PWMU.CO – Gelombang digitalisasi telah mengubah paradigma kekuasaan dan kedaulatan bangsa-bangsa. Perubahan yang dahulu berlangsung secara gradual, kini terjadi secara eksponensial dan disruptif. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi tulang punggung segala aktivitas manusia dari urusan administratif pemerintahan, interaksi sosial masyarakat, transaksi ekonomi, hingga penyebaran nilai-nilai dan ideologi.
Indonesia sebagai negara besar dengan populasi pengguna internet terbanyak keempat di dunia, tidak dapat melepaskan diri dari dinamika ini. Namun digitalisasi bukan sekadar fenomena teknologis, tapi telah menjadi isu strategis yang secara langsung berkaitan dengan ketahanan nasional dan kedaulatan negara.
Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional secara umum berarti kemampuan bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dari luar dan dalam negeri, demi menjamin eksistensi negara dan keutuhan ideologi. Dalam doktrin pertahanan tradisional, ketahanan ini lebih banyak berfokus pada pertahanan teritorial dan militer. Namun dalam era digital, ancaman tidak lagi datang berwujud senjata dan pasukan berseragam. Ancaman datang dalam wujud kode, algoritma, dan jaringan siber yang tidak kasatmata.
Ancaman digital bersifat asimetris, tidak berwujud, dan seringkali tanpa deklarasi perang. Justru di sinilah letak bahaya paling serius — karena ia merusak struktur dalam secara perlahan namun pasti.
Salah satu ancaman utama dalam ruang digital adalah serangan siber terhadap infrastruktur kritikal negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam jumlah dan kompleksitas serangan siber yang menargetkan institusi pemerintahan, sistem layanan publik, hingga sektor keuangan.
Serangan tersebut tidak hanya berupaya mengacaukan sistem teknis, tetapi bisa jadi merupakan bagian dari strategi intelijen untuk mencuri informasi strategis, memata-matai aktivitas nasional, atau bahkan mengintervensi kebijakan publik. Persoalannya, kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman ini masih relatif rendah. Lemahnya regulasi, kurangnya talenta keamanan siber, dan belum adanya komando terpadu menjadi hambatan serius dalam membangun ketahanan siber nasional yang efektif.
Ancaman yang tidak kalah besar berasal dari ruang sosial digital. Media sosial kini menjadi arena utama dalam pembentukan opini publik dan wacana politik. Ironisnya, ruang ini juga menjadi ladang subur untuk penyebaran disinformasi, informasi hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda politik-ideologis.
Polarisasi masyarakat yang kian tajam, kemunculan kelompok radikal berbasis daring, serta penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila merupakan sinyal kuat bahwa kita sedang menghadapi ancaman perang informasi untuk menggerus fondasi ideologis bangsa.
Karena itu, ketahanan ideologi dan ketahanan sosial kini sangat tergantung pada literasi digital masyarakat. Negara perlu lebih serius dalam menjadikan pendidikan literasi digital sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional non-militer.
Selain itu, ketergantungan pada teknologi dan platform digital asing juga memposisikan Indonesia sangat rentan secara geopolitik. Saat ini, data penduduk Indonesia, termasuk data biometrik, transaksi keuangan, preferensi politik, dan pola konsumsi, sebagian besar tersimpan di server milik korporasi multinasional. Akibatnya, data strategis bangsa ini dapat dikendalikan dan dikelola di luar yurisdiksi negara.
Mengkaji ulang arah kebijakan
Dalam konteks global, ini merupakan sebagai bentuk kolonialisme digital (digital colonialism), yaitu ketika negara-negara berkembang menjadi objek eksploitasi data oleh negara maju melalui perusahaan teknologi. Tanpa regulasi yang kuat dan kemampuan membangun kedaulatan data sendiri, Indonesia akan kehilangan kendali atas salah satu sumber daya strategisnya yang paling penting, yaitu “data”.
Terkait hal tersebut, perlukajian lagi tentang arah kebijakan nasional kita dalam membangun ekosistem digital. Transformasi digital seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan kedaulatan dan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah perlu memperkuat arsitektur hukum perlindungan data pribadi, mempercepat pembangunan pusat data nasional, serta mendorong pengembangan teknologi lokal yang mandiri. Investasi negara dalam riset teknologi strategis harus dipandang sebagai instrumen ketahanan nasional, bukan semata urusan ekonomi. Kedaulatan digital hanya dapat diraih bila negara memiliki kontrol atas infrastrukturnya sendiri, dan tidak bergantung penuh pada teknologi pihak asing.
