Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menyita perhatian publik. Program ini patut diapresiasi karena berupaya meningkatkan pemenuhan gizi anak. Upaya tersebut sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda.
Namun, perhatian terhadap program MBG tidak boleh mengaburkan persoalan pendidikan. Pendidikan bukan sekadar memastikan anak datang ke sekolah dengan perut kenyang. Negara juga harus memastikan setiap anak memperoleh hak belajar secara layak.
Persoalannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya program MBG. Persoalan utamanya adalah bagaimana negara menempatkan program tersebut dalam prioritas pembangunan manusia.
Sebab, persoalan pendidikan Indonesia jauh lebih luas daripada pemenuhan gizi. Keterbatasan fasilitas sekolah, ketimpangan akses pendidikan, dan kesejahteraan guru masih membutuhkan perhatian serius. Begitu pula dengan kualitas pembelajaran.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun. Angka tersebut tercatat hingga 16 September 2026. Sementara itu, pemerintah menetapkan pagu anggaran sebesar Rp218,77 triliun.
Besarnya alokasi tersebut menunjukkan besarnya sumber daya negara untuk program MBG. Karena itu, pemerintah harus mengimbanginya dengan pengawasan dan pertanggungjawaban memadai. Tujuannya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat program tersebut.
Pada Februari 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan penjelasan penting. Kementerian menegaskan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi anggarannya.
Penjelasan tersebut memang penting untuk menjawab perdebatan anggaran. Namun, perdebatan tidak seharusnya berhenti pada persoalan pengurangan anggaran. Kita perlu melihat manfaat seluruh alokasi pendidikan bagi peserta didik.
Hak Pendidikan Tidak Boleh Tersisih oleh Program Gizi
Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara memperoleh pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (2) mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Kedua ketentuan tersebut menegaskan tanggung jawab negara terhadap pendidikan. Tanggung jawab itu tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pendukung pembelajaran. Negara juga harus menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak.
Karena itu, kita perlu melihat program MBG secara proporsional. Pemenuhan gizi dapat mendukung konsentrasi dan kesehatan peserta didik. Bahkan, evaluasi Kemendikdasmen pada Februari 2026 menunjukkan hasil positif. Evaluasi tersebut mencatat penurunan gangguan belajar akibat rasa lapar. Hasil itu terlihat pada sekolah penerima program MBG.
Namun, capaian tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan kualitas pendidikan. Anak yang memperoleh makanan bergizi tetap membutuhkan fasilitas belajar memadai. Mereka membutuhkan ruang kelas yang layak dan guru berkualitas. Ketersediaan buku serta lingkungan belajar yang mendukung juga sangat penting.
Dengan demikian, pemenuhan gizi dan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan. Pemerintah tidak boleh menganggap keberhasilan program MBG sebagai penyelesaian persoalan pendidikan. Program tersebut hanya menjadi salah satu bagian dari upaya pembangunan manusia.
Mengukur Keberhasilan MBG dan Menjamin Masa Depan Anak
Pemerintah tidak seharusnya hanya mengukur keberhasilan MBG melalui jumlah makanan. Besarnya anggaran yang terserap juga bukan satu-satunya ukuran. Pemerintah perlu memperhatikan kualitas makanan dan ketepatan penerima. Keamanan pangan juga harus menjadi perhatian utama. Selain itu, pemerintah perlu mengukur dampak program terhadap kesehatan anak.
Pengawasan yang lemah dapat mengurangi manfaat program. Padahal, pemerintah merancang MBG dengan tujuan yang baik. Karena itu, pemerintah harus memastikan pelaksanaannya memenuhi standar. Pengawasan juga harus menjamin penggunaan anggaran secara bertanggung jawab.
Bagi Muhammadiyah, pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang sehat secara fisik. Pendidikan juga harus melahirkan manusia berilmu dan berkarakter. Selain itu, pendidikan perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
Pandangan tersebut mengingatkan kita bahwa pembangunan manusia membutuhkan pendekatan menyeluruh. Pemenuhan gizi memang penting bagi tumbuh kembang anak. Namun, pendidikan berkualitas menentukan kemampuan mereka menghadapi masa depan.
Pada akhirnya, negara tidak perlu mempertentangkan pemenuhan gizi dengan pembangunan pendidikan. Keduanya justru saling melengkapi. Pemerintah harus memastikan keberhasilan satu program tidak mengabaikan persoalan lainnya.
Anak-anak memang membutuhkan makanan bergizi. Namun, mereka juga membutuhkan pendidikan yang membuka peluang masa depan. Sebab, perut kenyang membantu anak belajar. Sementara itu, pendidikan berkualitas menentukan sejauh mana mereka mampu membangun masa depan.***
0 Tanggapan
Empty Comments