Keluhan pasien BPJS Kesehatan yang merasa belum sembuh tetapi sudah dipulangkan dari rumah sakit menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam reses anggota DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, MM, di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Senin (16/11/2026).
Persoalan tersebut mencuat bersama dua aspirasi lainnya, yakni perubahan data desil kesejahteraan yang berdampak pada akses bantuan sosial serta minimnya dukungan pembinaan sepak bola amatir di tingkat desa.
Ketiga persoalan itu disampaikan warga dalam forum serap aspirasi yang dihadiri tokoh masyarakat dan warga Kecamatan Durenan.
“Berbagai keluhan itu menggambarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih responsif, data bantuan sosial yang akurat, serta perhatian terhadap pengembangan potensi generasi muda,” katanya
Suli Da’im yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan, reses bukan sekadar agenda pertemuan dengan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan kualitas pelayanan pemerintah.
Menurut dia, dukungan terhadap program pemerintah perlu berjalan beriringan dengan keterbukaan menerima kritik dan masukan masyarakat. Dengan begitu, persoalan yang muncul di lapangan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah keluhan masyarakat mengenai pasien peserta BPJS Kesehatan yang dipulangkan setelah menjalani perawatan lebih dari lima hari, meskipun menurut keluarga kondisinya belum sepenuhnya pulih.
Keluhan ini memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Masyarakat berharap keputusan pemulangan pasien benar-benar didasarkan pada kondisi medis, bukan semata-mata pertimbangan lamanya masa perawatan.
“Keluhan ini perlu ditelusuri secara serius. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai alasan pemulangan pasien, termasuk mekanisme pelayanan dan pembiayaan yang berlaku,” tegas politisi PAN itu.
Pelayanan kesehatan, menurut dia, harus menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas. Jika terdapat persoalan dalam penerapan aturan atau mekanisme pembiayaan, hal itu perlu diklarifikasi agar tidak merugikan masyarakat.
Pada prinsipnya, keputusan pemulangan pasien harus mengacu pada kondisi klinis dan pertimbangan dokter yang merawat.
Karena itu, setiap keluhan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kasus secara konkret untuk memastikan pelayanan telah sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku.
Perubahan Desil Bikin Warga Bertanya
Persoalan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan perubahan kategori desil kesejahteraan. Sejumlah masyarakat mengaku mengalami kenaikan desil secara tiba-tiba, meskipun kondisi ekonomi keluarga mereka belum menunjukkan perubahan berarti.
Perubahan tersebut menjadi persoalan serius karena kategori desil berkaitan dengan pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat memengaruhi akses terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.
Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, perubahan data bukan sekadar urusan administrasi. Ketidaktepatan pemutakhiran data berpotensi membuat keluarga yang masih membutuhkan justru kehilangan kesempatan memperoleh bantuan.
Suli Da’im memandang pembaruan data kesejahteraan harus dilakukan secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang digunakan pemerintah harus mencerminkan kondisi nyata masyarakat,” kata wakil ketu Majelis Pustaka, Informasi dan Digitalisasi (MPID) PWM Jatim ini.
Karena itu, mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data perlu melibatkan pemerintah desa. Masyarakat juga harus memperoleh akses untuk menyampaikan keberatan atau mengajukan koreksi apabila data yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
“Jangan sampai keluarga yang masih membutuhkan bantuan justru tersisih akibat data yang tidak akurat. Ketepatan sasaran bantuan sosial, menurut dia, harus dimulai dari ketepatan pendataan,” tandas Suli.
Sepak Bola Amatir Jangan Dibiarkan Berjuang Sendiri
Selain pelayanan kesehatan dan bantuan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai minimnya dukungan pemerintah terhadap pembinaan sepak bola amatir.
Sekolah Sepak Bola (SSB) dan klub-klub amatir di tingkat lokal selama ini menjadi salah satu tempat tumbuhnya bibit atlet muda. Namun, keterbatasan fasilitas, pembiayaan, dan kesempatan mengikuti program pembinaan masih menjadi tantangan.
Warga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian lebih besar terhadap pembinaan sepak bola dari tingkat akar rumput, termasuk membuka akses informasi dan kesempatan mengikuti program-program pengembangan olahraga.
Suli Da’im menilai sepak bola memiliki posisi penting sebagai olahraga rakyat. Keberadaan SSB dan klub amatir bukan hanya menjadi tempat anak-anak berlatih dan bertanding, melainkan juga ruang pembentukan karakter, kedisiplinan, sportivitas, dan kebersamaan.
“Potensi tersebut membutuhkan pembinaan berkelanjutan. Perhatian pemerintah tidak semestinya hanya tertuju pada kompetisi besar dan prestasi olahraga tingkat elite. Fondasi pembinaan di desa dan kecamatan juga perlu mendapat ruang dalam kebijakan pembangunan olahraga,” papar dia.
Dukungan dapat diwujudkan melalui pembinaan atlet usia dini, peningkatan kapasitas pelatih, kompetisi berjenjang, penyediaan sarana olahraga, serta fasilitasi program pembinaan yang transparan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, Suli Da’im menempatkan aspirasi masyarakat sebagai salah satu bahan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPRD.
Tiga persoalan yang muncul dalam reses di Durenan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tersedianya program pemerintah, tetapi juga bagaimana program itu dijalankan dan dirasakan manfaatnya. (*)







0 Tanggapan
Empty Comments