Ketahanan nasional digital juga menuntut reformasi kelembagaan. Saat ini, belum ada satu lembaga pun yang memiliki mandat penuh dan otoritas lintas sektor untuk mengelola isu ketahanan digital secara komprehensif.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memang telah memulai langkah penting dalam membangun sistem keamanan siber. Akan tetapi masih bersifat sektoral, belum ada langkah-langkah koordinatif antar Kementerian, antar institusi hukum dan hadirnya keterlibatan sektor swasta. Karena itu, perlu suatu badan atau dewan nasional yang fokus menangani ketahanan nasional digital.
Badan ini harus memiliki kewenangan lintas sektor, memiliki anggaran memadai, dan memiliki sumber daya manusia berkualifikasi tinggi. Koordinasi antar lembaga harus terbangun atas prinsip interoperabilitas dan kolaborasi data, bukan sektoralisme dan ego birokrasi.
Jangan abaikan pendidikan
Pendidikan nasional menjadi kunci lain dalam membentuk generasi tangguh di era digital. Kurikulum pendidikan dasar hingga tinggi harus memasukkan mata pelajaran literasi digital, keamanan siber, etika bermedia, dan kesadaran ideologis. Perguruan tinggi harus mengembangkan pusat unggulan teknologi dan kebijakan digital nasional.
Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki peran strategis. Institusi pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah dapat menjadi benteng ideologis sekaligus etis dalam menyaring arus informasi digital yang bebas nilai. Penguatan nilai-nilai moderasi, ukhuwah, dan nasionalisme digital harus menjadi bagian dari misi pendidikan Islam di era ini.
Pada sisi ekonomi, transformasi digital harus mampu memperkuat ekonomi rakyat, bukan justru memperlebar kesenjangan. E-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya harus menjadi pendukung perkembangan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil agar tidak tersingkir dari pasar digital yang kompetitif.
Pemerintah perlu memastikan regulasi yang adil dan berpihak pada pelaku ekonomi dalam negeri. Kesenjangan digital antar wilayah juga harus diatasi melalui penyediaan infrastruktur TIK yang merata, program pelatihan digital gratis bagi masyarakat desa, serta dukungan akses modal usaha digital bagi pelaku ekonomi lokal.
Ketahanan nasional digital juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat sipil, ormas, komunitas teknologi, dan media harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ruang digital tetap sehat. Butuh gerakan literasi digital berbasis komunitas, pelatihan keamanan siber untuk masyarakat, serta pengawasan partisipatif terhadap konten-konten digital yang berpotensi merusak. Budaya gotong royong digital harus tumbuh agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi penjaga moral dan etika di ruang digital. Semangat sabilulungan, kerja sama demi kebaikan bersama, harus diadaptasi dalam bentuk solidaritas digital nasional.
Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa digitalisasi bukan sekadar pilihan, tetapi keniscayaan. Yang bisa kita pilih adalah apakah kita ingin menjadi bangsa yang hanya mengikuti arus, atau bangsa yang membangun arah dan haluan sendiri. Ketahanan nasional di era digital menuntut visi jangka panjang, kemauan politik yang kuat, dan sinergi lintas sektor. Ini bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Kita tidak boleh membiarkan teknologi menjadi alat penjajahan baru yang menggerus identitas dan kedaulatan kita.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa digital yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Namun semua itu hanya mungkin terwujud bila digitalisasi dikelola dalam kerangka ketahanan nasional yang kokoh. Kegagalan dalam membangun ketahanan ini bukan hanya risiko keamanan, tetapi juga ancaman eksistensial terhadap masa depan bangsa. Maka, sebagaimana kita pernah berjuang merebut kemerdekaan secara fisik dari penjajah, kini saatnya kita berjihad dalam medan baru: menjaga kemerdekaan digital Indonesia demi kejayaan NKRI di abad ke-21.
Editor Notonegoro
0 Tanggapan
Empty Comments