan guru di Pekalongan, Jumat (3/3/2026).
Dialog bertajuk “Menata Fondasi Belajar, Menciptakan Sekolah Aman, Nyaman, dan Bermartabat bagi Guru dan Siswa” ini membahas arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menjawab berbagai kegelisahan para guru.
Dalam paparannya, Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan sarana pendidikan secara masif.
“Insya Allah kami sedang menghitung lagi untuk memenuhi janji Bapak Presiden. Tahun ini akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan yang mendapatkan revitalisasi. Sehingga, jika anggarannya sudah jelas di Kementerian Keuangan dan disetujui DPR, totalnya mencapai 71.000 sekolah yang direvitalisasi,” terang Abdul Mu’ti.
Dia juga meluruskan isu yang menyebut anggaran pendidikan terserap untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini serius dari Bapak Presiden. Jadi kalau ada yang bilang dana pendidikan habis untuk MBG, itu salah besar,” terang Mu’ti.
Selain perbaikan gedung, pemerintah juga mendorong percepatan digitalisasi pembelajaran melalui pengadaan perangkat teknologi.
Mu’ti mengakui masih sering mendengar keluhan terkait keterbatasan perangkat Interactive Flat Panel (IFP) di sekolah yang kerap menjadi rebutan antar kelas. Menurutnya, idealnya setiap sekolah memiliki minimal empat unit.
“Tahun ini akan ditambah tiga IFP di setiap sekolah. Sehingga total pengadaan hampir mencapai satu juta unit. Nantinya, setiap sekolah rata-rata memiliki tiga sampai empat IFP yang terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Dia menegaskan, program ini merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari perbaikan gedung hingga dukungan perangkat teknologi.
Tak hanya sarana, peningkatan kualitas guru juga menjadi fokus utama. Mu’ti memaparkan tiga program besar, mulai dari pemenuhan kualifikasi hingga sertifikasi.
Guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 akan difasilitasi melalui program Recognition of Prior Learning (RPL) dengan bantuan Rp3 juta per semester.
“Tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk 150.000 guru yang belum D4 atau S1. Karena tanpa kualifikasi tersebut, guru tidak bisa mengikuti sertifikasi,” jelasnya.
Sementara itu, bagi guru yang sudah berkualifikasi sarjana, pemerintah menyediakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Pada 2025, PPG dibuka untuk 804.000 guru di seluruh Indonesia. Saat ini tersisa sekitar 41.000 guru karena sebagian besar sudah mengikuti,” katanya.
Dia juga menambahkan bahwa tunjangan sertifikasi mengalami kenaikan, khususnya bagi guru non-ASN.
“Guru non-ASN yang sudah sertifikasi, tunjangannya naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sedangkan guru ASN menerima tunjangan sebesar gaji pokok, dan itu sudah langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” pungkasnya.
Sementara itu, Rektor UMPP, Nur Izzah, berharap para guru mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pembelajaran di kelas.
“Kami mengundang guru dan kepala sekolah agar mereka dapat menyampaikan program Mendikdasmen kepada siswa. Pemerintah terlihat serius dalam pengembangan pembelajaran deep learning dan penguatan karakter, sehingga tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa,” ujarnya.
Dia juga optimistis berbagai program tersebut dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah di Pekalongan.
Dengan berbagai kebijakan yang dipaparkan, diharapkan kualitas pendidikan tidak hanya meningkat dari sisi fasilitas, tetapi juga mampu membentuk generasi muda yang berkarakter kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. (*)
0 Tanggapan
Empty Comments