PSKP UAD Dorong Penataan Anggaran Negara Berorientasi pada Kebutuhan Publik

Penataan anggaran negara agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat menjadi salah satu rekomendasi Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Rekomendasi ini muncul dari hasil riset nasional bertajuk Nilai Rapor Dua Tahun Kebijakan Prabowo–Gibran di Mata Mahasiswa yang memetakan persepsi mahasiswa terhadap kebermanfaatan program unggulan pemerintah.

Direktur Eksekutif PSKP UAD, Hilma Fanniar Rohman, menjelaskan bahwa riset tersebut menghimpun pandangan 828 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia. Mahasiswa diposisikan sebagai bagian dari pemilih terdidik (educated voters) yang dapat memberikan gambaran mengenai manfaat yang dirasakan (perceived benefit) dan ketepatan sasaran 15 program unggulan pemerintah.

Hasil survei menunjukkan bahwa sejumlah program yang berkaitan dengan pertahanan, insentif aparatur, pembangunan lembaga pendidikan baru, dan proyek fisik berada pada kelompok terbawah dalam persepsi kebermanfaatan responden.

Komponen Cadangan (Komcad) TNI menempati posisi terbawah. Program ini dipilih oleh 9,78 persen responden atau 81 mahasiswa. Berikutnya, kenaikan gaji hakim dipilih oleh 11,11 persen responden atau 92 mahasiswa, sedangkan pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) memperoleh 12,20 persen atau 101 responden.

Dua program lainnya adalah cetak sawah baru yang dipilih oleh 15,34 persen responden atau 127 mahasiswa dan pendirian SMA Unggul Garuda dengan 17,27 persen atau 143 mahasiswa.

Menurut Hilma, hasil tersebut memperlihatkan adanya jarak antara sejumlah program pemerintah dan kebutuhan yang dipandang mendesak oleh mahasiswa. Kebijakan peningkatan insentif aparatur hukum, penguatan pertahanan melalui Komcad, alih fungsi lahan dalam skala besar, serta pembentukan lembaga baru dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat luas dalam persepsi responden.

Efisiensi APBN

Dalam konteks tersebut, PSKP UAD menilai bahwa peningkatan integritas penegak hukum, pemerataan kualitas fasilitas sekolah dan perguruan tinggi yang sudah ada, serta efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu menjadi perhatian pemerintah.

PSKP UAD juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan manfaat program bagi masyarakat dalam menentukan prioritas belanja negara. Proyek fisik dan pembentukan lembaga baru, menurut perspektif yang disampaikan dalam riset tersebut, perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran tidak berisiko menjadi kurang efisien.

Sebagai tindak lanjut, PSKP UAD merekomendasikan sejumlah langkah penataan kebijakan anggaran. Pemerintah didorong untuk membekukan skema kenaikan tunjangan otomatis pejabat dan mengaitkannya secara ketat dengan indikator kinerja utama.

Selain itu, PSKP UAD mengusulkan evaluasi efisiensi program Komcad dan pemberlakuan moratorium proyek fisik baru. Anggaran yang dapat dialihkan dari prioritas tersebut direkomendasikan untuk mendukung penambahan subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah ada, memperbaiki infrastruktur irigasi lokal, serta memperkuat layanan dasar universal yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.

Melalui rekomendasi tersebut, PSKP UAD mendorong agar penentuan prioritas anggaran tidak hanya mempertimbangkan pelaksanaan program, tetapi juga memperhatikan ketepatan sasaran, efisiensi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. (*)