Ali bin Abi Thalib r.a. merupakan satu di antara empat Khalifah Ar-Rasyidin yang sah dan diakui dalam sejarah Islam. Beliau menjabat sebagai khalifah menggantikan Usman bin Affan r.a.
Sejak Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab meninggal dunia, kepemimpinan kemudian beralih kepada Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, dunia Islam, khususnya dalam bidang politik, mengalami pergolakan dan intrik yang cukup menyesakkan dada.
Banyak pihak tidak puas atas terpilihnya kedua pemimpin tersebut. Terutama dua suku terbesar dan paling berpengaruh di Makkah, yakni Bani Umayyah dan Bani Hasyim.
Sejak zaman jahiliyah, kedua suku tersebut telah saling bertikai dan bermusuhan. Permusuhan lama itu kembali bangkit setelah kedua pemimpin tersebut menjadi khalifah.
Akibatnya, Usman dan Ali banyak menghabiskan tenaga untuk memadamkan api pemberontakan. Mereka harus menghadapi berbagai konflik yang muncul dari dalam umat Islam sendiri.
Suatu hari, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, rakyatnya pernah bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, mengapa pada zaman Abu Bakar dan Umar keadaan negeri aman dan tidak terjadi huru-hara seperti sekarang?”
Sang khalifah menjawab dengan jitu, “Saat Abu Bakar dan Umar memimpin, rakyat yang mereka pimpin seperti aku. Sedangkan saat aku memimpin, rakyatku adalah seperti kamu.”
Jawaban Sayyidina Ali itu menjadi pelajaran berharga sepanjang zaman. Jawaban tersebut juga patut menjadi bahan renungan bersama.
Mari kita merenda kembali makna dari jawaban beliau. Ungkapan itu tidak hanya berbicara tentang kualitas seorang pemimpin. Ungkapan tersebut juga mengingatkan kita bahwa rakyat memiliki peran besar dalam menentukan arah pemerintahan.
Pemimpin memang memegang amanah yang berat. Ia harus mengambil keputusan, menjaga keadilan, melindungi rakyat, dan mengelola berbagai kepentingan. Namun, pemimpin tidak bekerja sendirian. Ia membutuhkan dukungan masyarakat yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
Setidaknya, ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari jawaban Ali. Pertama, sebaik apa pun seorang pemimpin, jika rakyatnya buruk, maka jalannya pemerintahan akan tetap terseok dan terjal.
Pemimpin yang baik akan kesulitan menjalankan kebijakan jika masyarakat tidak mau menaati aturan. Ia juga akan menghadapi hambatan jika rakyat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.
Pelajaran kedua, pemimpin yang lahir dari daulat rakyat yang jahil serta rusak secara moral dan mental akan memiliki wajah yang tidak jauh berbeda dengan rakyatnya.
Pemimpin biasanya tumbuh dari lingkungan masyarakat. Nilai, kebiasaan, dan budaya yang berkembang di tengah rakyat dapat memengaruhi karakter pemimpin. Karena itu, masyarakat perlu membangun budaya yang sehat agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Inilah mengapa ada peribahasa, “Jodohmu adalah siapa kamu.” Ungkapan tersebut dapat menjadi gambaran yang tepat untuk melihat hubungan antara sebuah bangsa, negara, dan pemimpinnya.
Jika kita menarik jawaban sang khalifah ke dalam konteks Indonesia dengan sistem demokrasinya, maka tidak salah jika masyarakat yang korup akan melahirkan pemimpin atau pejabat yang korup pula.
Demokrasi memberikan ruang kepada rakyat untuk memilih pemimpin. Pilihan itu seharusnya lahir dari pertimbangan yang matang, bukan dari tekanan, iming-iming, atau keuntungan sesaat.
Oleh karena itu, sebagai sebuah bangsa, mari kita bertanya secara jujur dan reflektif. Sudahkah kejujuran benar-benar hadir dalam diri kita?
Ataukah dalam setiap perhelatan pemilu, kita masih menormalisasi praktik serangan fajar? Bahkan, jangan-jangan serangan itu justru kita jadikan sebagai syarat wajib yang tidak tertulis bagi setiap calon pejabat.
Kita sering mengeluhkan buruknya pelayanan publik, maraknya korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Namun, pada saat yang sama, sebagian masyarakat masih bersedia menjual suara demi uang atau bantuan sesaat.
Sikap seperti itu menciptakan lingkaran masalah. Masyarakat memilih pemimpin berdasarkan pemberian, lalu pemimpin yang terpilih berusaha mengembalikan modal politiknya melalui berbagai cara. Pada akhirnya, rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Perubahan tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpin. Perubahan juga membutuhkan perbaikan karakter masyarakat. Kita perlu membangun kejujuran dari keluarga, lingkungan pendidikan, tempat kerja, hingga ruang politik.
Jika politik transaksional dan praktik suap-menyuap menjadi syarat untuk meraih jabatan, maka harapan untuk melahirkan pejabat yang bersih, jujur, dan khidmah kepada rakyat akan menjadi seperti pungguk merindukan bulan.
Karena itu, jawaban Ali bin Abi Thalib r.a. perlu kita jadikan cermin. Sebelum menuntut pemimpin berubah, kita perlu bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita menjadi rakyat yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab?
0 Tanggapan
Empty Comments